SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Kepemimpinan baru PPP, kata Khoirul Umam, akan menari dengan genderang yang ditabuh oleh kekuatan politik besar yang mensponsori penjatuhan Suharso Monoarfa. Problemnya, jika pasangan Capres-Cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan kebelangsungan eksistensi PPP ke depan. 

Khoirul mengatakan hal ini perlu kerja keras karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan. 

“Dengan demikian, polemik  ‘amplop Kiai’ bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP,” ujarnya. 

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP pada Jumat, 9 September 2022.

“Kami ingin sekarang tidak boleh ada lagi loyalis Suharso dan Mardiono, semua harus loyalisnya Muhammad Mardiono. Sekarang sudah diputuskan secara legal, secara hukum pemerintahan,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 September 2022.

Adapun jika ada kader yang tidak merasa cocok dan ingin mengundurkan diri, Arsul mengatakan hal tersebut kembali kepada kader terkait. Ia menekankan jika sedari awal Mardiono tidak memiliki niat untuk mengurangi orang di internal PPP.

Dalam dokumen yang diterima Tempo, pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP tertuang dalam SK Kemenkumham nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022. Dokumen itu ditandatangani langsung oleh Menkuhmham Yasonna Laoly dan berlaku sejak dokumen dikeluarkan yakni pada 9 September 2022.

EKA YUDHA SAPUTRA | IMA DINI SHAFIRA

• Sebelumnya
• 1
• 2