Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merupakan napi kasus suap Ketua MK Akli Mochtar dan kasus pengadaan alat kesehatan yang merugikan negara Rp79 miliar. Atut divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mahkamah Agung lalu memperberat hukuman menjadi 7 tahun penjara. Kini ia dinyatakan bebas bersyarat dan wajib lapor hingga 8 Juli 2026. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Proses bebas bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan.

Pengertian ini tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 6 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan napi dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pembebasan bersyarat perlu mempertimbangkan syarat maupun ketentuan yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 dan 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. 

Syarat Umum Pembebasan Bersyarat 

Adapun syarat umum pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut: 

  1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
  2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
  3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. 

Syarat Bebas Bersyarat bagi Koruptor 

Pasal 86 jo. Pasal 88 Ayat 2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut: 

  1. telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan;
  2. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan
  3. selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.  

Demikian syarat-syarat bebas bersyarat.

HARIS SETYAWAN
Baca : 23 Napi Korupsi Bebas Bersayarat, ICW: Mereka Harusnya Berterimakasih kepada Presiden dan DPR

 






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

22 jam lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Lapas Salemba Bebaskan 153 Napi Hari Ini, Tidak Boleh Dijemput Keluarga

16 hari lalu

Lapas Salemba Bebaskan 153 Napi Hari Ini, Tidak Boleh Dijemput Keluarga

Hampir semua narapidana yang bebas dari Lapas Salemba hari ini adalah napi narkoba.


Hari Pahlawan 2022, Mahfud MD Singgung Pejuang Hukum yang Bela Koruptor

22 hari lalu

Hari Pahlawan 2022, Mahfud MD Singgung Pejuang Hukum yang Bela Koruptor

Mahfud MD menyinggung penegak hukum yang membela koruptor saat memberi ucapan Hari Pahlawan 2022. Melalui media sosial pribadinya, Mahfud mengaku bingung dengan penegak hukum yang seperti itu.


Firli Bahuri Datangi Lukas Enembe, IM 57+ Nilai KPK Langgar Kode Etik

28 hari lalu

Firli Bahuri Datangi Lukas Enembe, IM 57+ Nilai KPK Langgar Kode Etik

Praswad Nugraha, berkata kedatangan tim penyidik KPK ke Papua untuk menemui Lukas Enembe dapat menjadi preseden buruk bagi penanganan kasus korupsi


Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bebas Bersyarat

37 hari lalu

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bebas Bersyarat

Irwandi Yusuf dinyatakan bersalah karena kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh.


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

28 September 2022

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

27 September 2022

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

19 September 2022

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

17 September 2022

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

17 September 2022

Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

Sebanyak 23 napi koroptor mendapatkan bebas bersyarat. Disebut ada peran UU Pemasyarakatan hingga dibatalkannya PP pengetatan remisi koruptor.