Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Data Penduduk Bocor, Benarkah Hacker Bjorka Curi Pangkalan Data PeduliLindungi?

image-gnews
Bjorka. Istimewa
Bjorka. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Belum selesao soal kasus Brigadir J, publik lagi-lagi dihebohkan dengan kasus kebocoran data pribadi dengan tokoh sentral hacker Bjorka. Namanya mencuat usai mengaku telah mencuri data 105 juta penduduk Indonesia dari pangkalan data atau database milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

105 Juta Data yang Diretas Bjorka Valid 

Bahkan, untuk membuktikan keabsahan data yang dicuri, Bjorka sempat membagikan 2 juta data tersebut secara cuma-cuma. Hasilnya, sebagaimana dikutip dari Tempo, pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menyebut bahwa data 105 juta data yang diretas Bjorka adalah valid.  

Bjorka Beberkan 1,3 Miliar Data SIM Card

Seakan tak cukup meretas 105 juta data penduduk, Bjorka berulah kembali sekaligus menunjukkan bahwa ekosistem digital di Indonesia belum aman. Kali ini, Bjorka membocorkan sebanyak 1,3 miliar data pemilik nomor telepon di Indonesia melalui proses registrasi SIM Card. 

Merujuk catatan Tempo, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan membenarkan kasus kebocoran 1,3 miliar data tersebut. Namun, pihaknya menyebut kelalaian terletak pada penyelenggara jasa elektronik atau provider. Sementara itu, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari para operator.  

Bjorka Diduga Retas Pangkalan Data PeduliLindungi

Lantas, sebenarnya dari mana Bjorka mampu memperoleh data-data tersebut? Walaupun pihak-pihak terkait belum memberikan rilis resmi terkait motif dan sumber data milik Bjorka, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menduga Bjorka mendapat data-data tersebut dari pangkalan data aplikasi PeduliLindungi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari laman DW, dugaan tersebut berasal dari kenyataan bahwa bermodal nama dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK saja, data PeduliLindungi sudah dapat diakses atau diretas. 

Meskipun begitu, Alfons menduga bahwa data yang diretas Bjorka adalah data PeduliLindungi yang lama atau data kisaran tahun 2021."Sekarang (tahun 2022-an) datanya sudah mulai diproteksi kan. Kalau mau lihat sertifikat sudah harus jadi member, masukkan email (surat elektronik) atau kredensial,” jelasnya 

Menurut Alfons, kasus-kasus kebocoran data belakangan ini setidaknya memberikan momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang keamanan dan ekosistem siber di Indonesia.  

"Harusnya hal ini dilakukan dari awal-awal sebagai standar sekuriti (keamanan). Tetapi mungkin dianggap yang penting implementasi apps dan kebijakan dulu, baru sekuriti,” tambahnya ihwal geger kasus hacker Bjorka. 

ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Baca juga : 5 Fakta Pemuda Asal Madiun Dikira Hacker Bjorka

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

9,9 Miliar Kata Sandi Bocor ke Internet, Begini Tips Amankan Akun ala Kaspersky

1 hari lalu

Ilustrasi data pribadi (antara/shutterstock)
9,9 Miliar Kata Sandi Bocor ke Internet, Begini Tips Amankan Akun ala Kaspersky

Ahli keamanan siber di Kaspersky mengingatkan bahwa kebocoran hampir 10 miliar kata sandi harus ditanggapi dengan serius.


Pusat Data Nasional Dijebol, Security IT Aulia Postiera: Ada Risiko Finansial hingga Pencurian Data Pribadi

12 hari lalu

Aulia Postiera eks penyelidik KPK. Foto: Istimewa
Pusat Data Nasional Dijebol, Security IT Aulia Postiera: Ada Risiko Finansial hingga Pencurian Data Pribadi

Pusat Data Nasional yang dikelola Kemenkominfo dan Telkom Sigma diretas. Security IT Aulia Postiera ungkap dampaknya risiko finansial dan data pribadi


Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diserang Hacker

15 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberi sambutan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RakornasWasin) tahun ini akan membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penuntasan pembangunan jangka menengah untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. TEMPO/Subekti.
Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diserang Hacker

Presiden Jokowi memerintahkan BPKP untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai serangan siber ransomware.


10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, Mirip PDN Indonesia

15 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, Mirip PDN Indonesia

Sejumlah negara, termasuk negara maju juga mengalami peretasan data. Lantas, di mana sajakah negara dengan kasus kebocoran data terbanyak?


PDN Kena Serangan Ransomware, Pakar Nilai Peluang Kebocoran Data Relatif Rendah

17 hari lalu

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, usai konferensi pers terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
PDN Kena Serangan Ransomware, Pakar Nilai Peluang Kebocoran Data Relatif Rendah

Pakar keamanan siber dan forensik digital mengatakan kemungkinan kebocoran data relatif rendah pada kasus serangan siber Ransomware terhadap Pusat data Nasional Sementara (PDNS) milik Kominfo


Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

18 hari lalu

Data Kemenhub Dijual di Dark Web. FOTO/X
Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adita Irawati angkat bicara menanggapi kabar kebocoran data di kementerian tersebut.


BSSN Ungkap Dugaan Kebocoran Data Inafis, Polri Bakal Cek dan Mitigasi

18 hari lalu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Istimewa
BSSN Ungkap Dugaan Kebocoran Data Inafis, Polri Bakal Cek dan Mitigasi

Polri bakal mengecek dugaan kebocoran data milik Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) yang dijual di darkweb.


Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

58 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

58 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

8 Mei 2024

Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah dan mantan tim biro hukum KPK, Rasamala Aritonang (kiri), seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dimintai keterangannya sebagai saksi selama 7 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Keduanya diperiksa untuk mengumpulkan alat bukti oleh tim penyidik KPK sebagai kebutuhan proses penyidikan terkait hasil kegiatan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo, kantor Kementerian Pertanian dan sejumlah rumah para tersangka. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.