Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alarm Bencana dari Waduk Mrica

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Seorang petugas melakukan pemeriksaan pada dinding Waduk Mrica atau Waduk Panglima Besar Jendral Soedirman di Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jateng, 14 Agustus 2015. Tiga turbin di PLTA Mrica tidak beroperasi karena debit air yang kurang pada musim kemarau ini. ANTARA/Idhad Zakaria
Seorang petugas melakukan pemeriksaan pada dinding Waduk Mrica atau Waduk Panglima Besar Jendral Soedirman di Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jateng, 14 Agustus 2015. Tiga turbin di PLTA Mrica tidak beroperasi karena debit air yang kurang pada musim kemarau ini. ANTARA/Idhad Zakaria
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perasaan khawatir masih meliputi Bupati Banyumas Achmad Husein. Hari demi hari masyarakat di daerahnya kini menghadapi ancaman jebolnya Bendungan Panglima Besar Sudirman, atau yang lebih dikenal sebagai Waduk Mrica.

Waduk ini bisa tiba-tiba jebol karena endapan sedimen sudah melampaui ambang batas. Jika itu terjadi, Achmad begitu was-was situasi akan geger dan menimbulkan banyak korban di masyarakat. Belum tenang hatinya sebelum ada jawaban dari ahli bahwa dinding waduk masih cukup kuat sehingga tidak akan jebol.

"Khawatir, mbok ada kejadian nanti terlambat," ujar Achmad kepada Tempo, Senin, 5 September 2022.

Atas dasar itulah, Achmad beserta empat bupati lainnya mengirim surat permintaan audiensi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 29 Mei lalu. Mereka ingin bertemu Jokowi untuk melaporkan langsung masalah yang terjadi di Waduk Mrica, maupun di Daerah Aliran Sungai atau DAS Serayu.

Empat lainnya yaitu Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, dan Penjabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto. Kepada Tempo, Afif, Dyah, hingga Tatto membenarkan bahwa mereka ikut meneken surat tersebut.

Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto juga membenarkan bahwa Tri ambil bagian dalam surat tersebut bersama empat bupati lainnya. "Betul, untuk penanganan Waduk Mrica," kata dia. 

Erosi di Hulu Serayu

Diresmikan pada 1989 oleh Presiden Soeharto, waduk seluas 8,2 juta meter persegi yang berada di Kecamatan Bawang, Banjarnegara, itu juga berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan daya 180,93 Mega Watt (MW). Dalam surat tersebut, kelima bupati menyampaikan bahwa Sungai Serayu yang dibendung oleh Waduk Mrica telah mengalami degradasi serius. Erosi yang sangat tinggi terjadi di sepanjang DAS Serayu, terutama di hulu sungai.

Situasi ini mengakibatkan terjadinya pendangkalan serius di Waduk Mrica. Volume sedimen yang mengendap di Waduk Mrica juga dilaporkan sangat besar. "Sehingga tak saja mengancam eksistensi waduk, namun juga berpotensi menyebabkan bencana besar," demikian tertulis dalam salinan surat yang diterima Tempo.

Waduk Mrica di Banjarnegara. TEMPO/Aris Andrianto

Para bupati mengutip kajian dari PT Indonesia Power yang mengelola Mrica Power Generation Unit di lokasi tersebut. Indonesia Power tak lain adalah anak usaha dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Saat awal beoperasi, kajian Indonesia Power memperkirakan tingkat sedimentasi hanya 2,4 juta meter kubik per tahun.

Dengan angka ini, waduk masih bisa beroperasi sampai 2049. Kenyataan di lapangan berbeda. Terakhir pada 2021, tingkat sedimentasi tembus 6,6 juta meter persegi per tahun. Bila tak ditangani segera, maka waduk bisa jebol dan banjir bandang lumpur bisa menerjang DAS Serayu. 

Para bupati memperkirakan ribuan rumah warga akan terhempas, ratusan ribu hektare sawah dan perkampungan akan terendam, PDAM berhenti beroperasi, hingga rel kereta akan tertimbun lumpur. "Bila ini terjadi, tentu derap kehidupan ekonomi yang menghidupi 6,7 juta warga di wilayah ini akan lumpuh total."

Indonesia Power disebut telah melakukan penggelontoran lumpur alias flushing secara bertahap. Namun tanpa adanya upaya lain untuk mencegah sendimentasi, para bupati menyebut kapasitas reservoir Waduk Mrica diprediksi akan tertutup total oleh lumpur pada 2025. 

Ikan Mati Akibat Banjir Lumpur

Kejadian di Waduk Mrica pun sebenarnya sudah terjadi. Pada Maret hingga April 2022, aktivitas flushing dari waduk mengakibatkan aliran di hilir Sungai Serayu menjadi keruh. Akibatnya, ribuan ikan pun mati.

Achmad lalu menggelar rapat dengan PT Indonesia Power untuk membahas persoalan ini pada 8 April 2022. "Karena ini force majeure, kami maklumi bahwa itu terjadi tetapi ini tetap salah juga karena tidak ada koordinasi dengan kami. Kalau ada koordinasi, kemungkinan kita bisa bersiap dulu," kata Achmad kala itu.

Dalam pertemuan, General Manager PT Indonesia Power Mrica Mrica Power Generation Unit PS Kuncoro mengatakan perusahaan selama 33 tahun selalu melakukan pembukaan Sistem Pembuangan Sedimen atau Draw Down Culvert (DDC). 

"Khususnya pada musim hujan bisa seminggu dua kali, tapi kondisinya normal dan hampir 33 tahun tidak terjadi seperti hal tadi. Jadi, saat kami khawatir melihat denyutannya di permukaan, kami langsung buru-buru, karena pesannya bagaimana kita juga mengamankan bendungan karena itu berdampak," ujar Kuncoro saat itu.

"Kami atas nama PT Indonesia Power mohon maklum dan minta maaf kepada masyarakat Banyumas karena kami sudah menyusahkan rekan-rekan semua," ucapnya.

Kelima bupati sebenarnya memahami bahwa PT Indonesia Power telah berupaya melakukan tindakan pengamanan sesuai SOP. Tapi mereka menilai saat ini keadaan sudah sangat kritis, lantaran volume endapan sedimentasi di Waduk Mrica pada 2021 telah mencapai 87,87 persen dari keseluruhan volume waduk berdasarkan kajian perusahaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dalam kaitan inilah kami mencoba memberanikan diri menulis surat kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan saran dan bantuan agar potensi bencana lebih besar dapat dihindari," ujar kelima bupati dalam surat tersebut.

Rekomendasi Luhut

Sampai hari ini, kelima bupati belum diterima oleh Jokowi untuk membahas masalah tersebut. Tapi gayung telah bersambut, karena kementerian mulai turun. Pada 29 Juni atau sebulan setelah para bupati bersurat ke Jokowi, Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak turun ke lokasi.

Rapat bersama digelar salah satunya melibatkan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Banyumas. Dikutip dari laman resmi kementerian, rapat memang digelar sebagai respons atas flushing Waduk Mrica pada April lalu yang telah mengakibatkan jutaan ikan mati dan ekosistem sungai rusak.

"Flushing (penggelontoran) sedimen yang menyebabkan kematian biota di hilir Sungai Serayu ini adalah keadaan yang tidak terduga," kata Kepala Bidang OP Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Antyarsa Ikana Dani, saat itu. 

"Kami berharap kolaborasi semua pihak yang terkait, lembaga dan komunitas masyarakat nantinya saling bahu-membahu untuk mencari solusi terbaik penanganan dan melestrikan kembali ekosistem Sungai Serayu," ujarnya.

Sebulan kemudian, terbitlah surat dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut baru ditunjuk Jokowi menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April, lewat Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2022.

Lewat surat inilah, Luhut menyampaikan hasil rekomendasi Dewan SDA Nasional soal penggelontoran sedimen Waduk Mrica ke Sungai Serayu. Surat ditujukan kepada 7 menteri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT Indonesia Power, dan lima bupati.

Juru bicara Luhut Jodi Mahardi membenarkan ihwal tersebut, termasuk Afif dan Achmad sebagai bupati yang menerimanya. Achmad menilai surat dari Luhut tersebut bisa jadi adalah respon atas surat mereka kepada Jokowi. "Mungkin sudah dijawab dengan surat Marves," ujarnya.

Ada lima poin rekomendasi yang disampaikan Luhut dalam surat tersebut. Salah satu di antaranya yaitu PT Indonesia Power sebagai pengelola Waduk Mrica dan BBWS Serayu Opak perlu diminta segera menyempurnakan SOP pengelolaan waduk dan pengoperasian Draw Down Culvert.

Selain itu, kementerian hingga pemerintah daerah setempat juga diminta menyusun rencana strategis yang komprehensif dlama penanganan DAS secara jangka panjang. "Perlu tindakan segera dalam mengatasi lahan kritis yang menyebabkan erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu Waduk Mrica," tulis Luhut dalam surat tersebut.

Dalam suratnya, Luhut sebenarnya juga memerintahkan pembentukan gugus tugas dibawah Kemenko Maritim agar penyelamatan infrastruktur Waduk Mrica bisa terintegrasi. Hanya saja, belum ada gugus yang terbentuk sampai hari ini. "Saya sudah cek ke deputi yang terkait, satgasnya belum terbentuk," kata Jodi.

Minim Tindakan di Lapangan

Meski surat ke Jokowi sudah dikirim para bupati dan rekomendasi Luhut telah terbit, tapi implementasi tindakan di lapangan dinilai masih begitu kurang. Kritikan ini disampaikan oleh Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, yang ikut menaruh perhatian pada masalah Waduk Mrica ini. "Masih minim banget perhatian," kata dia.

Imam turun ke lokasi bersama jurnalis senior Andy F Noya pada 5 Agustus lalu, dan bertemu Tri di Banjarnegara. Imam menyebut kiriman lumpur dari Waduk Mrica akibat erosi Sungai Serayu ini berpotensi mengerikan. Waduk bisa jebol akibat tidak kuat menahan sedimentasi lumpur. 

"Sungai Serayu itu mengalami erosi, kiriman lumpur yang sangat besar dan bahkan yang tertangkap di waduk Mrica, setiap tahunnya 4 juta meter kubik,” kata Imam.

Jika itu terjadi maka daerah di bawahnya akan terdampak berbagai bencana. Mulai dari luapan banjir, gagal panen ikan, krisis air bersih, rusaknya irigasi, serta dapat meluap ke jalan. “Saya tidak menakut-nakuti. Tapi mari kita bersiap melakukan upaya-upaya pencegahan," kata dia, dikutip dari laman pemerintahan Banjarnegara, dalam pertemuan dengan Tri.

Imam lantas mengutip cuitan Jokowi di Twitter, yang mengumumkan sudah ada 29 bendungan diresmikan sejak 2015. Prestasi ini tentu membanggakan, kata Imam, tapi yang dikhawatirkan justru kemampuan untuk merawat bendungan.

Kini Imam ikut berharap musim hujan yang akan datang tidak memicu bencana, apalagi jebolnya Waduk Mrica. "Semoga 6,7 juta penduduk yang ada di 5 kabupaten pinggiran DAS Serayu Jateng selalu dilindungi Tuhan," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan di Balik Rencana Jokowi Berminat Mendirikan Family Office di Bali

21 hari lalu

(Dari kiri) Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam Konferensi Pers F1 Powerboat (F1H20) di Kemenko Marves, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan di Balik Rencana Jokowi Berminat Mendirikan Family Office di Bali

Jokowi akan membentuk tim khusus untuk mengkaji penyesuaian regulasi terkait penerapan family office atau kantor keluarga di Indonesia.


Tentang Family Office di Bali dan 3 Jenisnya

21 hari lalu

Ilustrasi WNA di Bali. Dok. Kemenparekraf
Tentang Family Office di Bali dan 3 Jenisnya

Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi (HNWI).


Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Bahas Usulan Luhut Bentuk Family Office

22 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Menko Kemaririman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) meninjau Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Presiden Joko Widodo mencoba kereta cepat dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dan dilanjutkan dengan menggunakan kereta pengumpan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung. ANTARA/Raisan Al Farisi
Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Bahas Usulan Luhut Bentuk Family Office

Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia.


Dieng Culture Festival Diselenggarakan Agustus 2024, Usung Tema Back To Journey

22 hari lalu

Embun beku menyelimuti lokasi Dieng Culture Festival 2018 di kawasan Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Agustus 2018. Suhu ekstrem ini bahkan membuat air keran membeku pada pagi hari. ANTARA/Idhad Zakaria.
Dieng Culture Festival Diselenggarakan Agustus 2024, Usung Tema Back To Journey

Setelah tahun lalu ditiadakan, Dieng Culture Festival (DCF) kembali di gelar pada Agustus 2024. Ini tema, lokasi, dan harga tiketnya.


Top 3 Tekno: Elon Musk dan Luhut, Elon Musk dan Siswa SD Banyuwangi

20 Mei 2024

CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menyapa warga saat akan meluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu, 19 Mei 2024. Kehadiran pebisnis asal Amerika tersebut selain meluncurkan satelit miliknya juga akan menghadiri World Water Forum (WWF) Ke-10 yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.  ANTARA /Muhammad Adimaja
Top 3 Tekno: Elon Musk dan Luhut, Elon Musk dan Siswa SD Banyuwangi

Top 3 Tekno Berita Terkini diawali dari artikel ketibaan miliuner, bos dari Starlink juga SpaceX, Tesla, dan X--dulu Twitter, Elon Musk di Bali.


Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

19 Mei 2024

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Top 3 Tekno: Risiko Bencana di Lembah Anai, Studi HAM Soal IKN, dan Korban Banjir Sumbar

15 Mei 2024

Kondisi jalan nasional di Air Terjun Lembah Anai yang terban akibat diterjang banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Minggu, 12 Mei 2024. (Antara/Fandi Yogari).
Top 3 Tekno: Risiko Bencana di Lembah Anai, Studi HAM Soal IKN, dan Korban Banjir Sumbar

Walhi yang sempat mewanti-wanti pemerintah mengenai risiko bencana area Taman Wisata Alam di Lembah Anai menjadi artikel terpopuler Top 3 Tekno.


Data Potensi Bencana Tersebab Penggundulan Hutan IKN

20 Maret 2024

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Data Potensi Bencana Tersebab Penggundulan Hutan IKN

Infografis: Luasan degradasi lahan di wilayah inti IKN mencapai 2.464 hektare. Disinyalir menjadi biang atas kerusakan DAS.


BRIN Tekankan Pentingnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk Cegah Bencana

19 Maret 2024

Sejumlah Mahasiswa dan aktivis lingkungan membersihkan sampah di aliran sungai Krueng Daroy, Aceh Besar, Aceh, Selasa 22 Maret 2022. Aksi pembersihan aliran sungai Krueng Daroy yang merupakan sungai bersejarah pada masa kerajaan Aceh Sulthan Iskandar Muda abad 16 yang diikuti 150 peserta dari TNI AD, Masyarakat dan mahasiswa tersebut dalam rangka memperingati hari air sedunia sekaligus untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan budaya bersih. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/
BRIN Tekankan Pentingnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk Cegah Bencana

Peneliti BRIN menyatakan pentingnya pengelolaan pengelolaan sumber daya air berbasis daerah aliran sungai terpadu.


Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Tim Percepatan PLTN NEPIO, Ini Beragam Penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

21 Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menceritakan kondisi kesehatannya terkini melalui unggahan di akun Instagramnya, Selasa, 10 Oktober 2023. (Sumber: IG @luhut.pandjaitan)
Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Tim Percepatan PLTN NEPIO, Ini Beragam Penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Menko Marinves Luhut Pandjaitan mendapatkan tugas baru dari Jokowi. Ketua Tim Percepatan PLTN NEPIO. Ini sejarah beragam penolakan PLTN.