TEMPO.CO, Jakarta - Aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM tak cuma terjadi di jalanan. Di dunia maya, aksi penolakan juga terjadi dalam bentuk petisi online di laman change.org.
Hingga Jumat, 9 September 2022 pukul 08.00 WIB, sudah ada empat petisi penolakan kenaikan harga BBM yang dibuat oleh masyarakat dari beberapa kota di Indonesia. Salah satu petisi yang mendapat respon oleh 14 ribu orang itu digalang oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat.
“Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," bunyi petisi yang Tempo lihat pada Jumat, 9 September 2022.
Perhimpunan Jurnalis Rakyat juga mengatakan harga BBM naik akan berdampak pada harga kebutuhan pokok. Sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat. Perhimpunan juga menuding Presiden Jokowi telah mengabaikan suara rakyat.
“Karena itu, kita harus menolak tegas kenaikan harga BBM,” tulis Perhimpunan itu.
Selain itu, ada juga petisi yang dibuat oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjarbaru. Kelompok ini menyebut anggaran subsidi BBM yang menurut pemerintah semakin membengkak dari tahun ke tahun tidak berbasis data konsumsi riil masyarakat.
“Sehingga BBM bersubsidi di lapangan banyak diselewengkan oleh para penyalur seperti SPBU bukan untuk konsumsi masyarakat miskin,” bunyi petisi GMNI.
Sedangkan dua petisi lainnya digalang oleh Pengurus Cabang PMII Bojonegoro dan PMII Kota Malang. Dalam petisinya, kelompok ini menyebut boncosnya APBN terjadi karena penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran, tindakan koruptif pejabat, dan ulah para mafia.
PMII juga menyebut BLT BBM yang diberikan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengelabui rakyat.
"Bantuan tersebut tidak akan memberikan efek apapun terhadap ekonomi masyarakat apalagi untuk sampai memperbaiki taraf hidup kelas menengah ke bawah yang terdampak kenaikan BBM subsidi,” kata PMII Bojonegoro.
Petisi bersamaan dengan aksi jalanan
Sementara itu, Campaigner Change.org Indonesia, Aloysius Efraim, mengatakan munculnya berbagai petisi online menunjukkan relevansi gerakan daring bersamaan dengan gerakan luring. Ia menyebut tidak semua masyarakat dapat turun ke jalan untuk langsung melakukan aksi protes.
“Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi orang-orang yang disampaikan secara masif ini,” kata Efraim.
Pada Sabtu pekan lalu, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
M JULNIS FIRMANSYAH
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
