TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas pada Kamis-Jumat, 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pertemuan ini akan menggodok rencana koalisi partai dan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.
"Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif," kata Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis Demokrat, Rabu, 14 September 2022.
Herzaky menyampaikan bahwa pimpinan partai sebelumnya sudah turun mendengar aspirasi masyarakat di 34 provinsi, 514 kabupaten kota dan 83 ribu desa kelurahan. Lalu kini, Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mendengar suara dari 3000 pimpinan dan legislator Demokrat dari seluruh Indonesia.
"Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024," kata dia.
Di sisi lain, ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini sebesar 20 persen. Sedangkan Demokrat baru memiliki 9,36 persen kursi parlemen yang membuat mereka harus berkoalisi dengan partai politik lain di parlemen.
Soal koalisi kemungkinan akan dibahas
Partai pun membuka peluang bila ada keinginan untuk berkoalisi dengan partai politik mana saja di Rapimnas ini. Termasuk, kata Herzaky, dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut. "Sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat."
Begitupun dengan nama capres dan cawapres yang mengerucut untuk diusung Partai Demokrat. "Tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta Rapimnas," ujar Herzaky.
Adapun Partai NasDem dan PKS adalah dua partai yang saat ini sedang intens dalam berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Menurut Herzaky, pertemuan hampir tiap minggu dilakukan. Mereka mendiskusikan kesamaan visi misi ataupun kriteria calon presiden dan wakil presiden. Ini menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh Partai Demokrat agar dapat terciptanya deklarasi.
"Nanti tunggu pada saatnya kami akan sampaikan, yang penting saat ini kami lebih intens untuk melakukan komunikasi," ujar Herzaky saat dihubungi pada, Selasa, 6 September, 2022.
Baca: Partai Demokrat Akan Bikin Mimbar Bebas untuk Ekspresikan Tolak Kenaikan Harga BBM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
