Amnesty International Kritik Pernyataan Pangkostrad soal Kasus Mutilasi Papua

Reporter

Editor

Amirullah

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik pernyataan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak soal kasus mutilasi di Mimika, Papua. Maruli menyebut kasus ini bukan pelanggaran HAM berat, tapi hanya kasus kriminal.

"Komentar-komentar Pangkostrad tidak sensitif pada penderitaan dan kesedihan yang dialami keluarga korban, yang anggota keluarganya dibunuh, dimutilasi, dan dibuang begitu saja," kata Usman dalam keterangan resmi, Jumat, 16 September 2022.

Sebelumnya, kasus mutilasi terungkap saat ditemukan jasad para korban yang merupakan warga sipil pada 27 Agustus 2022. Enam anggota TNI Angkatan Darat ditetapkan jadi tersangka. Maruli pun menyebut kejadian ini kriminal, karena tidak ada rantai komando dan penggunaan senjata milik negara.

Usman menyanggah pernyataan Maruli. Menantu dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu dinilai tidak berwenang untuk memutuskan apakah kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. 

"Komnas HAM sedang melaksanakan investigasi terkait hal ini, dan pernyataan Pangkostrad prematur dan dapat memperkeruh situasi," kata dia.

Wewenang Komnas HAM

Usman menilai pernyataan Maruli dapat mencerminkan betapa pelanggaran serius di Papua oleh tentara selama ini dimaklumi dan upaya menuntut pertanggungjawabannya diremehkan.

"Tapi kalau langsung menyatakan kasus itu bukan pelanggaran HAM berat, itu wewenang Komnas HAM. Kalau petinggi TNI berpikir seperti ini, akan banyak pembunuhan di luar hukum oleh anggota TNI tidak terselesaikan secara tuntas," kata dia.

Usman menyebut kasus pembunuhan di luar hukum dan mutilasi yang terjadi di Mimika patut diduga sebagai pelanggaran HAM berat karena diduga melibatkan setidaknya enam anggota TNI, termasuk di antaranya dua orang perwira. Oleh sebab itu, kata dia, layak untuk diselidiki apakah ada rantai komando dalam kasus tersebut.

Maka seharusnya, kata Usman, semua pihak memberi ruang seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang intensif dan menyeluruh. Sehingga kasus tersebut bisa terungkap seutuhnya. 

Sebelum ada hasil yang definitif dari penyelidikan itu, Usman menyebut seharusnya pejabat tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh suasana, melukai perasaan keluarga korban, atau menghambat proses penyelidikan. “Kami juga mendesak Komnas HAM untuk sesegera mungkin mengumumkan hasil penyelidikannya agar kasus ini bisa terselesaikan secara tuntas."

Lebih lanjut, kasus mutilasi di Papua ini menambah panjang daftar pembunuhan di luar hukum yang terjadi di tanah air. Amnesty mencatat sejak Februari 2018 hingga Juli 2022, sudah ada setidaknya 61 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum. Kasus-kasus ini diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

1 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

2 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

2 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

2 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

3 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

4 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.