TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik pernyataan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak soal kasus mutilasi di Mimika, Papua. Maruli menyebut kasus ini bukan pelanggaran HAM berat, tapi hanya kasus kriminal.
"Komentar-komentar Pangkostrad tidak sensitif pada penderitaan dan kesedihan yang dialami keluarga korban, yang anggota keluarganya dibunuh, dimutilasi, dan dibuang begitu saja," kata Usman dalam keterangan resmi, Jumat, 16 September 2022.
Sebelumnya, kasus mutilasi terungkap saat ditemukan jasad para korban yang merupakan warga sipil pada 27 Agustus 2022. Enam anggota TNI Angkatan Darat ditetapkan jadi tersangka. Maruli pun menyebut kejadian ini kriminal, karena tidak ada rantai komando dan penggunaan senjata milik negara.
Usman menyanggah pernyataan Maruli. Menantu dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu dinilai tidak berwenang untuk memutuskan apakah kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.
"Komnas HAM sedang melaksanakan investigasi terkait hal ini, dan pernyataan Pangkostrad prematur dan dapat memperkeruh situasi," kata dia.
Wewenang Komnas HAM
Usman menilai pernyataan Maruli dapat mencerminkan betapa pelanggaran serius di Papua oleh tentara selama ini dimaklumi dan upaya menuntut pertanggungjawabannya diremehkan.
"Tapi kalau langsung menyatakan kasus itu bukan pelanggaran HAM berat, itu wewenang Komnas HAM. Kalau petinggi TNI berpikir seperti ini, akan banyak pembunuhan di luar hukum oleh anggota TNI tidak terselesaikan secara tuntas," kata dia.
Usman menyebut kasus pembunuhan di luar hukum dan mutilasi yang terjadi di Mimika patut diduga sebagai pelanggaran HAM berat karena diduga melibatkan setidaknya enam anggota TNI, termasuk di antaranya dua orang perwira. Oleh sebab itu, kata dia, layak untuk diselidiki apakah ada rantai komando dalam kasus tersebut.
Maka seharusnya, kata Usman, semua pihak memberi ruang seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang intensif dan menyeluruh. Sehingga kasus tersebut bisa terungkap seutuhnya.
Sebelum ada hasil yang definitif dari penyelidikan itu, Usman menyebut seharusnya pejabat tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh suasana, melukai perasaan keluarga korban, atau menghambat proses penyelidikan. “Kami juga mendesak Komnas HAM untuk sesegera mungkin mengumumkan hasil penyelidikannya agar kasus ini bisa terselesaikan secara tuntas."
Lebih lanjut, kasus mutilasi di Papua ini menambah panjang daftar pembunuhan di luar hukum yang terjadi di tanah air. Amnesty mencatat sejak Februari 2018 hingga Juli 2022, sudah ada setidaknya 61 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum. Kasus-kasus ini diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
