Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisii anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang meningkat Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. Juru Bicara DPP PSI Bidang TIK dan Digital, Sigit Widodo menilai kenaikan anggaran ini harusnya dimanfaatlan secara optimal untuk memperbaiki keamanan sistem elektronik di Indonesia, khususnya sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan BUMN.

Diketahui dengan kenaikan ini, total anggaran BSSN tahun depan menjadi lebih dari Rp 624 miliar. Dengan anggaran sebesar ini, PSI meminta BSSN secara transparan membuka rencana program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara di 2023 yang nilainya lebih dari Rp 200 miliar.

“Jangan sampai anggaran super besar ini digunakan untuk kegiatan yang tidak perlu atau hanya jadi proyek untuk menyerap anggaran semata,” ujar Sigit pada siaran pers, Senin 26 September 2022.

Kenaikan anggaran BSSN disetujui Komisi I DPR RI Kamis pekan lalu 21 September 2022. Dalam keputusan itu Komisi I menyetujui pagu definitif RAPBN 2023 untuk BSSN menjadi Rp 624.371.483.000, terdiri dari program dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000 serta program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.

Dengan dana sebesar ini Sigit menyampaikan agar pemerintah harus bisa bekerja dengan baik untuk mengelola uang dari rakyat.

“Tentu kita berharap uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan transparan. Jangan sampai anggaran naik tapi data kita tetap mudah dijebol” ujarnya.

Menurut Sigit, anggaran yang menyedot uang rakyat ini harus benar-benar berguna untuk memperbaiki sistem elektronik lembaga-lembaga negara dan BUMN di tahun depan.

“Jangan sampai anggaran terserap namun tahun depan kita masih mendengar keamanan sistem elektronik kita jebol di sana sini,” ujarnya.

Baca: Anggaran BSSN Ditambah, Gus Muhaimin Harap Sistem Keamanan Siber Lebih Kuat

 






Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

2 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

15 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

23 jam lalu

Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 masih belum selesai, Pemerintah Kota Depok masih tak bergeming dengan aksi penolakan orang tua dan bersikeras mengosongkan bangunan.


Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

23 jam lalu

Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin, 28 November 2022.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

1 hari lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

1 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

3 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

6 hari lalu

Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

Politikus PSI minta pemerintah tidak berpihak dalam alokasi dana hibah yang dinilai timpang karena MUI DKI diusulkan Rp 15, dan NU hanya Rp 4 miliar


Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak

8 hari lalu

Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak

Azas Tigor Nainggolan menilai anggaran pengecatan jalur sepeda di Jakarta era Anies Baswedan tidak masuk akal


Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

9 hari lalu

Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan