SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.

“Itu kan pendapat Pak SBY, sah-sah saja orang berpendapat. Memang pemilu kita belum sepenuhnya jurdil (jujur dan adil) dari pemilu ke pemilu kalo menurut saya,” kata Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR RI di Senayan, Kamis, 22 September 2022.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini mengatakan memang selalu ada masalah dan kecurangan dalam Pemilu, baik kecurangan sistemik, terstruktur, dan masif.

“Ya kita sama-sama tahu lah sudah lama udah lama jadi orang Indonesia. Jadi pernyataan itu saya kira lebih kepada statement politik Pak SBY akan ikut campur tangan lagi dalam partainya. Menurut saya sah-sah saja,” ujar Fadli.

SBY bicara di acara Rapimnas

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam pidatonya mengatakan akan “turun gunung” pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Presiden Indonesia ke-6 itu berpidato dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pada tengah pekan kemarin di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Dia menjelaskan akan “turun gunung” karena mendapatkan informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

Presiden Indonesia ke-6 itu berpidato dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pada tengah pekan kemarin di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat pidato.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra tak mau berkomentar soal pidato SBY tersebut. Pasalnya, menurut dia, pidato itu disampaikan dalam sesi untuk internal partainya, tidak untuk umum.

"Kalau pernyataan resmi kami tidak ada terkait hal itu, karena itu acara tertutup dan bersifat internal," kata dia kepada Tempo, Sabtu, 17 September 2022.

Partai Demokrat hingga saat ini belum secara resmi menyatakan tergabung dalam koalisi mana pun untuk mengusung calon presiden dan wakilnya. Sejauh ini, mereka disebut akan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam Rapimnas kemarin, mereka juga tak melakukan deklarasi pencalonan presiden meskipun kerap menyatakan akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, putra tertua SBY, sebagai calon presiden.

EKA YUDHA SAPUTRA | GADIS OKTAVIANI

Baca: Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas






Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

3 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

4 jam lalu

PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

PKB berkukuh mengusung Cak Imin sebagai capres 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut keputusan ini merupakan mandat dari muktamar.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

5 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

6 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Cenderamata Prabowo untuk Kapolri Listyo Sigit: Pistol G2 Elite

1 hari lalu

Cenderamata Prabowo untuk Kapolri Listyo Sigit: Pistol G2 Elite

Menhan Prabowo Subianto menyambangi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menyerahkan cenderamata berupa pistol.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

1 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Jelang Pemilu 2024, Pengamat Soroti soal Antisipasi Kecurangan dan Pengiriman Logistik

2 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Pengamat Soroti soal Antisipasi Kecurangan dan Pengiriman Logistik

Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengutarakan pendapatnya tentang beberapa hal yang harus diperhatikan menjelang pelaksanaan pemilu 2024.


Usai Bertemu Pengurus Kosgoro, Ridwan Kamil Segera Putuskan Gabung ke Parpol

2 hari lalu

Usai Bertemu Pengurus Kosgoro, Ridwan Kamil Segera Putuskan Gabung ke Parpol

Wantimpres Agung Laksono memberikan sejumlah nasihat kepada Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil soal karier politiknya