TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai langkah pemerintah Indonesia untuk membantah adanya hubungan diplomatik dengan Israel merupakan langkah yang benar. Langkah tersebut dinilainya tepat karena tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
Rektor Universitas Ahmad Yani itu mengungkapkan bahwa sangat aneh jika Indonesia membuat hubungan diplomatik dengan Israel.
"Sudah benar. Indonesia masih belum mau memiliki hubungan dengan Israel bukan karena penduduknya mayoritas Islam, sehingga kita dianggap aneh saat negara-negara Islam melakukan normalisasi dengan Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi pada Ahad, 25 September 2022.
"Kita tidak akui Israel karena prinsip. Prinsip yang tertuang dalam pembukaan UUD yaitu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi," tambahnya.
Menurut Hikmahanto, Israel terus melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina dan tanahnya. Hal ini tidak bisa dinormalisasi sebelum ada negara Palestina yang merdeka. "Maka kita tidak lakukan normalisiasi," ujarnya.
Posisi Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Hikmahanto mengungkapkan pemerintah Israel memang acapkali masih ingin membangun hubungan dengan Indonesia dan negara-negara Islam lain. Pemerintah Indonesia mestinya tidak menanggapi adanya hubungan dari Israel tersebut.
"Karena Indonesia begitu penting bagi Israel ketika hendak melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Islam. Indonesia di atas angin," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia dilaporkan mengirim delegasi ke Israel untuk menggelar pertemuan rahasia. The Jerusalem Post mewartakan delegasi Indonesia di Israel dipimpin oleh seorang 'pejabat senior'. Selain RI, outlet berita itu menyebut Pakistan juga mengirim utusan serupa untuk pertemuan rahasia.
Pola Lama dan Insinuatif
Menanggapi itu Juru Bicara Kementerian Luar negeri RI Teuku Faizasyah menegaskan tidak ada normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Ia mempertanyakan kredibilitas pemberitaan yang pertama kali dimunculkan oleh media Israel tersebut.
"Kalau dari Kementerian Luar Negeri sebagai pengampu kebijakan luar negeri Indonesia, tidak ada langkah-langkah, yang mengarah pada normalisasi seperti yang dituliskan media tersebut," kata Faizasyah saat jumpa pers virtual, Kamis, 22 September 2022.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih membantah kabar ada Delegasi RI yang dikirim ke Israel untuk pembicaraan rahasia. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengaku tidak tahu-menahu siapa yang dimaksud dalam tulisan tersebut.
Bagus menyatakan, kabar ini adalah pola lama yang sering digunakan media Israel untuk framing sebuah isu demi keuntungannya. Ia menganggap berita itu tanpa dasar dan insinuatif. "Selama Palestina berada dalam penjajahan Israel selama itu pula Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Bagus kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.
Daniel Ahmad
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Catatan Redaksi:
Berita ini dikoreksi pada Rabu, 28 September 2022, pukul 22.37 WIB. Koreksi dilakukan di paragraf kedua, yang sebelumnya tertulis:
"Rektor Universitas Ahmad Yani itu mengungkapkan bahwa sangat aneh jika Indonesia sebagai negara yang menolak perang untuk membuat hubungan diplomatik dengan negara yang memerangi Palestina tersebut."
Kami mohon maaf kepada pembaca, khususnya kepada Prof Hikmahanto Juwana atas kekeliruan ini dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih.
