Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 Jakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Sebanyak 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir menjadi peserta upacara ini. Upacara peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 sedang melakukan proses pendataan tenaga non ASN. Surat Edaran itu tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Apa itu pendataan non ASN?

Mengutip dari situs web Pendataan Non  ASN, tenaga non ASN yang dimaksud dalam pendataan ini adalah honorer (THK-II) yang terdapat dalam pangkalan data (database) nasional Badan Kepegawaian Negara. Dan, pegawai non ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB pada 31 Mei 2022 menyatakan, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan segala bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya (outsourcing) bukan tenaga non ASN, sehingga tidak dilakukan pendataan.

Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pegawai dengan Surat Keputusan di atas 31 Desember 2021. Masa kerja minimal 1 tahun dengan ketentuan mekanisme pembayaran APBN atau APBD juga kategori tidak termasuk tenaga non ASN 2022.

Persyaratan pendataan non ASN

1. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar Non ASN

2. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APDB untuk Instansi Daerah. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, individu maupun pihak ketiga;

3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja

4. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021

5. Setiap persyaratan ini harus dipenuhi dalam Pendataan non ASN.

Dokumen sebelum melaporkan pendataan non ASN

1.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Kartu Keluarga

3. Ijazah

4. Pas foto

5. Swafoto

6. Surat Keputusan (SK) Jabatan

7. Bukti pembayaran gaji

Tahapan pendataan non ASN

Secara umum, alur pendataan non ASN terdiri atas dua tahapan, yaitu Pembuatan Akun yang bertujuan untuk mencetak Kartu Informasi Pendaftaran. Setelah mendapat Kartu Indormasi Pendaftaran, tenaga non ASN bisa melanjutkan ke tahapan proses masuk  mengisi data di laman Pendataan Non ASN. Informasi lebih lanjut telah tercantum berkas Buku Panduan Pendataan Non ASN di pendataan-nonasn.bkn.go.id.

Baca: Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

12 jam lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

3 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Gempa Cianjur, ASN Panik Berhamburan Keluar dari Gedung Balai Kota

7 hari lalu

Gempa Cianjur, ASN Panik Berhamburan Keluar dari Gedung Balai Kota

Kepanikan mewarnai gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok saat gempa Cianjur terjadi pada Senin siang 21 November 2022.


Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

9 hari lalu

Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

Penjabat Gubernur Papua Tengah menyiapkan tujuh program yang akan dilaksanakannya selama 100 hari kerja setelah dilantik pada 11 November lalu.


ASN Pemkab Bogor Bakal Bekerja Work From Anywhere Bisa di Mana Saja

19 hari lalu

ASN Pemkab Bogor Bakal Bekerja Work From Anywhere Bisa di Mana Saja

Badan Kepegawaian Pemkab Bogor sedang menyusun regulasi agar para ASN bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere.


Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

20 hari lalu

Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kemnaker mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022


Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

21 hari lalu

Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

Pemda tidak boleh ragu melakukan penganggaran untuk keseatan masyarakat.


Perwakilan RI di Malaysia Mulai Mendata Ulang Seluruh WNI

23 hari lalu

Perwakilan RI di Malaysia Mulai Mendata Ulang Seluruh WNI

Pendataan ulang WNI juga dapat menggunakan ponsel Android yang dioperasikan oleh 47 organisasi masyarakat (ormas) yang tersebar di Malaysia


Pendaftaran PPPK Guru Dibuka: Panduan Menulis Deskripsi Diri PPPK Guru Beserta Contoh

23 hari lalu

Pendaftaran PPPK Guru Dibuka: Panduan Menulis Deskripsi Diri PPPK Guru Beserta Contoh

Proses pendaftaran PPPK Guru selama 14 hari, berakhir pada 13 November 2022 pekan depan. Para pendaftar dapat melakukannya melalui sscasn.bkn.go.id.


Pendaftaran PPPK Guru 2022 Ditutup 13 November, Ini 7 Berkas yang Harus Disiapkan

24 hari lalu

Pendaftaran PPPK Guru 2022 Ditutup 13 November, Ini 7 Berkas yang Harus Disiapkan

Pendaftaran untuk status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Guru akan ditutup hingga Minggu, 13 November 2022. Simak berkas harus disiapkan