Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Soloraya Bersatu melakukan unjuk rasa di kawasan bundaran Gladak, Solo, Jumat, 23 September 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Soloraya Bersatu melakukan unjuk rasa di kawasan bundaran Gladak, Solo, Jumat, 23 September 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Soloraya Bersatu (GRSB) menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya. Mereka menilai kebijakan yang diambil orang nomor satu di Indonesia itu  justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat. 

Tuntutan tersebut disuarakan saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Gladak, Solo, Jumat, 23 September 2022.

Poin lain yang turut menjadi tuntutan adalah agar pemerintah segera membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi, serta membatalkan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan gas elpiji.

Menurut para aktivis ormas ini, kebijakan-kebijakan itu membawa dampak terhadap ketidakstabilan perekonomian rakyat. Kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok sebagai imbas dari naiknya harga BBM subsidi akan sangat memberatkan rakyat kecil atau wong cilik. 

"Kebijakan kenaikan harga BBM itu sangatlah melukai hati rakyat Indonesia karena akan menambah berat beban rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hidup," ujar koordinator aksi, Mang Ari, saat menyerukan orasinya.

Padahal saat ini, lanjut dia, kondisi rakyat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan setelah badai pandemi Covid-19. Dengan naiknya harga BBM, berimbas pula pada kenaikan harga komoditas pangan di pasaran. 

"Beban rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tentunya bertambah," katanya. 

Mang Ari juga menilai ketatanegaraan Indonesia saat ini carut-marut. Pihaknya merasa prihatin dengan kondisi negara dan menilai hal itu sebagai oligarki kapital dan oligarki politik dalam ketatanegaraan Indonesia tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara seharusnya bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami rakyat. 

"Banyak kebijakan Bapak Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat melainkan menguntungkan para pemilik modal besar, konglomerat hitam, oligarki kapital dan oligarki politik," ujar dia. 

Mang Ari menambahkan, Jokowi dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara ini sehingga perlu ada perubahan yang mendasar. 

"Untuk itu Gerakan Rakyat Soloraya Bersatu mohon dengan hormat agar Pak Jokowi mengundurkan diri dari kursi kepresidenan secara terhormat demi kebaikan kita bersama dan utuhnya NKRI," tuturnya.

Baca juga: PKS Bandingkan Tingkat Kemiskinan Kota Depok dan Solo Setelah Disindir PDIP

SEPTHIA RYANTHIE 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

35 menit lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

Agus Rahardjo mengatakan, dua bekas ajudannya yang menjadi saksi saat ia dipanggil Presiden Jokowi kini bungkam dimintai konfirmasi soal pertemuan


Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

52 menit lalu

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa nelayan di kampung nelayan modern Papua bisa memperoleh Rp 15 juta per bulan.


Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

1 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tengah viral dibicarakan di media sosial X karena mengaku tak tahu-menahu soal Orde Baru.


Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis, 6 Juli 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Rabu, 6 Desember 2023 antara lain alasan cawapres Cak Imin tak akan lanjutkan program food estate Jokowi.


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

11 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

11 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

11 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

12 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

13 jam lalu

Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 November 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa
Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024