KPU Diminta Hati-hati Verifikasi Calon Anggota DPD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah diminta serius dan hati-hati dalam memverifikasi calon anggota dewan perwakilan daerah berkaitan dengan laporan adanya calon yang menggunakan uang untuk memperoleh dukungan dan foto copy KTP."Kita harus gagalkan orang itu sebagai calon," kata Wakil Direktur Pusat Reformasi Pemilu (CETRO) Haddar Hafisgumay di sela-sela seminar tentang prinsip, metodologi, dan implikasi daerah pemilihan Pemilu 2004 di Jakarta, Rabu (10/9) siang. Menurut Haddar, banyak sekali KPU daerah yang menemukan adanya praktek-praktek tidak benar yang dilakukan calon anggota DPD untuk memperoleh dukungan. Karena itu, KPU dan Panitia Pengawas Pemilu harus segera menyelesaikan hal itu. "Jika sudah mendaftar, verifikasinya harus hati-hati, masyarakat harus segera lapor ke Panwas, untuk kemudian Panwas kita desak rame-rame (untuk menuntut calon)," kata Haddar. Haddar mengatakan carat tersebut merupakan pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat agar bisa mendapatkan anggota DPD yang diinginkan. Namun apabila sudah lolos dari verifikasi, ia menyarankan agar masyarakat diberi informasi untuk menolak calon itu. "Kita beritahu siapa calon itu, track record orang tersebut, permasalahan yang pernah dilakukan ketika menduduki suatu jabatan, dan hal-hal semacam itu," kata dia. "Sehingga masyarakat tidak akan salah dalam memilih." Mengenai adanya jual beli KTP, menurut Haddar, hal itu merupakan kenyataan di masyarakat yang sulit dihindari. "Masyarakat belum siap sehingga mudah untuk diberi janji," ujarnya. Untuk hal semacam itu, tambahnya, calon DPD seharusnya dituntut karena melanggar UU. Menurut Anggota KPU Banten Indra Abidin, pihaknya menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan anggota DPD Banten dalam hal foto copy KTP. Foto Copy itu, menurut dia, di manipulasi sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan sebagai dokumen pelengkap persyaratan. "Mereka mengganti nama, men-tipe-X, kemudian diubah tanggal pembuatan dan tanggal berlakunya. Lucunya, ada yang terbalik, tahun berlaku dimasukkan tahun pembuatan," kata Indra. Menurut Indra, jumlah pendaftar DPD di Banten berjumlah 63 orang dari 176 formulir yang diambil. Dari 63 itu, sebagian besar ada masalah dengan foto copy KTP pendukung. Ada pula yang menggunakan ijasah yang tidak sesuai dengan aturan. "Ada yang menggunakan ijasah bon A, bon B atau gelar doktor honoris causa, padahal lulusan SMP," kata dia. Purwanto - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.