Burhanuddin Nilai Jokowi Cerdik, Naikkan Harga BBM saat Tingkat Kepuasan 72,3 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Jembatan Gantung Wear Fair di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Rabu, 14 September 2022. Jembatan gantung yang baru diresmikannya ini menghubungkan dua pulau kecil, Pulau Fair dan Pulau Kei Kecil. Foto: Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik menggelar survei approval rating atau tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi selepas menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September lalu. Indikator menilai Jokowi pintar mengambil kebijakan yang tidak populer namun tingkat kepuasannya anjlok sampai 10 persen.

"Presiden cerdik melakukan kebijakan yang tak populer saat approval rating sedang tinggi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei secara virtual, Minggu, 18 September 2022.

Dari survei tingkat kepuasan terhadap Jokowi anjlok dari 72,3 persen pada 22 Agustus 2022 menjadi 63,6 persen pada 22 September. "Efek terhadap approval rating presiden cukup lumayan, kurang lebih 10 persen dibanding Agustus sebelum kenaikan harga BBM, ini poin menarik," kata dia.

Burhanuddin menilai Jokowi cerdik karena kebijakan diambil saat tingkat kepuasannya sedang tinggi-tingginya sejak beberapa bulan terakhir. Pada akhir Mei, tingkat kepuasan pada Jokowi baru berada di level 61,8 persen meningkat ke posisi 72,3 atau kembali ke posisi sebelum pandemi Covid-19.

Jika tingkat kepuasan di bawah 50 persen jadi alarm 

Sehingga ketika Jokowi memutuskan harga BBM naik, yang tidak menyenangkan publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi tidak sampai anjlok di bawah batas psikologis 50 persen. "Kalau sampai di bawah 50 persen, itu alarm," ujar Burhanuddin.

Sehingga, kondisi akan berbeda ketika Jokowi menaikkan harga BBM lebih cepat yaitu pada awal Mei 2022. Sebab saat itu, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sedang anjlok ke posisi 58,1 persen. Kalau harga BBM dinaikkan saat itu, kata Burhanuddin, maka tingkat kepuasan bisa anjlok sampai ke bawah 50 persen.

Sebaliknya, kenaikan harga BBM yang masih jauh sebelum Pemilu Serentak 2024 juga dinilai tidak berdampak besar secara politik. Beda cerita kalau harga BBM naik tahun 2023, setahun menjelang pemilu. "Mungkin partai politik enggak mau diasosiasikan jadi bagian dari pemerintah, kalau (harga BBM naik) dekat Pemilu," kata dia.

Kini harga BBM subsidi sudah naik, baik Pertalite maupun solar. "Apakah Jokowi mampu kembali menaikkan approval ratingnya, apalagi setelah mendapat keleluasan mengalihkan subsidi BBM, itu yang kita tunggu. Tapi kalau tren penurunan (tingkat kepuasan) berlanjut, ini jadi masalah," kata Burhanuddin.

Survei Indikator melibatkan 1.215 responden dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara responden dilakukan melalui telepon dengan asumsi simple random sampling.

Baca: Megawati: Kenaikan Harga BBM Sudah Dipertimbangkan Matang






Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

19 menit lalu

Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

Forum Musra yang diinisiasi belasan kelompok relawan Jokowi membidik sejumlah tokoh lokal untuk digadang sebagai calon pengganti Presiden Jokowi pada Pemilu 2024


Budi Waseso Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

20 menit lalu

Budi Waseso Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Budi Waseso menunda kehadirannya di rapat di DPR karena harus memenuhi undangan Jokowi di Istana.


Jokowi Diklaim Bakal Hadiri Perayaan HUT Ke-8 PSI Nanti Malam

31 menit lalu

Jokowi Diklaim Bakal Hadiri Perayaan HUT Ke-8 PSI Nanti Malam

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang akan menyampaikan pidato politik.


Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

35 menit lalu

Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tahun ini, Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,4 juta serta wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pergerakan.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

1 jam lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

1 jam lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Menyimak Perjalanan Kaesang Pangarep Menuju Dunia Politik

2 jam lalu

Menyimak Perjalanan Kaesang Pangarep Menuju Dunia Politik

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dikabarkan hendak terjun ke dunia politik menyusul jejak ayah, kakaknya dan iparnya


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

3 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


Sudirman Said Sebut Jokowi Pahami Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

6 jam lalu

Sudirman Said Sebut Jokowi Pahami Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

Sudirman Said mendengar kabar soal adanya pembahasan soal pencalonan Anies Baswedan dalam pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh.


PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

10 jam lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.