Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional

Reporter

Editor

Amirullah

Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) memberikan sambutan saat peluncuran buku bertajuk "Dudung Abdurachman: Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi" di Jakarta, Sabtu, 29 Januari 2022. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi masyarakat sipil mengatakan tindakan Dudung cermin tentara yang tak profesional.

“Tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional,” ujar koalisi yang diwakili Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.

Koalisi ini terdiri dari 17 LSM, diantaranya YLBHI, Imparsial, PBHI Indonesia, Amnesty International Indonesia, Kontras, dan Centra Initiative.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi I bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Effendi Simbolon melontarkan isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung. Effendi mengatakan, adanya disharmoni itu membuat adanya ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seakan gerombolan dan ormas.

Menurut koalisi, pernyataan Effendi bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang. Hal ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi I yang salah satu mitranya adalah TNI.

Sebagai instrumen pertahanan negara, koalisi menilai institusi militer mesti tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan otoritas sipil. Adapun pernyataan anggota dewan seperti Effendi, seharusnya bisa dijadikan bahan refleksi dan evaluasi atas berbagai masalah yang melibatkan TNI.

“Pernyataan anggota dewan bukanlah representasi perorangan, melainkan representasi rakyat yang dipilih rakyat. Oleh karena itu, protes maupun intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI AD tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada anggota DPR terpilih."

Sebelumnya, cuplikan rekaman rapat berisi perintah dari Dudung Abdurachman yang meminta anggotanya bergerak merespons pernyataan Effendi viral. Dalam rekaman berdurasi 2.51 menit tersebut, Dudung memberi perintah agar prajurit TNI AD bergerak untuk merespons pernyataan anggota Komisi Pertahanan DPR Effensi Simbolon.

"Silahkan kalian tergerak," kata Dudung dalam rekaman tersebut, Rabu, 14 September 2022. "Berdayakan itu FKPPI dan segala macam, untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon."

Awalnya Dudung meminta agar prajuritnya tidak diam saja dengan kondisi saat ini. Ia pun mengatakan akan membalas pernyataan Effendi tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 26 nanti, tanpa menyebutkan bulannya.

"Saya buktikan sama kalian kalau nanti saya akan balas dia, jangan kita diam saja, dia itu siapa? Enggak berpengaruh," ujar Dudung Abdurachman. Ia tampak protes karena merasa harga diri dan kehormatan TNI menjadi diinjak-injak.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

2 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Soal Cawapres Anies Baswedan, NasDem Sebut Khofifah Indar Parawansa Jadi Salah Satu Figur yang Diperhitungkan

7 hari lalu

Soal Cawapres Anies Baswedan, NasDem Sebut Khofifah Indar Parawansa Jadi Salah Satu Figur yang Diperhitungkan

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyatakan Gubernur Jawa Timur memiliki basis massa sehingga diperhitungkan sebagai Cawapres Anies Baswedan.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

9 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser

11 hari lalu

Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser

Dalam gerbong rotasi yang dilakukan Panglima TNI Yudo Margono, dari 223 perwira, ada nama Laksamana Muda Irvansyah menjadi Pangkogabwilhan.


Yudo Margono Rotasi 223 Perwira, Letjen Bambang Ismawan Jadi Kasum TNI

12 hari lalu

Yudo Margono Rotasi 223 Perwira, Letjen Bambang Ismawan Jadi Kasum TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi 223 perwira TNI. Salah satunya adalah Kasum TNI Letjen Eko Margiyono diganti Letjen Bambang Ismawan.


Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik Praktis: Sejak Pemilu Pertama, Tentara Netral

14 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik Praktis: Sejak Pemilu Pertama, Tentara Netral

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya akan tetap netral pada Pemilu 2024 seperti pemilu-pemilu sebelumnya.


Pagelaran Wayang Orang 'Pandowo Boyong', Sinergitas TNI dan Polri

15 hari lalu

Pagelaran Wayang Orang 'Pandowo Boyong', Sinergitas TNI dan Polri

Pemeran utama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berperan sebagai tokoh Bima Sena dan Kapolri Jenderal Pol Sigit Prabowo sebagai Prabu Puntadewa.


Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan dan Kapolri Main Wayang Orang Lakon Pandawa Boyong

16 hari lalu

Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan dan Kapolri Main Wayang Orang Lakon Pandawa Boyong

Panglima TNI bersama para Kepala Staf TNI dan Kapolri akan memainkan teater wayang orang dengan lakon Pandawa Boyong di Taman Ismail Marzuki.


Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil

17 hari lalu

Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil

Komnas HAM meminta aparat memperhatikan masalah HAM dalam penanganan konflik di Papua.


Panglima TNI Yudo Margono Punya 2 Bidang Tanah di Papua, Intip LHKPN Miliknya

19 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Punya 2 Bidang Tanah di Papua, Intip LHKPN Miliknya

Panglima TNI Yudo Margono menyoroti pembangunan infrastruktur di Papua yang menjadi tantangan sekaligus peluang. Dalam LHKPN, ia punya tanah di Papua.