Empat Hakim Ad Hoc Siap Sidangkan Kasus Pelanggaran HAM Paniai Papua

Reporter

Pelantikan empat hakim adhoc untuk persidangan HAM di Ruang Sidang Bagir Maman, Pengadilan Negeri Klas I Makassar, Jalan R.A. Kartini Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 9 September 2022. ANTARA/Darwin Fatir.

TEMPO.CO, Makassar - Empat orang hakim ad hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia tingkat pertama yang baru dilantik segera mempersiapkan pelaksanaan sidang perkara dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua.

"Untuk sidang, nanti setelah penentuan majelis hakimnya baru dijadwalkan kapan persidangan digelar. Tapi, Insyaallah dalam waktu dekat ini diagendakan sidangnya," kata Humas Pengadilan Negeri Klas I Makassar, Sulawesi Selatan, Sibali, Jumat 9 September 2022.

Empat hakim ad hoc yang baru dilantik adalah Siti Noor Laila, Dr. Robert Pasaribu, Anselmus Aldrin Rangga Masiku, dan Sofi Rahma Dewi. Keempatnya dilantik Ketua PN Makassar Rusdiyanto Loleh di Ruang Sidang Bagir Maman, PN Makassar, disaksikan pejabat pengadilan tinggi dan hakim setempat.

"Tadi ada puluhan hakim, semua hakim di PN Makassar hadir (menyaksikan), ada juga dari Kejaksaan Negeri Makassar perwakilan yang hadir," tambah Sibali.

Humas Pengadilan Tinggi Makassar Muhammad Damis yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan untuk tata cara persidangan kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai di pengadilan masih akan ditentukan mekanismenya.

"Tata cara persidangan HAM nanti akan ditentukan majelis hakim, apakah itu dilakukan secara offline atau online, saat ini belum ada informasi," katanya.

Sidangnya sempat diagendakan 27 Juni namun batal

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana menyatakan pelaksanaan sidang di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik dalam jaringan (online).

"Apabila sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2020 maka semua kewenangan ada pada majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu," tutur Damis menambahkan.

Kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai, Papua, terjadi pada tahun 2014. Dalam kasus itu, mantan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Paniai berinisial IS telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 42 ayat (1) huruf A dan B jis pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf A, pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang HAM.

Berdasarkan jadwal, semestinya sidang perkara dugaan pelanggaran HAM itu digelar di PN Makassar pada 27 Juni 2022. Namun, karena hakim ad hoc lowong maka sidang ditunda sampai posisi majelis hakim ditentukan setelah dilaksanakan seleksi ketat oleh Mahkamah Agung.

Baca: Komisi Yudisial Bakal Awasi Hakim di Pengadilan HAM Kasus Paniai






Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

4 jam lalu

Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

Anies Baswedan, menyambangi Aceh sejak Jumat 2 Desember hingga hari ini. i NasDem mengklaim sambutan masyarakat Aceh menyambut Anies luar biasa.


Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

7 jam lalu

Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

17 jam lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

20 jam lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

1 hari lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

Komisi I DPR bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pukul 13.30


Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

3 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

3 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

4 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

4 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu