INFO NASIONAL -- G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa. Berbagai isu yang dibicarakan oleh perwakilan negara-negara tersebut, antara lain kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi, infrastruktur, sampai di luar tema keuangan, seperti anti-korupsi, pendidikan, dan sebagainya.
Untuk membangun kerangka kerja serta identifikasi peluang dan tantangan di setiap isu tadi, terbentuk empat kelompok kerja dan satu joint task force, yakni Framework Working Group, International Financial Architecture Working Group, Infrastructure Working Group, Sustainable Finance Working Group, dan Joint Finance and Health Task Force. Khusus Infrastructure Working Group (IWG) bertujuan memberikan masukan dalam kebijakan untuk meningkatkan persiapan, pembiayaan, dan kualitas infrastruktur.
Baca Juga:
Agenda infrastruktur selalu menjadi topik prioritas dalam forum G20 sejak 2014. Dalam pertemuan ketiga Infrastructure Working Group yang berlangsung secara hybrid di Nusa Dua Bali pada 9-10 Juni 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presidensi G20 Indonesia mendorong peningkatan infrastruktur digital secara masif di tingkat global untuk memfasilitasi transformasi digital. “Namun ada beberapa tantangan dalam meningkatkan infrastruktur digital,” katanya.
Tantangan itu, misalkan soal skema pembiayaan publik dan swasta yang terpadu serta inovatif, memastikan kesiapan lingkungan domestik yang mendukung, dan kerangka keuangan yang mampu menarik investasi. Tantangan yang disampaikan Sri Mulyani sejalan dengan agenda pembahasan peningkatan infrastruktur dalam IWG, yakni:
- Meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan mendorong partisipasi sektor swasta Anggaran pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri sehingga diperlukan partisipasi semua
pihak, khususnya sektor swasta yang memiliki skala pendanaan lebih luas
- Pembangunan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, di samping memenuhi target global dalam perubahan iklim.
- Meningkatkan bankability proyek infrastruktur dan meningkatkan return yang dihasilkan supaya sesuai dengan ekspektasi sektor swasta
Supaya kebutuhan pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan pemenuhan kontribusi dan harapan sektor swasta, maka IWG berupaya menyatukan pandangan mengenai dukungan apa saja yang diharapkan oleh sektor swasta dari pemerintah untuk meningkatkan investasi mereka. Perlu juga menyampaikan apa saja kendala dalam meningkatkan investasi swasta dalam infrastruktur berkelanjutan. Bagaimana meningkatkan bankability proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan untuk menarik sektor swasta berinvestasi dan menyelaraskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan prinsip-prinsip environmental, social, and corporate governance.
Berdasarkan survei Global Infrastructure Hub, terdapat 186 investor swasta dari berbagai negara yang sedang mencari proyek. Terlebih, kini investor global amat tertarik pada negara-negara berkembang. Pembangunan infrastruktur -khususnya infrastruktur digital, menjadi peluang bagi mereka untuk terlibat.
Kejayaan era digital amat terasa selama pandemi Covid-19. Wabah telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tentang pentingnya akses ke teknologi digital, yang tentunya membutuhkan infrastruktur digital pula. Pada perkembangannya, pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu opsi utama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi setelah pandemi.
Digitalisasi dapat membantu menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi mulai dari skala kecil, yaitu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kreatif untuk lebih adaptif. Data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) pada 2018 menunjukkan terdapat 64,2 juta UMKM yang mampu menyerap 117 juta tenaga kerja. Pemerintah juga ambil bagian dengan membuat berbagai program pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta transformasi digital dengan anggaran mencapai Rp 75 triliun sepanjang 2019 hingga 2022. (*)
