Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Ilustrasi petani/buruh tani. ANTARA/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada tahun 1960. Berikut ini kilas balik peristiwanya. 

Setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Hari, merupakan bentuk peringatan dalam mengenang perjuangan kaum petani serta memilikinya dari penderitaan. Oleh sebab itu, penetapan Hari Tani ini diambil dari tanggal dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. 

Mengutip Kemdikbud.go.id, Indonesia merupakan negara Agraris. Agraris merupakan sektor bidang pertanian. Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Semenjak bebas dari cengkraman Belanda, pemerintah Indonesia selalu berusaha merumuskan UU Agraria baru untuk mengganti UU Agraria kolonial. Pada tahun 1948, penyelenggara negara membentuk panitia agraria Yogya, yang pada saat itu Ibu kota Republik Indonesia (RI) berkedudukan di Yogyakarta.

Mengutip dari kab.faperta.ugm.ac.id, namun dikarenakan gejolak politik, usaha tersebut pun kandas. Pada 27 Desember 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda, atas pengakuan kepemilikan politik Negara Indonesia, setelah itu ibukota RI kembali ke Jakarta. 

Selanjutnya, pada1951, dibentuklah panitia Agraria Yogya di Jakarta dengan nama Panitia Agraria Jakarta. Namun dalam perkembangannya, berbagai panitia yang telah terbentuk, gagal dan tersendat-sendat. Lalu pada tahun 1955, panitia Agraria Jakarta yang sempat mandeg oleh Panitia Soewahjo. 

Pada tahun berikutnya, dibentuklah panitia lainnya, seperti Panitia Negara Urusan Agraria (1956), Rancangan Soenarjo (1958) dan Rancangan Sadjarwo (1960). 

Dari berbagai panitia dan rancangan tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin menerimanya dan melahirkan UUPA.

Lahirnya UUPA bermakna besar bagi bangsa dan negara Indonesia, yakni:

1. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang menyatakan, "Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

2. Penjungkirbalikan hukum agraria kolonial dan penemuan hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan rakyatnya.

Pada sidang DPR-GR 12 September 1960, Menteri Agraria saat itu, Mr Sardjarwo dalam pidato pengantarnya mengatakan perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh, dan sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk mendapatkan diri dari kekangan ke sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.

Kemudian, pada 24 September 1960, RUU tersebut disetujui DPR sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA).

Prinsip UUPA ialah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA hak memiliki tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal 24 September inilah yang menjadi tanggal ditetapkannya UUPA. 

RINDI ARISKA 

Baca: Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Lahan Konflik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

3 jam lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

13 jam lalu

Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing masuk bersih senilai Rp11,71 triliun.


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

1 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

1 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

1 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Ini Perbedaan Modal Asing yang Keluar dari RI dan Negara Maju di 2022

2 hari lalu

Ini Perbedaan Modal Asing yang Keluar dari RI dan Negara Maju di 2022

Sri Mulyani menyebutkan terdapat modal asing keluar bersih alias net outflow sebesar Rp89,57 triliun.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

2 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

2 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

2 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.