TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisii anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang meningkat Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. Juru Bicara DPP PSI Bidang TIK dan Digital, Sigit Widodo menilai kenaikan anggaran ini harusnya dimanfaatlan secara optimal untuk memperbaiki keamanan sistem elektronik di Indonesia, khususnya sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan BUMN.
Diketahui dengan kenaikan ini, total anggaran BSSN tahun depan menjadi lebih dari Rp 624 miliar. Dengan anggaran sebesar ini, PSI meminta BSSN secara transparan membuka rencana program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara di 2023 yang nilainya lebih dari Rp 200 miliar.
“Jangan sampai anggaran super besar ini digunakan untuk kegiatan yang tidak perlu atau hanya jadi proyek untuk menyerap anggaran semata,” ujar Sigit pada siaran pers, Senin 26 September 2022.
Kenaikan anggaran BSSN disetujui Komisi I DPR RI Kamis pekan lalu 21 September 2022. Dalam keputusan itu Komisi I menyetujui pagu definitif RAPBN 2023 untuk BSSN menjadi Rp 624.371.483.000, terdiri dari program dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000 serta program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
Dengan dana sebesar ini Sigit menyampaikan agar pemerintah harus bisa bekerja dengan baik untuk mengelola uang dari rakyat.
“Tentu kita berharap uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan transparan. Jangan sampai anggaran naik tapi data kita tetap mudah dijebol” ujarnya.
Menurut Sigit, anggaran yang menyedot uang rakyat ini harus benar-benar berguna untuk memperbaiki sistem elektronik lembaga-lembaga negara dan BUMN di tahun depan.
“Jangan sampai anggaran terserap namun tahun depan kita masih mendengar keamanan sistem elektronik kita jebol di sana sini,” ujarnya.
Baca: Anggaran BSSN Ditambah, Gus Muhaimin Harap Sistem Keamanan Siber Lebih Kuat
