Ribut Jenderal Dudung dan Effendi Simbolon, Begini Jejak Karier KASAD Dudung Abdurachman

KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) menerima brevet yang disematkan oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Selasa, 21 Desember 2021. KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima tiga brevet dari Kopassus yakni Brevet Komando, Anti Teror, dan Para Utama. ANTARA FOTO/Hidayat

TEMPO.CO, JakartaDalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Effendi Simbolon melontarkan isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung. Effendi mengatakan, adanya disharmoni itu membuat adanya ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seakan gerombolan dan ormas.

Pernyataan itu memantik amarah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Tak lama, beredar cuplikan video rekaman rapat berisi perintah dari Dudung Abdurachman yang meminta anggotanya bergerak merespons pernyataan Effendi viral. Dalam rekaman berdurasi 2.51 menit tersebut, Dudung memberi perintah agar prajurit TNI AD bergerak untuk merespons pernyataan anggota Komisi Pertahanan DPR Effensi Simbolon.

"Silakan kalian tergerak," kata Dudung dalam rekaman tersebut, Rabu, 14 September 2022. "Berdayakan itu FKPPI dan segala macam, untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon."

Awalnya Dudung meminta agar prajuritnya tidak diam saja dengan kondisi saat ini. Ia pun mengatakan akan membalas pernyataan Effendi tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 26 nanti, tanpa menyebutkan bulannya.

"Saya buktikan sama kalian kalau nanti saya akan balas dia, jangan kita diam saja, dia itu siapa? Enggak berpengaruh," ujar Dudung Abdurachman. Ia tampak protes karena merasa harga diri dan kehormatan TNI menjadi diinjak-injak.

Tak sampai di sini, beberapa anggota TNI AD pun turut menyampaikan kecamannya kepada Effendi Simbolon, antara lain Dandim 0623/Cilegon. "Kami tidak terima, darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami, Kau adu domba TNI. Kami seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon, sakit hati," kata Letkol Inf Ary Widyo Prasetyo.

Adapun yang menjadi persoalan sebelumnya terkait ucapan Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa adanya hubungan tidak harmonis antara Panglima TNI dan menyebut TNI seperti gerombolan yang melebihi ormas. Menurut Effendi pernyataannya bagian dari fungsi pengawasan Komisi I yang salah satu mitranya adalah TNI. Terlebih bekerja sama dengan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang telah menjadi KSAD. Untuk melihat kiprahnya di TNI.

Panglima TNI Andika Perkasa pun meminta Jenderal Dudung meredam marah anak buahnya. Effendi minta maaf walaupun mengungkapkan begitu banyak teror datang kepadanya, Jenderal Dudung menerima permintaan maaf meski megaku tidak menerima pesan permintaan maaf itu.

Koalisi Masyarakat Sipil: Bukan Tentara Profesional

Koalisi masyarakat sipil tetap menyayangkan sikap yang ditunjukkan Jenderal Dudung Abdurrachman. Tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi masyarakat sipil mengatakan tindakan Dudung cermin tentara yang tak profesional.

“Tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional,” ujar koalisi yang diwakili Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.

Koalisi ini terdiri dari 17 LSM, diantaranya YLBHI, Imparsial, PBHI Indonesia, Amnesty International Indonesia, Kontras, dan Centra Initiative.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi I bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Effendi Simbolon melontarkan isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung. Effendi mengatakan, adanya disharmoni itu membuat adanya ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seakan gerombolan dan ormas.

Menurut koalisi, pernyataan Effendi bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang. Hal ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi I yang salah satu mitranya adalah TNI.

Sebagai instrumen pertahanan negara, koalisi menilai institusi militer mesti tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan otoritas sipil. Adapun pernyataan anggota dewan seperti Effendi, seharusnya bisa dijadikan bahan refleksi dan evaluasi atas berbagai masalah yang melibatkan TNI.

Profil KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Melansir Antaranews, Dudung Abdurachman merupakan pria yang lahir pada 16 november 1965 di Bandung, Jawa Barat. Diketahui bahwa dirinya juga masih memiliki darah Cirebon dari keturunan Sunan Gunung Jati dari P. Sumbu Mangkurat Sari atau Pangerang Trusmi dari jalur putra “Pangerang Syeikh Pasiraga” Depok, Cirebon dari Jalur cicitnya yang bernama Kawu Muharom Wira Subrata Kepruh.

