Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Kolonel Bantah Disebut Salahi AD/ART PDIP

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota Dewan Kolonel, Junimart Girsang, menampik tudingan jika kelompoknya menyalahi AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, kata dia, Dewan Kolonel tidak berkaitan dengan struktur kepartaian. Menurutnya, tim ini murni merupakan suara dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden.

“Ini kan suara dari kami, anggota DPR yang sering kumpul di ruang pimpinan fraksi, sambil menunggu sidang-sidang di komisi. Kan begitu. Tentu orang PDIP isinya, masa di ruang fraksi kami ada orang lain, kan tidak mungkin,” kata Junimart di Gedung DPR, Rabu, 21 September 2022.

Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Dewan ini dibentuk tiga bulan lalu. Kelompok penggemar Puan ini juga memiliki basecamp di Jakarta.

Menurut Junimart, tim itu mewadahi angan-angan anggota DPR Fraksi PDIP yang menginginkan Puan maju sebagai capres. Dia mengatakan mereka tidak pernah mendeklarasikan diri, sehingga tidak bisa disebut mengangkangi keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ihwal capres pilihan PDIP. 

“Kami tidak pernah bilang, calon Presiden kita ini Puan Maharani. Itu menjadi hak mutlak Ibu Ketua Umum untuk mengumumkan nantinya. Kita tunggu,” kata dia.

Adapun hingga saat ini, Junimart menyatakan mereka tidak pernah mendapat teguran dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP. Menurutnya, tim itu hanya julukan komunitas yang tidak berhubungan dengan DPP.

Kendati begitu, Junimart mengatakan kala berkunjung ke daerah pemilihan (dapil) dan mendapat pertanyaan dari masyarakat ihwal capres, secara personal ia menjawab Puan Maharani.

“Apa saya salah di situ? Kan enggan juga,” ujarnya.

Jika pada akhirnya pilihan capres Megawati tidak jatuh kepada Puan Maharani, Junimart menegaskan Dewan Kolonel bakal mematuhi keputusan tersebut.

“Ya walaupun bukan Puan, kami tegak lurus kalau Bu Mega sudah memutuskan satu nama,” kata dia. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Dewan Kolonel menyalahi AD/ART Partai. Kendati begitu, ia menyebut partainya tidak akan menertibkan tim itu karena dianggap tidak eksis.

“Ya karena nggak ada apa yang mau ditertibkan?” kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia meminta seluruh kader disiplin dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, dinamika ihwal isu capres sangat kuat. Megawati disebut Hasto kerap mengingatkan kader untuk melihat konteks dalam berpolitik.

Menurut Hasto, konteks saat ini adalah partai turun ke bawah dan membantu rakyat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Ditambah lagi, kata dia, harga Bahan Bakar Minyak yang mengalami kenaikan.

“Jadi fokus kader partai di situ. Jadi jembatan aspirasi rakyat agar semua terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Selanjutnya, pendukung Ganjar Pranowo Bentuk Dewan Kopral

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

1 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

2 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

3 jam lalu

Kesaksian empat anggota kabinet Presiden Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.
Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

Kesaksian empat menteri Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

5 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

6 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

8 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

9 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

12 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Diam-diam, Ganjar Pranowo Sudah Resmi Jadi Warga Sleman, Yogyakarta

13 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Atikoh berjalan kaki menuju masjid untuk salat isya dan tarawih. Foto: Instagram.
Diam-diam, Ganjar Pranowo Sudah Resmi Jadi Warga Sleman, Yogyakarta

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo diam-diam sudah menjadi warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).