Belum Mundur dari Wantimpres, Muhammad Mardiono: Tunggu Pengesahan Pengurus Baru PPP

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) Muhammad Mardiono - Wantimpres.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono masih menunggu pengesahan struktur kepengurusan baru partai itu oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum mundur dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

“Belum (memberikan surat pengunduran diri). Nanti setelah menunggu ada pengesahan dari Kemenkumham. Lalu saya akan melapor dan menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana diatur oleh Undang-undang,” kata Mardiono saat dihubungi, Jumat, 9 September 2022.

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Wantimpres tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. 

“Oleh karena itu, saya harus mengundurkan diri selambat-lambatnya tiga bulan,” ujar Mardiono.

Lebih lanjut, ia menuturkan saat ini PPP sedang menyelesaikan proses internalnya. Ia mengatakan saat ini sedang memasuki proses ke pemerintah, dalam hal ini ke Kemenkumham.

“Seluruhnya sudah kami serahkan ke sana. Kalau kurang nanti dilengkapi sehingga kami harus menunggu apakah kami mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerima dokumen struktur pengurus baru dari Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono. Kader PDI Perjuangan itu pun sekarang sedang menguji keabsahan dari dokumen yang diajukan di kementeriannya.

"Sedang kami kaji," kata dia singkat saat ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 9 September 2022.

Yasonna belum merinci lebih jauh seberapa lama pihaknya akan mengkaji dokumen tersebut. Ia hanya berjanji kalau kementerian akan mengkaji dan memutuskan sesuai aturan yang berlaku.

PPP saat ini sedang dirundung dualisme. Partai berlambang ka'bah itu kini punya dua pimpinan yang saling klaim, Ketua Umum Suharso Monoarfa yang sudah diberhentikan, dan Mardiono.

Mardiono yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini telah menyerahkan dokumen tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 6 September 2022.

Baca juga: Kisruh PPP, Mardiono Buka Peluang Dialog dengan Suharso Monoarfa

EKA YUDHA SAPUTRA | FAJAR PEBRIANTO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






DKI Pastikan Kebakaran di Gedung Kemenkumham Telah Padam, Penyebabnya Masih Diselidiki

1 hari lalu

DKI Pastikan Kebakaran di Gedung Kemenkumham Telah Padam, Penyebabnya Masih Diselidiki

Gedung Kemenkumham terbakar siang ini, 8 Desember 2022. Kebakaran melanda lantai lima yang penyebabnya masih diselidiki.


Kebakaran Terjadi di Gudang Penyimpanan Barang Milik Negara Kemenkumham

1 hari lalu

Kebakaran Terjadi di Gudang Penyimpanan Barang Milik Negara Kemenkumham

Kebakaran terjadi di Gudang barang peyimpanan milik negara (BMN) Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)


Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

2 hari lalu

Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

Sum Kim menilai pasal-pasal RKUHP ihwal moralitas bakal mempengaruhi investor asing kala memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

2 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

3 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

3 hari lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

3 hari lalu

Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

4 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


PPP Sebut Jokowi jadi Salah Satu Referensi Eksternal Tentukan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

8 hari lalu

PPP Sebut Jokowi jadi Salah Satu Referensi Eksternal Tentukan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

Jokowi menjadi salah satu referensi eksternal untuk menentukan capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu di Pilpres 2024.


PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

9 hari lalu

PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu malam ini akan membahas mekanisme pemilihan capres dan cawapres 2024. Ada beberapa opsi.