KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Tenaga Ahli KSP Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang berjanji bakal meneruskan pesan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk diteruskan langsung ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Masukan dari para tenaga kesehatan juga akan disuarakan dalam rapat terbatas terkait manajemen aparatur sipil negara bersama Presiden Joko Widodo," demikian keterangan tertulis KSP, Jumat, 23 September 2022.

Mereka yang bertemu KSP yaitu 11 perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia. Pertemuan digelar Kamis kemarin, 22 September, di tengah berlangsungnya demo seribu lebih tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan honorer di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

70 persen tenaga kesehatan masih berstatus non-ASN

Ketua Forum Tenaga Kesehatan, Sefri Latifan, menuntut ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi tenaga ASN. Sebab 70 persen tenaga kesehatan di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. 

Ini artinya upaya penanganan Covid-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga kesehatan non-ASN. Mereka harus bekerja di tengah Covid-19 dalam dua hingga tahun terakhir, yang mereka rasakan menjadi tahun yang berat. "Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya," kata Sefri.

Untuk itu, Sefir meminta pemerintah membuatkan Peraturan Pemerintah atau PP khusus yang mengatur tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN. "agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemenpan RB," kata dia.

Pada April lalu, pemerintah diketahui telah memberi proritas pada tenaga kesehatan non-ASN yang ingin menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada 2022. Saat itu, pemerintah berharap 200 ribu lebih tenaga kesehatan non-ASN seperti honorer dapat jadi PPPK tahun 2022.

Alasannya karena pemerintah sudah mulai menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. Pengangkatan ini pun bertujuan untuk memenuhi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) untuk tenaga kesehatan.

“Dengan kebijakan ini para tenaga kesehatan honorer atau Non-ASN yang berada di seluruh Indonesia dapat lebih tenang bekerja karena masa depannya sudah bisa lebih jelas," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Sabtu, 30 April 2022.

Baca: DKI Targetkan 700.000 Nakes Sudah Vaksin Booster Kedua Bulan Ini






Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

16 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

16 jam lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

17 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

18 jam lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

21 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

1 hari lalu

Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, menyebut pemerintah serius menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Bahkan, Jaleswari menyebut pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan pembahasan tentang UU PPRT.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

1 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

1 hari lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.