Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak


INFO NASIONAL - Pemerintah diminta segera mengundangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Saat ini dibutuhkan landasan hukum agar BBM subsidi semakin tepat sasaran demi memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan konsumsi BBM subsidi melonjak pada 2022 karena pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19. Sayangnya masih banyak masyarakat mampu yang lebih memilih membeli BBM subsidi karena harganya lebih murah.

Dia menuturkan, ada dua penyalahgunaan BBM subsidi. Pertama adalah penyalahgunaan BBM subsidi ke ranah pidana, dan kasus ini mengalami peningkatan dalam empat bulan terakhir.

“Kedua, yang tidak tepat sasaran itu yang banyak dibahas kalau data BPS dan Kementerian Keuangan sekian persen tidak tepat sasaran, artinya orang itu sebutlah tidak butuh subsidi dan mampu beli, tetapi karena harganya (lebih murah) ya mereka pilih itu,” katanya dalam diskusi bertajuk “Pembatasan BBM Berkeadilan” di Jakarta, Senin, 19 September 2022.

Guna mencegah pendistribusian tidak tepat sasaran, Saleh menegaskan, diperlukan pendistribusian secara tertutup, sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Energi. “Subsidi tertutup jadi solusinya, orang yang berhak dapat subsidi dicek diverifikasi kalau boleh dapat QR Code,” kata dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu atau kurang mampu. Untuk itu, revisi Perpres 191/2014 harus segera diundangkan agar masyarakat memiliki panduan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

“Sejak bulan April tahun ini kita sudah meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi dari Perpres 191 tahun 2014 itu dengan cara menempelkan kira-kira apa saja yang dipersyaratkan untuk bisa menerima BBM subsidi alias dirinci siapa-siapa saja kalangan masyarakat yang berhak untuk menerima BBM subsidi,” kata Eddy.

Dia mencontohkan, jenis kendaraan yang tidak berhak membeli BBM subsidi adalah sepeda motor di atas 250 cc dan mobil di atas 1500 cc. Namun, pembatasan ini tetap membutuhkan landasan hukum melalui revisi Perpres 191/2014.

“Kenaikan harga dari BBM kemarin atau dalam bahasanya penyesuaian harga BBM itu tidak akan mampu menyelamatkan volume BBM kalau detailnya itu tidak dikuatkan di dalam payung hukum. Karena itu kami berharap agar segera perpres itu bisa segera direvisi supaya masyarakat memiliki arahan yang jelas,” terangnya.

Dengan adanya aturan pembatasan BBM subsidi, Eddy menambahkan, akan mempermudah dalam pengawasan maupun penindakan hukum kepada pihak pihak nakal. “Kita juga sudah bisa melakukan pengawasan yang ketat termasuk tindakan
hukum di lapangan, jangan sampai nanti sudah ada peraturannya tapi pengawasan tindakan hukum masih lemah. Dengan adanya peraturan itu saya kira sudah ada notifikasi untuk melakukan tindakan hukum pada mereka yang melanggar tersebut.” (*)






Tokopedia Tetapkan Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2022

24 menit lalu

Tokopedia Tetapkan Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2022

Ratusan ribu votes telah menentukan pemenang di 25 kategori produk kecantikan dan perawatan diri melalui Tokopedia Beauty Awards 2022


Kepala BPIP Sebut FKUB Miniatur Kebhinekaan

34 menit lalu

Kepala BPIP Sebut FKUB Miniatur Kebhinekaan

FKUB harus dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Pemkab Kediri Tegaskan AntiKorupsi di Harkodia 2022

54 menit lalu

Pemkab Kediri Tegaskan AntiKorupsi di Harkodia 2022

Pesan-pesan moral antikorupsi terpajang di dinding stan Kabupaten Kediri.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

1 jam lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Aliansi Untuk Mengakhiri AIDS pada Anak di Indonesia Resmi Dibentuk!

2 jam lalu

Aliansi Untuk Mengakhiri AIDS pada Anak di Indonesia Resmi Dibentuk!

Di Indonesia, hanya 25% dari anak-anak yang hidup dengan HIV menjalani pengobatan ARV yang menyelamatkan jiwa. UNAIDS Indonesia, Jaringan Indonesia Positif, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Lentera Anak Pelangi, dan Yayasan Pelita Ilmu menginisiasi aliansi baru untuk memperbaiki salah satu masalah yang paling mencolok dalam respon penanggulangan AIDS.


Festival Labengki Dimulai, Nikmati Keindahan Raja Ampat di Sulawesi Tenggara

3 jam lalu

Festival Labengki Dimulai, Nikmati Keindahan Raja Ampat di Sulawesi Tenggara

Pengunjung Festival Labengki dapat mengikuti berbagai lomba khas masyarakat Konawe Utara dan melestarikan alam dengan menanam benih Kima.


Pertamina International Shipping Kerja Sama dengan NYK, Perluas Market LNG

4 jam lalu

Pertamina International Shipping Kerja Sama dengan NYK, Perluas Market LNG

Kerja sama Pertamina dan NYK mencakup investasi dan kolaborasi bisnis strategis untuk memperluas cakupan pasar LNG internasional.


Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

5 jam lalu

Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

Pemerintah menilai PLN telah melakukan aksi nyata. Antara lain melalui PLTS terapung dan penguatan ekosistem kendaraan listrik.


Kejar Visi 2025, BRI Akuisisi Danareksa Investment Management

5 jam lalu

Kejar Visi 2025, BRI Akuisisi Danareksa Investment Management

BRI akan terus mendorong perusahaan anak untuk meningkatkan kontribusi laba kepada BRI Group.


Jelang Pilkades Serentak, Mas Dhito Ingatkan Ini pada Calon Kades

5 jam lalu

Jelang Pilkades Serentak, Mas Dhito Ingatkan Ini pada Calon Kades

Pilkades serentak berlangsung 7 Desember. Deklarasi damai didengungkan pada 1 Desember.