Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Reporter

Pada 2008, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Setelahnya, ia juga sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) pada 2013. Pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Heru menempati posisi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Presiden (Setpres) RI menampung aspirasi dari Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu 24 September 2022. Dalam kesempatan itu pewakilan petani dan buruh menyinggung soal masalah pada reforma agraria dan kriminalisasi petani.

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria yang berusaha diselesaikan. Selain meneruskan inventarisasi masalah tersebut kepada Presiden Jokowi, Heru dan jajarannya juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait dalam upaya penyelesaian.

"Habis ini saya akan rapat diskusi dengan Kemenkumham dan pihak-pihak lain yang terlibat kasus HAM," ujarnya usai 
 didampingi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Machmudin menerima perwakilan massa aksi, yakni Sekretariat Jenderal Serikat Petani Indonesia Rully Ardiansyah dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Wisma Negara Sabtu 24 September 2022.

Serikat Petani Indonesia memanfaatkan momentum Hari Tani Nasional yang diperingati tiap 24 September untuk mengingatkan Presiden Jokowi atas usulan lokasi prioritas dari program 9 juta hektare reforma agraria yang tertuang dalam RPJMN.

Rully bahkan menyebut keberadaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang baru menjabat sejak 16 Juni lalu menjadi kesempatan untuk menciptakan ruang diskusi dengan perwakilan petani terkait reforma agraria.

Dia meyakini hal itu bisa membantu percepatan reforma agraria demi mencegah menjamurnya tindakan kriminalisasi terhadap petani.

"Kami minta mengurangi, meminimalkan tindakan kriminalisasi di lapangan, karena kalau ini berlarut-larut tak ada penyelesaian, potensi pelanggaran HAM, kriminalisasi, penggusuran, penangkapan itu sangat besar terjadi," jelasnya.

Minta kriminalisasi terhadap petani dihentikan

Sementara itu, Said Iqbal mengatakan selain mengusung isu penegakan reforma agraria dan penghentian kriminalisasi terhadap petani, massa aksi Hari Tani Nasional ke-62 juga mendesak Pemerintah soal kandungan regulasi bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut dia, konsep bank tanah justru merugikan petani dan mengaburkan semangat reforma agraria yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo. "Reforma agraria dalam konsep bank tanah justru itu tidak tercerminkan, malah mencerminkan komersialisasi terhadap kepentingan korporasi," jelasnya.

Said menambahkan pihaknya mengapresiasi program sertifikasi tanah yang digencarkan pemerintahan Presiden Jokowi, namun reforma agraria sebaiknya tidak berhenti sampai di situ dan dilanjutkan untuk memastikan pengembalian tanah kepada petani.

Baca: Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria






Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

11 menit lalu

Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

Jokowi kembali menyerukan soal stabilitas politik menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan tinggal setahun lagi, yaitu pada Februari 2024.


Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

1 jam lalu

Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI sempat bengkak hampir Rp 5 triliun jadi Top 3 Metro hari ini.


Jokowi Sebut Rambut Putih Memikirkan Rakyat, Padahal Stres Salah Satu Penyebab Uban

1 jam lalu

Jokowi Sebut Rambut Putih Memikirkan Rakyat, Padahal Stres Salah Satu Penyebab Uban

Jokowi sebut soal rambut putih karena memikirkan rakyat, padahal uban dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena stres.


Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

1 jam lalu

Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

Wakil CEO Pertama Rosatom (perusahaan energi nuklir Rusia) Kirill Komarov menyarankan Indonesia segera membangun PLTN. Simak alasannya.


Video Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Benny Rhamdani: Masa Nggak Boleh Marah

1 jam lalu

Video Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Benny Rhamdani: Masa Nggak Boleh Marah

Benny Rhamdani meminta Jokowi menggunakan penegakan hukum terhadap pihak yang dianggapnya menyerang pemerintah.


9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

1 jam lalu

9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

Menjelang Pilpres 2024 situasi politik mulai memanas. Presiden Jokowi setidaknya melalui 8 pernyataannya dianggap endorse kepada pihak tertentu.


Perusahaan Energi Nuklir Rusia Tawari Kerja Sama Bangun PLTN Terapung untuk Indonesia

2 jam lalu

Perusahaan Energi Nuklir Rusia Tawari Kerja Sama Bangun PLTN Terapung untuk Indonesia

Rosatom State Corporation, menawarkan kerja sama membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung untuk Indonesia.


Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

3 jam lalu

Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

Inilah daftar pergantian pimpinan perusahaan yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

11 jam lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

13 jam lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua