Azyumardi Azra Meninggal, Lukman Hakim: Ilmuwan Tulen Tak Tergoda Politik Praktis

Azyumardi Azra. TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa sosok Azyumardi Azra adalah ilmuwan tulen yang tak tergoda politik praktis. Almarhum menurut Lukman sebenarnya bisa menjabat di organisasi politik atau ormas keagamaan. Namun, Azyumardi justru memilih menjadi akademisi.

"Ia memang teruji tak tergoda ke dalam aktivitas politik praktis. Namun justru di situlah konsistensinya sebagai ilmuwan tulen. Ia akademisi sejati, pengembara yang soliter," kata Lukman dikutip dari website pribadinya Minggu 18 September 2022. Tempo sudah meminta izin untuk memuat tulisan tersebut. 

Lukman mengungkapkan Azyumardi merupakan salah satu dari sedikit cendekia yang diakui dunia yang paling otoritatif berbicara tentang Islam di Asia Tenggara. Azyumardi adalah sosok teramat penting di balik transformasi IAIN menjadi UIN yang hingga kini terus tumbuh dan berkembang di banyak daerah di Indonesia.

"Pengetahuan keislamannya mengakar pada sumber-sumber klasik yang sangat kaya dan mendalam, baik sumber Arab maupun Nusantara. Banyak karya ilmiahnya menjadi rujukan dunia," ujarnya.

Saat memimpin pascasarjana, Lukman mengungkapkan bahwa almarhum merupakan orang yang menggeser pemikiran Islam dari Arab untuk kembali ke Asia Tenggara. Saat itu terjadi pergeseran paradigma berpikir yang signifikan dari semula paradigma normatif-teologis gaya Harun Nasution ke paradigma sosio-historis khas gayanya.

"Kajian-kajian yang di zaman Harun berbau dunia Islam pada umumnya dan dunia Arab pada khususnya, pada masa Azra diarahkan pada kajian-kajian Islam Nusantara atau kajian Islam Asia Tenggara," katanya.

Azyumardi Azra bisa menjaga jarak dengan kekuasaan

Meski begitu, Lukman mengungkapkan bahwa Azyumardi sama sekali bukan sosok yang apolitis. Keahliannya sebagai seorang sejarawan Islam tidak menghentikannya terlibat dalam wacana kontemporer, khususnya demokrasi, politik, hukum, dan sosial keagamaan.

"Sampai dengan Allah memanggilnya pulang, ia tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, terus menjadi intelektual terkemuka yang paling vokal dalam menyuarakan aspirasi publik," katanya.

Tokoh Muhammadiyah ini menurut Lukman selalu memelopori, mempromosikan, dan memperjuangkan moderasi berislam di Indonesia dan dunia internasional. Dialah salah satu peletak landasan akademik Islam Nusantara terkemuka.

"Akan menjadi sebuah kerugian besar jika moderasi beragama menjadi "yatim piatu" di kemudian hari, dalam pengertian tidak ada lagi yang mengawal, menggawangi, dan memfasilitasi implementasi nilai luhurnya," kata Lukman.

Azyumardi meninggal hari ini di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia. Ia dikenal sebagai cendekiawan muslim. Dia mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta pada 1982. Dia juga mendapatkan 3 gelar master dari departemen yang berbeda di Columbia University, Amerika Serikat. Azyumardi juga mengantongi gelar doktor dari kampus yang sama sebelum akhirnya diangkat sebagai guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah pada 1998. 

Dia pernah bekerja menjadi wartawan Panji Masyarakat pada 1979 sampai 1985. Kariernya banyak dihabiskan menjadi pengajar di Fakultas Adab UIN Jakarta. Dia juga sempat menjabat sebagai rektor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Azyumardi Azra kemudian terpilih menjadi Ketua Dewan Pers dalam susunan kepengurusan periode 2022-2025, pada Rabu, 18 Mei 2022.

Baca: Azyumardi Azra Meninggal, Anwar Abbas Sebut Pandangan Beliau Banyak Dijadikan Rujukan






Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

12 hari lalu

Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

Bambang Wuryanto, menanggapi Dewan Pers yang melayangkan warkat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP


Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

13 hari lalu

Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

Politikus PSI minta pemerintah tidak berpihak dalam alokasi dana hibah yang dinilai timpang karena MUI DKI diusulkan Rp 15, dan NU hanya Rp 4 miliar


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

13 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Inilah Daftar 13 Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027

13 hari lalu

Inilah Daftar 13 Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027

Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti kembali terpilih menjadi Ketum dan Sekum PP Muhammadiyah 2022-2027 dalam Muktamar 2022. Selain itu, ada 11 nama lainnya yang terpilih sebagai anggota pengurus.


Pernah Jadi Sekretaris Buya Syafii, Ini Profil Ketum PP Muhammadiyah 2 Periode Haedar Nashir

13 hari lalu

Pernah Jadi Sekretaris Buya Syafii, Ini Profil Ketum PP Muhammadiyah 2 Periode Haedar Nashir

Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Sebelumnya, ketika Buya Syafii menjabat sebagai Ketum PP Muhammadiyah, Haedar pernah menjabat sebagai sekretaris.


Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

14 hari lalu

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.


NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

14 hari lalu

NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

Johnny Simanjuntak menyebut, komisinya merekomendasikan PWNU DKI peroleh dana hibah Rp 5 miliar tahun depan, naik dari Rp4 miliar usulan DKI Jakarta.


2 Periode Haedar Nashir Pimpin PP Muhammadiyah, Begini Profil dan Pemikirannya

14 hari lalu

2 Periode Haedar Nashir Pimpin PP Muhammadiyah, Begini Profil dan Pemikirannya

Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2022-2027. Begini profil dan pemikirannya.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

14 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Haedar Nashir Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Lagi, Ganjar Pranowo: Selamat

14 hari lalu

Haedar Nashir Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Lagi, Ganjar Pranowo: Selamat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Haedar Nashir yang kembali terpilih jadi Ketua Umum PP MUhammadiyah di Muktamar Solo.