Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan


INFO NASIONAL – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengimbau pemerintah daerah mencanangkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yaitu 1 desa 100 pekerja rentan.

“pemerintah daerah hingga pemerintah desa diharapkan dapat menyusun dan menetapkan regulasi, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja non ASN di pemerintahan desa ataupun untuk para pekerja lainnya di wilayahnya masing-masing,” ujar Yusharto pada kegiatan sosialisasi bertajuk “Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa” di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 117/1762/BPD tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Program Perlindungan Jamsostek bagi Pemerintahan Desa.

Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin yang hadir dalam kegiatan ini memberi apresiasi terhadap upaya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, dan siap berkolaborasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Hingga bulan Agustus tahun 2022, sudah 66,51 persen atau 841 ribu orang perangkat desa, 24 persen atau 73 ribu orang perangkat BPD, dan 14,35 persen atau 295 ribu orang di tingkat RT/RW telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih banyak pekerja di pemerintahan desa hingga RT/RW belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Zainudin

Karena itu, BP Jamsostek siap mendukung gerakan 1 Desa 100 Pekerja Rentan yang tujuannya untuk memperluas perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di pedesaan.

“Bahkan untuk mempercepat perluasan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki skema agen ‘Penggerak Jaminan Sosial Indonesia’ (Perisai) yang bisa dikerjasamakan dengan BUMDes sebagai tambahan lapangan pekerjaan di desa, serta memberi manfaat perlindungan bagi seluruh masyarakat di pedesaan,” kata Zainudin.

Menutup kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dari seluruh Indonesia, serta diikuti juga oleh jajaran Ditjen Kemendagri Bina Pemerintahan Desa dan perwakilan cabang BPJamsostek seluruh Indonesia, Zainudin berharap apa yang sudah diinstruksikan presiden dan direspons oleh Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, dapat ditindaklanjuti bersama untuk menciptakan ekosistem pekerja di desa yang sejahtera.

“UUD sudah mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan juga dipertegas dengan Instruksi Presiden Joko Widodo. Mari niat mulia ini sama-sama kita upayakan, yang tujuan akhirnya tidak hanya pekerja di ekosistem desa, namun semua pekerja Indonesia akan hidup sejahtera,” ucapnya.(*)






BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

3 menit lalu

BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

Anggota parlemen seluruh negara P20 harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia.


Bamsoet Dorong Peningkatan Industri Motorsport di Asia Tenggara

10 menit lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Industri Motorsport di Asia Tenggara

Singapura memuji kesuksesan Indonesia menyelenggarakan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit


Mentan Luncurkan Mobil Digital Ngobrol Asyik

50 menit lalu

Mentan Luncurkan Mobil Digital Ngobrol Asyik

Mobil Ngobras dilengkapi teknologi terkini sehingga dapat memantau berbagai informasi terbaru tentang pertanian.


Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

1 jam lalu

Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

Hak untuk beragama tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Semua dibatasi oleh hukum.


Jelang Puncak Acara G20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

1 jam lalu

Jelang Puncak Acara G20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

Delegasi dari negara anggota G20 bakal meninjau langsung penanganan sampah di Bali.


Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

1 jam lalu

Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

Pokja III Satgas DOB telah menggelar rakor dengan pihak terkait untuk memastikan keisapan Pemprov Papua Pegunungan.


inDriver Fasilitasi Ojol Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Kemenhub Berharap Diikuti Aplikator Lain

2 jam lalu

inDriver Fasilitasi Ojol Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Kemenhub Berharap Diikuti Aplikator Lain

Kerja sama dilakukan untuk memfasilitasi driver ojek online atau ojol mendaftar program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.


Puan Bertemu Ketua Parlemen Rusia Bahas Ragam Isu

2 jam lalu

Puan Bertemu Ketua Parlemen Rusia Bahas Ragam Isu

Puan kedepankan diplomasi tentang upaya perdamaian Rusia dan Ukraina serta dukungan Rusia terhadap pembangunan IKN Nusantara.


Buka WCCE 2022, Jokowi Bertemu UMKM Bali yang Tembus Ekspor ke 7 Negara

2 jam lalu

Buka WCCE 2022, Jokowi Bertemu UMKM Bali yang Tembus Ekspor ke 7 Negara

Platform digital seperti Shopee membantu bisnis UMKM tetap berlanjut walau dihantam pandemi Covid-19.


Jejaring Panca Mandala Deklarasi Bumikan Pancasila di Benua Etam

2 jam lalu

Jejaring Panca Mandala Deklarasi Bumikan Pancasila di Benua Etam

Provinsi Kaltim merupakan yang pertama membentuk JPM. Saat ini BPIP telah menginisiasi terbentuknya JPM di 10 provinsi.