MAKI Kecewa 23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Boyamin: Cara Hitung Salah

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan pengajuan berkas uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 31 Mei 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kekecewaan atas dibebaskannya 23 napi korupsi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarkatan Kementerian Hukum dan HAM pada September  2022.

Menurut Boyamin cara menghitung  pemotongan hukuman  (remisi) yang berujung  pemberian pembebasan bersyarat ini yang salah sehingga hukuman yang harus dijalani tidak sesuai dengan putusan peradilan.

"Ini yang terjadi  dua per tiga hukuman  yang dijalani itu dihitung dari masa hukuman  yang sudah dipotong," kata Boyamin Rabu, 7 September  2022.

Sebagai contoh, kata dia, seorang  terpidana dihukum enam tahun penjara seharusnya dihitung  2/3 masa hukuman  lalu jika ada remisi  diberikan, baru pembebasan bersyarat. Tapi yang terjadi, Boyamin mengatakan, remisi diberikan dulu baru 2/3 masa hukuman  yang dijalani.

Dengan penghitungan  yang  salah itulah maka, kata Boyamin hukuman terpidana koruptor menjadi ringan. "Ini tidak memberikan  efek jera, kesan masyarakat  oh korupsi tidak apa-apa karena hukuman ringan, saya khawatir (-korupsi) bukan sesuatu yang menakutkan, orang tidak takut lagi," kata Boyamin.

Boyamin juga menyoroti ringannya  hukuman karena ada peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Itu kehendak DPR membuat keputusan berlaku semua sama pengurangan hukuman milik semua kasus pidana termasuk korupsi," kata Boyamin.

Ke depan kata dia, mestinya hakim memberikan hukuman tinggi dan pencabutan  hak tidak hanya hak politik dipilih saja tetapi juga hak-hak lain yang dicabut.

Soal Kasus Eks Jaksa Pinangki

Dalam kasus eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Boyamin menyalahkan Kejaksaan Agung yang tidak melakukan  kasasi ke Mahkamah  Agung padahal sebelumnya mengajukan permohonan banding setuju dengan hukuman vonis 10 tahun penjara.

Disisi lain MAKI juga menghormati  proses hukum termasuk  pemberian hak bersyarat narapidana sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti total ada 23 narapidana koruptor menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI.

"Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyarat-nya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Rika dalam keterangannya, Rabu, 7 September 2022.

Baca juga: Nama 23 Napi Korupsi yang Dapat Program Pembebasan Bersyarat, dari Ratu Atut hingga Zumi Zola

AYU CIPTA 






Romahurmuziy Kembali ke PPP, Bolehkah Napi Korupsi Terjun ke Politik?

35 hari lalu

Romahurmuziy Kembali ke PPP, Bolehkah Napi Korupsi Terjun ke Politik?

Larangan partai politik menyertakan napi korupsi dalam pemilu sebenarnya pernah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun dianulir MA.


Romahurmuziy Balik ke PPP, Mardiono Bilang Partainya Dukung Pemberantasan Korupsi

35 hari lalu

Romahurmuziy Balik ke PPP, Mardiono Bilang Partainya Dukung Pemberantasan Korupsi

Mardiono menyebut pihaknya tidak bisa menutup hak politik Romahurmuziy yang ingin kembali ke PPP.


Romahurmuziy Kembali Ke PPP, Eks Penyidik KPK: Tak Mengejutkan

36 hari lalu

Romahurmuziy Kembali Ke PPP, Eks Penyidik KPK: Tak Mengejutkan

Kembalinya eks napi korupsi Romahurmuziy ke PPP dinilai bukan hal yang mengejutkan. Komitmen pemberantasan korupsi mengkhawatirkan.


KPK Hormati Hak Romahurmuziy Kembali ke PPP

37 hari lalu

KPK Hormati Hak Romahurmuziy Kembali ke PPP

Salah satu yang mendapat sorotan dari pengurus baru ini adalah masuknya nama Romahurmuziy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.


Eks Napi Korupsi Romahurmuziy Jadi Pengurus Lagi, Politikus PPP Bilang Begini

37 hari lalu

Eks Napi Korupsi Romahurmuziy Jadi Pengurus Lagi, Politikus PPP Bilang Begini

Achmad menyebut PPP sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan kembali meminang Romahurmuziy jadi pengurus partai.


Ancam Ledakkan Muslim Inggris, Pembebasan Bersyarat Teroris Kulit Putih Ini Ditolak

40 hari lalu

Ancam Ledakkan Muslim Inggris, Pembebasan Bersyarat Teroris Kulit Putih Ini Ditolak

Kyle Howe, 27 tahun, dipenjara selama 28 bulan karena mengancam pusat komunitas Muslim Inggris


Rizieq Shihab Ungkap Sempat Bimbang Hadiri Reuni 212

2 Desember 2022

Rizieq Shihab Ungkap Sempat Bimbang Hadiri Reuni 212

Rizieq Shihab atau biasa disapa Habib Rizieq khawatir dicomot lagi masuk penjara 1 tahun jika datang ke Reuni 212.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

1 Desember 2022

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


MAKI Sebut KPK Lambat Tangani Lukas Enembe

24 Oktober 2022

MAKI Sebut KPK Lambat Tangani Lukas Enembe

Boyamin Saiman, menyayangkan sikap KPK yang terkesan lamban dan permisif terhadap tersangka kasus suap Lukas Enembe.


MAKI Akan Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan KPK Soal Kasus Lukas Enembe

18 Oktober 2022

MAKI Akan Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan KPK Soal Kasus Lukas Enembe

MAKI berencana mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, karena hingga detik ini belum melakukan upaya paksa terhadap Lukas Enembe.