Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Jalan Pahlawan Sanggeng Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Papua Barat. ANTARA/Hans Arnold Kapisa

TEMPO.CO, Manokwari - Kejaksaan Tinggi Papua Barat menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan hibah PON XX pada organisasi KONI Papua Barat. Alasannya, jaksa tidak menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pidana. 

Meski demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Juniman Hutagaol mengatakan pihaknya memberikan ruang kepada masyarakat dan para pegiat anti korupsi di daerah untuk melapor, jika mendapatkan bukti-bukti terkait penyalahgunaan anggaran hibah PON XX pada organisasi KONI Provinsi Papua Barat. 

"Setelah panggilan klarifikasi sejumlah orang pada pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), tim jaksa tidak menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pidana, sehingga penyelidikan dihentikan sementara," kata Juniman dalam konferensi pers di kantor Kejati Papua Barat di Manokwari, Kamis 22 September 2022. 

Ia mengatakan bahwa penghentian proses penyelidikan perkara bukan akhir dari sebuah upaya penegakan hukum, namun demi menjaga kepercayaan publik maka Kejati Papua Barat akan terus menanti laporan terbaru dari masyarakat.

"Kalau ada laporan terbaru yang disertai bukti-bukti kuat terkait hibah PON XX di organisasi KONI Papua Barat, maka kasus ini akan diungkap kembali kapanpun itu," tegas Juniman Hutagaol. 

Pemerintah Papua Barat menyalurkan hibah Rp 67,5 miliar

Ia menjelaskan, bahwa dalam keikutsertaan PON XX, pemerintah Papua Barat menyalurkan anggaran hibah senilai Rp67,5 miliar yang bersumber dari APBD Papua Barat tahun anggaran 2021 kepada organisasi KONI Papua Barat.

"Hasil pemeriksaan, diketahui anggaran senilai Rp67,5 miliar itu sudah disalurkan oleh KONI Papua Barat sebagaimana permohonan yang diserahkan, yaitu untuk membiayai 29 cabang olahraga dari total 34 cabang olahraga di perhelatan PON XX lalu," kata Juniman. 

Hanya saja, kata Juniman, total Rp67,5 miliar itu belum termasuk bonus terhadap atlet peraih medali emas. Oleh karena itu, Pemda sampai saat ini masih punya kewajiban untuk memberikan bonus kapada atlet peraih medali emas.

"Dari hasil pemeriksaan, terkait bonus atlet peraih medali emas itu diluar dari total anggaran hibah PON XX yang dikelola KONI Papua Barat, dan Pemda diwajibkan melakukan pembayaran," kata Kajati Papua Barat itu. 

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nataniel D Mandacan pada sebuah kesempatan di Manokwari, menyatakan bahwa bonus atlet Papua Barat peraih medali emas di PON XX menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibayarkan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. 

"Bonus atlet merupakan janji pemerintah, karena telah membawa nama baik Papua Barat, tapi untuk pembayaran dilakukan secara bertahap. Saat ini sedang didorong untuk dianggarkan pada APBD-Perubahan 2022," kata Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan.

HANS ARNOLD KAPISA

Baca: KPK: Rekening Lukas Enembe Bernilai Fantastis






Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

9 hari lalu

Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

KPK tetapkan SL sebagai tersangka perkara dana perimbangan Papua Barat APBN tahun 2017 hingga 2018.


Timnas Atletik untuk SEA Games 2023 Komplain Tempat Latihan Terganggu

17 hari lalu

Timnas Atletik untuk SEA Games 2023 Komplain Tempat Latihan Terganggu

Timnas Atletik masih mengadakan latihan di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Mereka berlatih sebagai persiapan menuju SEA Games 2023 di Kamboja.


Fakta-fakta dan Tips ke Danau Framu Ayamaru, Kabupaten Maybratt

27 hari lalu

Fakta-fakta dan Tips ke Danau Framu Ayamaru, Kabupaten Maybratt

Selain menikmati pemandangan indah di sekitar Danau Framu Ayamaru, Anda juga dapat menikmati berbagai macam aktivitas dari masyarakat lokal sekitar.


Alasan PPP Papua Barat Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024

33 hari lalu

Alasan PPP Papua Barat Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024

Deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 itu merupakan rekomendasi hasil Muskerwil DPW PPP yang digelar di kota Sorong, Provinsi Papua Barat.


PPP Papua Barat Dukung Ganjar Pranowo Maju pada Pilpres 2024

34 hari lalu

PPP Papua Barat Dukung Ganjar Pranowo Maju pada Pilpres 2024

Ganjar Pranowo kembali mendapatkan dukungan dari pengurus daerah PPP. Kali ini dia mendapatkan dukungan dari DPW Papua Barat.


Jokowi Teken Perpres Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua

39 hari lalu

Jokowi Teken Perpres Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Perpres yang diteken Jokowi ini bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan Otsus Papua.


Australia Berkomitmen Kerjasama Militer dengan Indonesia

43 hari lalu

Australia Berkomitmen Kerjasama Militer dengan Indonesia

Australia berkomitmen memberikan pelatihan militer dan mengekspor senjata ke Indonesia di tengah konflik di Papua Barat yang masih bergejolak


Pesan di Balik Lukisan Wajah Anies Baswedan Bertopi Cenderawasih dari Seniman Papua Barat

47 hari lalu

Pesan di Balik Lukisan Wajah Anies Baswedan Bertopi Cenderawasih dari Seniman Papua Barat

Lukisan ini bakal diserahkan kepada Anies Baswedan usai acara perpisahan Gubernur DKI Jakarta itu dengan rakyat Jakarta.


Polda Papua Barat Gelar Trauma Healing Masyarakat Pasca-Serangan KKB

47 hari lalu

Polda Papua Barat Gelar Trauma Healing Masyarakat Pasca-Serangan KKB

Polda Papua Barat juga lakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terkait dengan kasus pembunuhan tersebut.


PAM Jaya Gaet Moya untuk Sedia 100 % Air Bersih Jakarta, Beda dengan Palyja dan Aetra

49 hari lalu

PAM Jaya Gaet Moya untuk Sedia 100 % Air Bersih Jakarta, Beda dengan Palyja dan Aetra

BUMD Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memenuhi target cakupan pelayanan 100 persen di Jakarta.