KPK Kembali Periksa Saksi Untuk Mardani H Maming Hari Ini

Reporter

Editor

Febriyan

Kuasa hukum Mardani H Maming, Ahmad Irawan, mengatakan kliennya telah menerima surat penetapan tersangka dari KPK. Surat tersebut diterima pada 22 Juni 2022. KPK pun mempersilakan Bendahara Umum PBNU itu untuk mengajukan praperadilan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi untuk tersangka Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming pada hari ini, Selasa, 13 September 2022. Mardani dijerat dengan dugaan korupsi pengalihan izin usaha pertambangan (UIP). 

“Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu untuk tersangka Mardani Maming.” Ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. 

Ali tak menjelaskan siapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan pada hari ini. Mardani merupakan tersangka tunggal dalam kasus yang ditangani oleh KPK ini. Sementara Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, eks Kepala Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, sebelumnya telah menjalani persidangan. Kasus Dwidjono ditangani oleh Kejaksaan Agung. 

Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Juli 2022. KPK menjelaskan bahwa  Mardani selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018 diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menyetujui peralihan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Pada tahun 2010, menurut KPK, pemilik PT PCN Henry Soetio meminta bantuan kepada Mardani agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL. Raden Dwidjono dalam persidangannya mengaku diperkenalkan Mardani ke Henry di Jakarta pada sekitar 2011. 

Dalam pertemuan itu, Mardani meminta Dwidjono untuk membantu Henry mengurus pengalihan IUP itu. Dwidjono menyatakan sempat tak mengindahkan permintaan politikus PDIP tersebut karena tahu pengalihan tersebut melanggar Undang-Undang Minerba. 

Namun, Dwidjono terpaksa ikut menandatangani rekomendasi pengalihan tersebut. Menurut dia, Mardani telah menandatangani surat keputusan pengalihan IUP itu sebelum dia menandatangani rekomendasi. 

KPK pun menelusuri aliran dana yang diduga dialirkan Henry kepada perusahaan milik keluarga Mardani.  Menurut KPK, Mardani menerima total sekitar  Rp 104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.

Pihak Mardani H Maming sendiri telah membantah tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa pengalihan IUP tersebut sudah sesuai prosedur. Soal uang yang diterima perusahaannya, Mardani menyatakan hal itu murni soal bisnis.  Bendahara Umum PBNU non aktif itu pun sempat mengajukan gugatan pra peradilan, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

DINDA NATAYA BEGJANI






KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

11 jam lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

12 jam lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

19 jam lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

1 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

1 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

1 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

1 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

2 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

2 hari lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

2 hari lalu

Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

Prananda Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP. Siapakah dia dan bagaimana karier politiknya?