Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024, Peneliti BRIN: Perlu Ditata Ulang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginginkan agar nomor urut Pemilu 2024 tak perlu diundi lagi. Alasannya untuk menghemat anggaran partai.

Menanggapi itu, Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro justru menginginkan nomor urut partai di Pemilu 2024 ditata ulang. Hal ini wajar dilakukan karena ada partai baru yang ikut pemilihan umum.

Siti menjelaskan, bahwa posisi partai politik seperti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia menyampaikan adanya nomor urut partai politik menempatkan semua partai dalam kedudukan yang sama dan dilindungi oleh Undang-undang serta konstitusi. 

"Kalau menurut saya, demokrasi itu kemewahannya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Peraturan itu juga berlaku sama dan di hadapan hukum itu juga sama. Bukan ada ini istimewa dan ini yang tidak istimewa," kata Siti saat dihubungi pada, Rabu, 21 September 2022. 

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa partai politik lain tidak menginginkan adanya angka besar dalam urutan partai politik. Menurut Siti, nomor urut harus diundi secara adil dan tidak menyebabkan protes ketidakadilan. 

"Oleh karena itu, perkara nanti mendapatkan nomor-nomor yang tidak sexy ya itukan bisa dicarikan cara agar bisa betul-betul disesuaikan," kata dia. 

Pemilu Era Digital

Ia menambahkan, setiap partai politik bisa melakukan cara dengan rekayasa angka besar dalam urutan pemilu. Sehingga, partai mampu mengantisipasi jika mendapatkan nomor urut besar untuk melakukan ketertarikan pemilih dalam kampanye era digital. 

"Ini eranya sudah harus kreatif. Jangan berpikir analog. Ini sudah era digital. Berpikirnya jangan jadul lagi. Apapun bisa direka-reka, dibentuk menjadi semedikian rupa, menjadi sangat menawan, menimbulkan antusiasme. Kalau menurut saya ya itu kompetisi kreativitas antar partai," tutur Siti. 

Meskipun demikian, adanya asumsi soal keberuntungan mendapatkan angka kecil dalam nomor urut pemilu merupakan suatu hal yang wajar. Namun, tidak menutup kemungkinan jika partai politik mendapatkan angka besar bisa saja menang. Itu bisa terjadi karena memang pemilih sudah tertarik dengan hasil kinerja partai tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi bukan karena dia dikasih nomor satu tentu saja bisa menjadi nomor satu. Menurut saya juga bukan nomor itu yang membawa hoki. Tetapi dari hasil kinerja partai secara bertahun-tahun itu seperti apa, ketika pemilu dia bisa memetik hasilnya. Karena memang demokrasi mengajarkan logika dan bernalar," kata Siti. 

Selanjutnya, Siti menjelaskan setiap pemilu memiliki ciri khas masing-masing dalam memperkenalkan puaknya kepada masyarakat. Adanya konteks simbol partai politik juga akan berbeda dari Pemilu 2019. Sehingga, pada Pemilu 2024 yang merupakan era digital, setiap partai politik harus lebih kreatif dan inovatif untuk memikat pemilih. 

"Konteks sekarang itu era digital. Justru partai-partai itu diminta untuk adaptif dan lincah. Bagaimana merespons era digital yang seperti ini dan sebagainya," katanya. 

Menurut dia, perilaku pemilih di era digital sudah berubah. Siti menyampaikan pemetaan usia pemilih sebesar 60 persen yang menghasilkan rata-rata berada di bawah umur 40 tahun atau kaum milenial. Lebih lanjut, jika PDI-perjuangan atau PDIP memiliki pendukung tradisional maka harus memiliki cara lain untuk berkampanye di era  tradisionalnya. 

"Dia juga harus memiliki cara untuk berkampanye di era milenial atau muda. Dan itu gunanya partai-partai harus berinovasi," ujarnya. 

 Baca juga: Inilah Daftar Anggota Dewan Kolonel yang Dukung Puan Maharani Maju Jadi Capres 2024

Muh Raihan Muzakki

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

19 menit lalu

Sebanyak 45 orang anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres pada Senin malam, 25 Maret 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Hotman Paris. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, merespons soal permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

1 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

3 jam lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.


BRIN: Satelit LAPAN Bantu Proses Komunikasi Wilayah Terlanda Bencana

6 jam lalu

Satelit rakitan dalam negeri bernama LAPAN A2/LAPAN ORARI yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 3 September 2015. Peluncurannya sendiri akan dilakukan di pusat antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, India. Nantinya, satelit akan dibawa ke orbit dengan ditumpangkan pada roket India bersama satelit penelitian astronomi milik Organisasi Riset Antariksa India. [TEMPO/Subekti; SB2015090312] KOMUNIKA ONLINE
BRIN: Satelit LAPAN Bantu Proses Komunikasi Wilayah Terlanda Bencana

Satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI merupakan salah satu hasil riset karya anak bangsa yang dikembangkan oleh BRIN.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

6 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

7 jam lalu

Peta satelit wilayah sebaran banjir di pantai utara Jawa Tengah pada Maret 2024 dari Google Earth Engine yang dihubungkan dengan muncul kembalinya Selat Muria. Istimewa
Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

Selat Muria merupakan selat yang pernah ada, yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Muria.


Cegah Kepunahan, BRIN Meriset dan Mengkonservasi Anggrek Dendrobium capra J.J. Smith

8 jam lalu

Kondisi bunga anggrek yang ditanam di atap sebuah rumah di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2022. Pemanfaatan atap rumah (rooftop) menjadi solusi untuk bercocok tanam di tengah minimnya lahan terbuka di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cegah Kepunahan, BRIN Meriset dan Mengkonservasi Anggrek Dendrobium capra J.J. Smith

BRIN meriset dan mengkonservasi anggrek langka Dendrobium capra J.J. Smith yang ditetapkan sebagai spesies dengan status terancam punah.


Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

AHY menyebutkan bahwa penyebab kehilangan kursi tersebut karena maraknya vote buying atau politik uang.