Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah


INFO NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialiasi terkati Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah (KDH).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan kepada pera Penjabat dari berbagai daerah secara virtual, Jumat, 23 September 2022, bahwa terbitnya SE Nomor 821/5492/SJ untuk menjelaskan tentang kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Pllt, Pj, dan Pjs. Misalnya terkait pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar hukum dan menandatangani persetujuan mutasi pegawai antardaerah.

Keterbatasan itu mengharuskan Pj kepala daerah mengajukan izin kepada Mendagri dalam mengambil kebijakan tersebut. Akibatnya, berkas pengajuan izin dari Pj kepala daerah menumpuk di Kemendagri.

Karena itu, untuk mempercepat proses pelayanan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintahan, Kemendagri menyederhanakan proses tahapan yang memerlukan persetujuan Mendagri. Penyederhanaan itu dilakukan dengan lebih dulu melakukan pendataan terhadap tahapan yang dinilai dapat diringkas.

Suhajar menjelaskan, SE tersebut hanya memberikan persetujuan kepada Plt, Pj, maupun Pjs kepala daerah secara terbatas. Hal ini meliputi dua poin yang dijelaskan pada bagian nomor 4 huruf (a) dan (b) yang diatur dalam SE tersebut. Pertama, persetujuan untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Alasan proses tersebut menjadi bagian yang disederhanakan, karena penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin atau tersandung masalah hukum merupakan langkah yang harus diambil. Apabila pegawai yang bersangkutan keberatan terhadap persetujuan sanksi yang ditandatangani, maka tetap dapat mengajukan banding ke pihak kepegawaian sesuai peraturan. 

“Lalu orang mengatakan kan harus izin? Itu kan surat izin, itulah surat izinnya, maka kami mendelegasikan kewenangan itu, maka surat yang kami kirim itu adalah pemberian izin,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemberhentian sementara ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kebijakan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau sudah menjadi tersangka, sudah perintah pengadilan, menurut kami izin yang kami tanda tangani itu hanya administrasi tambahan, toh wajib juga ditandatangani oleh Pj. Inilah yang menurut kami berdasarkan surat edaran ini memberikan izin kepada Pj untuk menandatangani dokumen kepegawaian tersebut,” kata dia.

Kemudian persetujuan kedua yang diatur dalam SE, yakni menyangkut penandatanganan persetujuan mutasi pegawai antardaerah dan antarinstansi pemerintahan, sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-udangan. Dia menegaskan, persetujuan mutasi tersebut bukan merupakan Surat Keputusan (SK) mutasi.

Suhajar menjelaskan alasan diberikannya persetujuan kepada Plt. Pj, dan Pjs kepala daerah untuk menandatangani berkas persetujuan mutasi pegawai. Ini karena mekanisme mutasi antardaerah dan antarinstansi itu mensyaratkan adanya persetujuan pindah dari daerah tugas sebelumnya maupun daerah penerima atau yang dituju.

“Setelah Bapak (Pj) menandatangani persetujuan si A pindah dari daerah Bapak, kemudian Pj di sebelah sana menyetujui, surat itu kan dikirim ke (Ditjen) Otda (Otonomi Daerah), diproses di Otda, dikirim ke BKN. (Kemudian) keluar Pertek (Pertimbangan Teknis) BKN, baru balik ke Otda, Dirjen Otda tanda tangan lagi. Jadi saya tidak pernah meragukan rekan-rekan Pj ini, ini baru persetujuan, proses setuju, bukan SK pindahnya, sangat prosedural,” tuturnya.

Karena itu, Suhajar menegaskan, ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU tentang ASN tetap berlaku. Artinya, mutasi PNS antarkabupaten/kota maupun provinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh Mendagri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. “Itu tetap, jadi yang dikasih kewenangan apa? Ya itu surat persetujuannya saja,” tandasnya.

Di lain sisi, meski diberikan persetujuan tertulis terkait dua kebijakan tersebut, Plt, Pj, maupun Pjs kepala daerah tetap harus melaporkannya kepada Mendagri paling lambat 7 hari setelah langkah itu diambil. (*)






Tokopedia Tetapkan Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2022

24 menit lalu

Tokopedia Tetapkan Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2022

Ratusan ribu votes telah menentukan pemenang di 25 kategori produk kecantikan dan perawatan diri melalui Tokopedia Beauty Awards 2022


Kepala BPIP Sebut FKUB Miniatur Kebhinekaan

1 jam lalu

Kepala BPIP Sebut FKUB Miniatur Kebhinekaan

FKUB harus dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Pemkab Kediri Tegaskan AntiKorupsi di Harkodia 2022

1 jam lalu

Pemkab Kediri Tegaskan AntiKorupsi di Harkodia 2022

Pesan-pesan moral antikorupsi terpajang di dinding stan Kabupaten Kediri.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

2 jam lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Aliansi Untuk Mengakhiri AIDS pada Anak di Indonesia Resmi Dibentuk!

2 jam lalu

Aliansi Untuk Mengakhiri AIDS pada Anak di Indonesia Resmi Dibentuk!

Di Indonesia, hanya 25% dari anak-anak yang hidup dengan HIV menjalani pengobatan ARV yang menyelamatkan jiwa. UNAIDS Indonesia, Jaringan Indonesia Positif, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Lentera Anak Pelangi, dan Yayasan Pelita Ilmu menginisiasi aliansi baru untuk memperbaiki salah satu masalah yang paling mencolok dalam respon penanggulangan AIDS.


Festival Labengki Dimulai, Nikmati Keindahan Raja Ampat di Sulawesi Tenggara

4 jam lalu

Festival Labengki Dimulai, Nikmati Keindahan Raja Ampat di Sulawesi Tenggara

Pengunjung Festival Labengki dapat mengikuti berbagai lomba khas masyarakat Konawe Utara dan melestarikan alam dengan menanam benih Kima.


Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

5 jam lalu

Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

Pemerintah menilai PLN telah melakukan aksi nyata. Antara lain melalui PLTS terapung dan penguatan ekosistem kendaraan listrik.


Kejar Visi 2025, BRI Akuisisi Danareksa Investment Management

6 jam lalu

Kejar Visi 2025, BRI Akuisisi Danareksa Investment Management

BRI akan terus mendorong perusahaan anak untuk meningkatkan kontribusi laba kepada BRI Group.


Jelang Pilkades Serentak, Mas Dhito Ingatkan Ini pada Calon Kades

6 jam lalu

Jelang Pilkades Serentak, Mas Dhito Ingatkan Ini pada Calon Kades

Pilkades serentak berlangsung 7 Desember. Deklarasi damai didengungkan pada 1 Desember.


Klinik PBG Mudahkan Masyarakat Kediri Urus Izin Bangunan

6 jam lalu

Klinik PBG Mudahkan Masyarakat Kediri Urus Izin Bangunan

PBG merupakan perijinan pengganti ijin mendirikan Bangunan (IMB). Klinik PBG membantu masyarakat yang belum memiliki akses internet memadai.