Darah tentara Dudung sudah mengalir dari orang tuanya yang bekerja di lingkup TNI, yaitu pasangan dari Bapak Nasuha dan Ibu Nasyati. Seusai lulus SMA, dirinya memutuskan untuk mendaftar Akabri Darat yang perlu pendidikan hingga tahun 1988. Pendidikannya tersebut membuatnya mendapatkan pangkat Letnan Dua.

Setelah lulus dari pendidikan kecabangan Infanteri, jabatan awal kemiliteran pertamanya ialah Dandim 0406/Musi Rawas selama 2004-2006. Kemudian lanjut sebagai Dandim 0418/Palembang pada 2006-2008 dengan pangkat saat itu ialah Letnan Kolonel.

Di tahun 2010, Dudung dipercaya untuk mengambil jabatan Aspers Kasdam VII/Wirabuana selama setahun penuh. Lalu di tahun 2011 sampai 2012, Dudung bergeser posisi menjabat sbeagai Komandan Resimen Induk Kodama tau Danrindam II/Sriwijaya.

Atas kinernya yang dilihat positif, Dudung pun dipromosikan sebagai Dandenma Mabes TNI pada tahun 2015. Dari situlah karirnya mulai menaik tajam dan berlanjut untuk menjabat posisi strategis dengan pangkat Brigadir Jenderal, yaitu Wakil Gubernur Akmil pada 2015-2016.

Selanjutnya ia memegang staf khusus Kasad dan Wakil Asisten Teritorial atau Waaster Kasad. Barulah setelahnya ia mejabat sebagai Gubernur Akmil selama dua tahun. Hingga pada Agustus 2020 lalu, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya oleh KASAD Jenderal Andika Perkasa. Kemudian pada Juni 2021, Dudung diangkat menjadi Pangkostrad.

Ada hal menarik yang membuat namanya menjadi pembicaraan publik saat dalam jabatan tersebut. Pasalnya, ia merupakan salah satu anggota TNI yang berani untuk memerintahkan pasukannya menurunkan baliho  dukungan terhadap pimpinan FPI Habib Rizieq di sejumlah titik. Bahkan ia mengancam untuk membubarkan FPI karena telah menimbulkan kerumunan di tengah pandemic Covid-19.

Dudung terhitung hanya enam bulan menjabat Pangkostrad. Kini, kariernya semakin menanjak dengan status orang nomor satu di TNI AD yang ia sandang. Pada 17 November 2021, ia dinaikan satu tingkat dari Letnan Jenderal (Letnan) menjadi Jenderal TNI dan mejabat sebagai  KSAD di Istana Negara.

FATHUR RACHMAN I  SDA

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden dan DPR Mengevaluasi KASAD Jenderal Dudung Abdurachman

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

5 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Surpres Jokowi untuk Yudo Margono, Ini Perbedaan Surpres, Perpres, Keppres, dan Inpres

18 jam lalu

Surpres Jokowi untuk Yudo Margono, Ini Perbedaan Surpres, Perpres, Keppres, dan Inpres

Surat presiden atau Surpres Jokowi untuk Yudo Margono sudah turun. Apa bedanya Surpres dengan Keppres, Perpres dan Inpres?


Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

19 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

1 hari lalu

Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

Istri calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Veronica Yulis anggota polwan berpangkat AKBP bertugas di Baharkam Mabes Polri. Ini profilnya.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono berikan Brevet Hiu Kencana kepada Puan Maharani dan KSAD Dudung Abdurachman. Apa istimewanya brevet ini?


Yudo Margono Enggan Tanggapi Persiapan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Yudo Margono Enggan Tanggapi Persiapan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Calon Panglima TNI Yudo Margono berjalan sambil tersenyum dan mengacungkan jempol ke awak media.


Jokowi Ungkap Alasan Ajukan Yudo Jadi Calon Panglima TNI Dibanding Dudung dan Fadjar

1 hari lalu

Jokowi Ungkap Alasan Ajukan Yudo Jadi Calon Panglima TNI Dibanding Dudung dan Fadjar

Surat presiden Jokowi ihwal pergantian Panglima TNI bakal ditindaklanjuti DPR dengan menggelar fit and proper test.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

1 hari lalu

Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

Kupas harta kekayaan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono versi LHKPN sejak 2015. Terakhir bertambah menjadi Rp 5,52 miliar. Begini rinciannya.