MKD Tetap Proses Aduan Terhadap Effendi Simbolon

Editor

Febriyan

Anggota DPR sekaligus politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menghadiri sidang putusan pria pembawa bendera, Dede Lutfi Alfiandi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman menyatakan mereka akan segera memanggil anggoa Komisi I DPR Effendi Simbolon. Pemanggilan itu terkait dengan aduan yang diterima MKD dari masyarakat soal ucapan Effendi dalam rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September lalu.  

"MKD DPR sudah Rapim, kami memutuskan untuk memanggil saudara Effendi Simbolon karena sudah diadukan juga oleh dua pengadu, yang satu perseorangan yang satu atas nama Pemuda Panca Marga soal rapat di komisi," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022. 

Politikus Gerindra itu menjelaskan pihaknya bakal terlebih dulu memanggil pihak pengadu pada pagi hari besok. Lalu pada pukul 11.00 siang rencananya MKD bakal memeriksa Effendi. Dia memastikan MKD akan tetap memproses aduan ini meskipun Fraksi PDIP meminta agar masalah ini tidak diteruskan. 

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman juga akan dipanggil

Selain itu, Habiburokhman juga mengusulkan pemanggilan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

"Saya juga mengusulkan agar MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD jadi supaya clear, yang benar katakan benar yang salah katakan salah," kata Habiburokhman. 

Pengaduan terhadap Effendi bermula dari ucapannya pada rapat 5 September lalu. Saat itu, awalnya Effendi menanyakan ketidakhadiran KSAD. Politikus PDIP itu lantas memicu isu adanya ketidakharmonisan antara Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman. Effendy juga menyatakan bahwa TNI seperti ormas. 

"Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih Ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," kata Effendi dalam rapat tersebut.

Effendi beranggapan jika memang Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman masih mementingkan ego masing-masing, ia mengusulkan kepada keduanya agar berhenti manggung untuk menjadi Capres dan Cawapres.

Ucapan itu membuat Effendi mendapatkan banyak kecaman. Sejumlah pimpinan wilayah TNI bahkan menilai pernyataan Effendi itu memecah belah mereka.

Kecaman dari para perwira TNI itu diduga berawal dari perintah Dudung. Dugaan itu muncul setelah sebuah video berisi instruksi Dudung viral di media sosial. Dalam video itu, Dudung meminta para bawahannya untuk bergerak hingga memanfaatkan ormas untuk mengecam ucapan Effendi. 

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegak Keadilan (GMPPK) Bernard D. Namang, pun melaporkan Effendi ke MKD atas ucapannya itu. Menurut dia, Effendi berupaya menggiring opini publik serta memecah belah KSAD dengan Panglima TNI.

Setelah mendapat kecaman atas ucapannya itu, Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf. Dia menyebut ucapannya itu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan TNI.   

"Sekali lagi, demi Allah, demi Tuhan saya tidak pernah men-judge sebagaimana yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian keluarga besar TNI," ujar Effendi. 

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI






Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

2 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Soal Cawapres Anies Baswedan, NasDem Sebut Khofifah Indar Parawansa Jadi Salah Satu Figur yang Diperhitungkan

6 hari lalu

Soal Cawapres Anies Baswedan, NasDem Sebut Khofifah Indar Parawansa Jadi Salah Satu Figur yang Diperhitungkan

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyatakan Gubernur Jawa Timur memiliki basis massa sehingga diperhitungkan sebagai Cawapres Anies Baswedan.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

9 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser

11 hari lalu

Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser

Dalam gerbong rotasi yang dilakukan Panglima TNI Yudo Margono, dari 223 perwira, ada nama Laksamana Muda Irvansyah menjadi Pangkogabwilhan.


Yudo Margono Rotasi 223 Perwira, Letjen Bambang Ismawan Jadi Kasum TNI

11 hari lalu

Yudo Margono Rotasi 223 Perwira, Letjen Bambang Ismawan Jadi Kasum TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi 223 perwira TNI. Salah satunya adalah Kasum TNI Letjen Eko Margiyono diganti Letjen Bambang Ismawan.


Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik Praktis: Sejak Pemilu Pertama, Tentara Netral

13 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik Praktis: Sejak Pemilu Pertama, Tentara Netral

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya akan tetap netral pada Pemilu 2024 seperti pemilu-pemilu sebelumnya.


Pagelaran Wayang Orang 'Pandowo Boyong', Sinergitas TNI dan Polri

14 hari lalu

Pagelaran Wayang Orang 'Pandowo Boyong', Sinergitas TNI dan Polri

Pemeran utama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berperan sebagai tokoh Bima Sena dan Kapolri Jenderal Pol Sigit Prabowo sebagai Prabu Puntadewa.


Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan dan Kapolri Main Wayang Orang Lakon Pandawa Boyong

15 hari lalu

Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan dan Kapolri Main Wayang Orang Lakon Pandawa Boyong

Panglima TNI bersama para Kepala Staf TNI dan Kapolri akan memainkan teater wayang orang dengan lakon Pandawa Boyong di Taman Ismail Marzuki.


Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil

16 hari lalu

Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil

Komnas HAM meminta aparat memperhatikan masalah HAM dalam penanganan konflik di Papua.


Panglima TNI Yudo Margono Punya 2 Bidang Tanah di Papua, Intip LHKPN Miliknya

19 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Punya 2 Bidang Tanah di Papua, Intip LHKPN Miliknya

Panglima TNI Yudo Margono menyoroti pembangunan infrastruktur di Papua yang menjadi tantangan sekaligus peluang. Dalam LHKPN, ia punya tanah di Papua.