MA Bebaskan 2 Polisi Eksekutor Kasus KM 50, Kuasa Hukum Laskar FPI: Sudah Berhasil Skenarionya

Reporter

Editor

Febriyan

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin dinihari, 14 Desember 2020. Komnas HAM meminta proses penegakan hukum harus akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar HAM. ANTARA/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum anggota Laskar FPI (Front Pembela Islam), Aziz Yanuar mengatakan sudah bisa memprediksi Mahkamah Agung akan membebaskan terdakwa di kasus KM 50. Dia mengaku tak heran dengan vonis tersebut.

“Tidak heran dan sudah bisa memperkirakan, saya yakin masyarakat sependapat dengan saya,” kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.

Aziz menganggap kedua polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut hanya tumbal. Aziz menduga, kedua orang tersebut diperintahkan mengaku dengan janji dibebaskan.

“Sudah berhasil skenarionya,” tutur dia.

Dia menilai kasus ini tak bisa diselesaikan dengan pengadilan biasa. Dia meminta kasus ini diselesaikan lewat mekanisme pelanggaran HAM berat.

“Justru dengan bebasnya dua orang itu, maka mengharuskan kasus ini diusut dengan mekanisme pelanggaran HAM berat sesuai UU 26 tahun 2000,” kata Aziz.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di kasus KM 50. Dua polisi yang menjadi terdakwa di kasus itu, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella dinyatakan bebas.

Putusan itu diambil dalam sidang yang digelar Rabu, 7 September 2022 oleh majelis hakim yang diketuai oleh Desnayeti dan beranggotakan Gazalba Saleh dan Yohanes Priyana.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sempat menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini. Komnas HAM memberikan 4 rekomendasi yaitu: Pertama,  tewasnya 4 orang Laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Lembaga tersebut merekomendasikan kasus ini dilanjutkan ke penegak hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.

Kedua Komnas HAM meminta polisi mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua Mobil Avanza hitam B 1759 PWI dan Avanza silver B 1278 KGD. Komnas juga meminta polisi mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.

Terakhir, dalam rekomendasi yang diserahkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit itu, Komnas meminta proses penegakan hukum, akuntabel, obyektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kepolisian baru menjalakan satu dari empat rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang sudah dijalankan adalah proses hukum terhadap pelaku penembakan. Dia berharap kepolisian akan menindaklanjuti 3 rekomendasi Komnas yang lain.

Soal pelanggaran HAM berat dalam kasus KM 50, menurut Beka penyelidikan Komnas HAM di kasus ini sudah rampung. Mereka menganggap hal ini sebagai pelanggaran HAM biasa. 

“Penyelidikan sudah selesai dan diserahkan kepada polisi dan presiden. Ada pelanggaran HAM tetapi bukan pelanggaran HAM yang berat,” kata dia.






Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

2 jam lalu

Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

Komnas HAM nantinya akan difokuskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Desa Wadas.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

3 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

5 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

21 jam lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

2 hari lalu

Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan akan mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.


Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

2 hari lalu

Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

DPR memberhentikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dengan hormat setelah menyetujui pencalonan Laksamana Yudo Margono.


Soal Keberadaan Ismail Bolong, Ini Kata Kapolri

2 hari lalu

Soal Keberadaan Ismail Bolong, Ini Kata Kapolri

Kapolri menyatakan akan ada progres soal pencarian Ismail Bolong setelah mereka memeriksa anak dan istrinya pada Kamis kemarin.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


Keluarga Ismail Bolong Beserta Pengacara Telah Hadir di Bareskrim Untuk Jalani Pemeriksaan Hari Ini

3 hari lalu

Keluarga Ismail Bolong Beserta Pengacara Telah Hadir di Bareskrim Untuk Jalani Pemeriksaan Hari Ini

Keluarga Ismail Bolong dipastikan telah hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri pada hari ini.