Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

Anggota Badan Pengkajian MPR antara lain, Rieke Diah Pitaloka.

INFO NASIONAL - Badan Pengkajian MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Agenda utama kunjungan yakni berdiskusi, menyerap aspirasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, serta membahas seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

BP MPR yang hadir yakni Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), Guntur Sasono (F-Demokrat), Johan Rosihan (F-PKS), dan Syaifullah Tamliha (F-PPP). Mereka diterima Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan para anggota Bawaslu, di Aula Pertemuan Gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.

Mewakili Pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa pembahasan soal PPHN sedang gencar dilakukan MPR, terutama soal penetapan substansi dan bentuk hukumnya.  "Itulah yang kami lakukan sekarang berkeliling ke berbagai elemen bangsa seperti KPU dan sekarang Bawaslu untuk berdialog meminta masukan tentang dua hal tersebut," ujarnya.

Terkait penyelenggaraan pesta demokrasi 2024, Rieke mengatakan Pemilu dan Pilkada serentak adalah agenda bangsa yang sangat berat. Sebab, penyelenggaraannya secara serentak namun dengan visi dan misi yang sangat beragam dari para kontestan.

Semestinya, lanjut Rieke, harus ada visi misi yang sama dan harus dipatuhi serta dijalankan setiap kontestan pemilu 2024. Visi misi itu tidak sembarang karena harus mengandung nuansa persatuan, kesatuan dan semangat untuk membangun bangsa.

"Sebab, dari visi misi itu, selanjutnya akan digunakan pemenang pemilu untuk dijadikan sebagai dasar dan panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional maupun Daerah," tutur dia.

BP MPR, Rieke melanjutkan, sudah melakukan kajian serius untuk merumuskan visi misi tersebut. Pada tahun 2020, Badan Pengkajian selesai melakukan kajian dan berhasil merumuskannya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Badan Pengkajian MPR RI Nomor 1/BP.MPR/2020 Tentang Penetapan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Dalam rekomendasi ditetapkan bahwa visi, yang selanjutnya disebut Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah visi yang termaktub dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.  Sedangkan misi, yang selanjutnya disebut Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah misi seperti yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Kami berharap, visi misi rekomendasi BP MPR itu, saat ini dijadikan kesepakatan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama oleh para kontestan pemilu dan pilkada 2024, agar tetap terjaga persatuan bangsa sebelum, saat dan sesudah gelar kompetisi dilaksanakan," tutur Rieke.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan apresiasi kepada MPR dalam upayanya memunculkan PPHN. "PPHN saya lihat sangat penting buat perencanaan pembangunan nasional yang lebih terarah. Dan saya rasa, visi misi, program kerja serta citra diri para kontestan pemilu, memang harus sesuai koridor haluan negara dan bisa diperkenalkan kepada rakyat saat kampanye," ujarnya.

Di sesi akhir, Rieke didampingi para anggota delegasi BP MPR yang hadir dalam pertemuan itu, melakukan prosesi penyerahan dokumen rancangan PPHN kepada Ketua Bawaslu RI. (*)






BPIP Minta Masyarakat Waspadai Terorisme

8 jam lalu

BPIP Minta Masyarakat Waspadai Terorisme

Terorisme adalah produk akhir dari sikap intoleransi dan radikalisme.


Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

12 jam lalu

Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

Asistensi Sosial ini merupakan implementasi dari Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah, Pembebasan Pasung, dan operasi katarak.


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

12 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

12 jam lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena safari politik ke Sumatra yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu, yakni curi start kampanye.


Pertamina Kini Digitalisasi Refuelling di 8 Depot Pengisian Pesawat Udara

16 jam lalu

Pertamina Kini Digitalisasi Refuelling di 8 Depot Pengisian Pesawat Udara

Delapan depot tersebut berada di Makassar, Bali, Surabaya, Jakarta, Medan, Batam, Pontianak, dan Padang.


Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

17 jam lalu

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.


Menilik Potensi Wisata Pulau Berhala

18 jam lalu

Menilik Potensi Wisata Pulau Berhala

Pulau Berhala merupakan areal peneluran penyu. Wisatawan juga dapat melihat lumba-lumba.


Gus Muhaimin Minta Masalah Kepulauan Widi Ditelusuri

18 jam lalu

Gus Muhaimin Minta Masalah Kepulauan Widi Ditelusuri

Kabar tentang lelang Kepulauan Widi sedang viral.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

18 jam lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

19 jam lalu

BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

BPS menyarankan pemerintah sediakan gudang untuk menampung berbagai komoditas saat panen raya.