Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Editor

Febriyan

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, membantah isu yang menyebut pihak Istana Kepresidenan membantu dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham soal pergantian posisi ketua umum di partai ka'bah tersebut. Isu muncul karena SK itu terbit tak sampai sepekan setelah Suharso Monoarfa dilengserkan. 

"Oh, tidak ada, tidak ada (campur tangan Istana), karena saya juga tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelpon Pak Menteri atau Pak Dirjen, Saya tidak ada, tidak ada. Jadi ini ya natural aja," ujar Mardiono saat dihubungi, Selasa, 13 September 2022.

SK penetapan kepengurusan baru PPP terbit pada 9 September 2022. Mardiono sendiri baru ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP pada lima hari sebelumnya. 

Tudingan ada campur tangan istana dalam pergantian Ketua Umum juga muncul setelah Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy sempat mendatangi kediaman Suharso Monoarfa pada Senin lalu, 5 September 2022. 

Dalam petemuan itu Romy menyatakan mendukung kubu Muhammad Mardiono dan mengklaim telah menemui Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membicarakan konflik di tubuh PPP.  Kala itu Romy juga mengklaim sudah mendapat sinyal dari Istana untuk menengahi konflik di partai berlambang ka’bah ini.

Mardiono menyebut SK Kemenkumham tersebut bisa terbit kilat karena saat ini proses mengurusnya sudah dilakukan melalui daring. Sehingga, pihaknya bisa cepat mengumpulkan persyaratan penerbitan SK itu. 

"Hari ini kita semua itu sudah difasilitasi oleh teknologi, yaitu kita sudah era digital sekarang. Semua termasuk pelayanan negara, pelayanan pemerintah, itu sudah mempersembahkan pelayanan digital," kata Mardiono. 

Suharso Monoarfa dimakzulkan dari jabatannya melalui Musyawarah Kerja Nasional (mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, pada Ahad, 4 September 2022. Mukernas tersebutlah yang menunjuk Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP. 

Kubu Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Mukernas tersebut tak sah karena tak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Meskipun demikian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan versi Muhammad Mardiono.  








Sandiaga Uno Temui Prabowo Usai Didukung PPP Gorontalo Jadi Capres: Cool Down Dulu

1 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) mengikuti Jalan Sehat Prabowo di Lapangan Karang PTC Entrop, Kota Jayapura, Papua, Rabu 23 Maret 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai wilayah di Papua tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-15  Partai Gerindra di Papua. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Sandiaga Uno Temui Prabowo Usai Didukung PPP Gorontalo Jadi Capres: Cool Down Dulu

Sandiaga Uno menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin. Namun ia enggan merinci apa isi pertemuannya dengan Menhan itu.


Soal KIB Merapat ke KPP, Ini Kata Waketum PPP:

2 hari lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
Soal KIB Merapat ke KPP, Ini Kata Waketum PPP:

Waketum PPP Arsul Sani menilai terlalu dini untuk menyimpulkan KIB akan bergabung dengan KPP.


3 Dugaan Sinyal Koalisi Indonesia Bersatu Gabung ke Koalisi Perubahan

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara (kiri) saat Pemantapan Visi dan Misi Koalisi Indonesia Bersatu di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2022. Kegiatan yang berlangsung dalam serangkaian HUT ke-58 Golkar tersebut untuk memantapkan Koalisi Indonesia Bersatu menghadapi Pemilu 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
3 Dugaan Sinyal Koalisi Indonesia Bersatu Gabung ke Koalisi Perubahan

Kehadiran partai Koalisi Indonesia Bersatu ke acara buka puasa bersama NasDem disebut sebagai dugaan sinyal bergabung dengan Koalisi Perubahan.


Peluang KIB Bergabung dengan Koalisi Perubahan, PPP Sebut Dapat Kode Senyuman

4 hari lalu

Logo PPP
Peluang KIB Bergabung dengan Koalisi Perubahan, PPP Sebut Dapat Kode Senyuman

Waketum PPP Rusli Effendi memenuhi undangan buka bersama yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower.


Plt Ketum PPP Mardiono Temui Wakil Rais Aam PBNU Bahas Pemilu 2024

4 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan sambutan saat puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Plt Ketum PPP Mardiono Temui Wakil Rais Aam PBNU Bahas Pemilu 2024

Afifuddin Muhajir berpesan pada PPP terus bekerja keras dan berdoa agar pada Pemilu 2024 partai berlambang kabah itu kembali menjadi pemenang.


Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) melambaikan tangan kepada penonton saat hadir dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 26 Februari 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

Presiden Jokowi larang buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan. Beberapa setuju, sementara yang lain tidak. Ini alasan mereka masing-masing.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

5 hari lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

6 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

PBB dan PPP mengkritisi larangan bukber, karena Pemerintah dapat dianggap menghalangi acara berkaitan dengan umat Islam, bahkan dituduh anti-Islam.


PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

6 hari lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

Politikus PPP Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi keluarnya surat Sekretaris Kabinet ihwal arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.


Deretan Klaim Positif Pemerintah atas Pengesahan UU Cipta Kerja, Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja?

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Deretan Klaim Positif Pemerintah atas Pengesahan UU Cipta Kerja, Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja?

Pengesahan UU Cipta Kerja mendapatkan klaim positif dari pihak pemerintah. Salah satunya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja