Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan pihaknya bakal menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada yatim piatu, masyarakat lanjut usia, hingga penyandang disabilitas. Bantuan ini, kata Risma, dianggarkan setelah Kemensos mendapat dana tambahan sebesar Rp400 miliar dari Kementrian Keuangan.

"Kami juga mendapatkan tambahan anggaran, sebesar Rp400 miliar sekian. Akan kami gunakan di bulan Desember 2022," kata Risma di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 16 September 2022. 

Risma menjelaskan, pihaknya menargetkan sebanyak 946.863 yatim piatu bakal menerima bantuan di program ini. Adapun besaran BLT yang akan disalurkan per anaknya adalah Rp200 ribu per bulan. Sementara untuk lansia, Risma mengatakan bantuan ini dikhususkan untuk warga berusia 80 tahun ke atas dan sudah tidak ada lagi yang merawat. 

"Jumlahnya 334.011 orang. Itu kami berikan makanan setiap hari, angnya dititipkan ke pak RT pak RW. Ini bulan Desember 2022. Lalu penyandang disabilitas jumlahnya 19.934 orang," kata Risma. 

Untuk lansia dan penyandang disabilitas, Risma mengatakan jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp21 ribu per hari dan bakal diberikan selama 1 bulan penuh.

Lebih lanjut, Risma mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan penyesuaian data penerima dengan milik Kementerian Ketenagakerjaan. Risma mengaku tidak ingin memberikan bansos untuk masyarakat yang sudah menerima bantuan dari Kemenaker.

"Yang di Kemenaker ada subsidi gas, listrik, jadi penerima bantuan tidak hanya di kami. Kalau terlalu miskin, tidak mau karena tidak punya kompor gas. Itu untuk grade yg lebih atasnya," kata Risma.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






CORE Minta Pemerintah Tak Jorjoran Beri BLT: Kita Butuh Stimulus Kebijakan

1 hari lalu

CORE Minta Pemerintah Tak Jorjoran Beri BLT: Kita Butuh Stimulus Kebijakan

Selain BLT, menurut Hendri, pemerintah mesti membuat kebijakan yang mendorong perputaran ekonomi.


Rutinitas Posko LDP Kemensos untuk Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur

1 hari lalu

Rutinitas Posko LDP Kemensos untuk Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur

Sudah sepekan lebih sejak bencana gempa bumi melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur.


Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

2 hari lalu

Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

Penyaluran berlangsung sejak 21 November hingga 29 November dengan menggandeng PT Pos.


Kemensos Raih 2 Penghargaan Korpri Award

2 hari lalu

Kemensos Raih 2 Penghargaan Korpri Award

Penghargaan pertama untuk pengabdian Mensos Tri Rismaharini.


Pastikan Kesiapan Petugas, Sekretaris Jenderal Kemensos Kunjungi Cianjur

2 hari lalu

Pastikan Kesiapan Petugas, Sekretaris Jenderal Kemensos Kunjungi Cianjur

Sekjen Harry Hikmat mengunjungi berbagai posko di Cianjur.


Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

2 hari lalu

Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023.


Pemerintah Kota Bandung Cairkan Rp 7 Miliar Bansos BBM untuk 3 Bulan Sekaligus

3 hari lalu

Pemerintah Kota Bandung Cairkan Rp 7 Miliar Bansos BBM untuk 3 Bulan Sekaligus

Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran Rp 7 miliar dari dana APBD untuk bansos BBM.


Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

3 hari lalu

Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

Langkah ini bertujuan untuk menyisir data penerima bansos sektor pendidikan yaitu KJP agar bantuan tepat sasaran.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

4 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

4 hari lalu

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

Dalam peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, organisasi Perempuan Mahardhika angkat isu kekerasan terhadap pekerja perempuan.