Sidang Eksepsi, Pengacara Sebut Bos Wilmar Korban Kebijakan Kemendag soal Minyak Goreng

Reporter

Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng. Sebelum menjadi Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master pernah menjabat sebagai Bupati Dairi ke-18 sejak 1999 hingga 2009. Situs resmi elhkpn.kpk.go.id mencatat, total kekayaan Master sekitar Rp 1,5 miliar. Dok.Aprobi; Dok.Kejagung

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor CPO atau minyak goreng. Dalam sidang eksepsi, tim pengacara MP Tumanggor menyatakan kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut.

“Klien kami adalah korban inkonsistensi kebijakan Kementerian Perdagangan,” kata pengacara Tumanggor, Juniver Girsang dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Juniver mengatakan kelangkaan minyak goreng tidak disebabkan oleh Wilmar atau kliennya. Dia menuding kelangkaan itu disebabkan oleh kebijakan Domestic Market Obligation Kemendag yang tidak konsisten.

Kebijakan cepat berganti

Menurut dia, aturan tersebut sangat cepat berganti dalam waktu yang relatif singkat. Dia menyebutkan dalam kurun waktu dua bulan saja hingga Maret 2022, sudah ada empat aturan yang diubah oleh Kemendag.

Juniver melanjutkan aturan yang tidak konsisten itu tidak hanya menyebabkan kelangkaan minyak goreng yang kemudian merugikan masyrakat. Inkonsistensi itu, kata dia, juga merugikan Wilmar Group lebih dari Rp 1,6 triliun.

Juniver menyebutkan alasan lain kliennya mengajukan eksepsi. Dia menganggap kejaksaan tidak cermat menguraikan tindakan Tumanggor yang dianggap melanggar Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2022, Keputusan Kemendag Nomor 129 tahun 2022, dan Kepmendag Nomor 170 tahun 2022. Menurut dia, semua aturan yang dituduhkan dalam dakwaan itu tidak memuat sanksi pidana.

Dia menganggap kejaksaan keliru menuding kliennya sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng. Sebab, kata dia, Tumanggor bukan pejabat Kementerian Perdagangan yang berwenang menerbitkan izin ekspor. Menurut dia, Tumanggor juga bukan pemohon izin minyak goreng. “Terdakwa tidak pernah menerima penugasan dari Wilmar Group untuk mengajukan permohonan izin ekspor,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mendakwa MP Tumanggor dan 4 tersangka lainnya telah merugikan negara dengan total Rp 18 triliun dalam korupsi izin ekspor minyak goreng. Empat tersangka lainnya adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Menurut jaksa, kerugian negara itu muncul sebagai dampak langsung dari penyalahgunaan fasilitas persetujuan ekspor produk minyak sawit mentah dan turunannya yang dilakukan oleh Grup Wilmar, Grup Permata Hijau, dan Grup Musim Mas.

Menurut jaksa para terdakwa diduga memanipulasi pemenuhan DMO dan Domestic Price Obligation. DMO adalah kuota minyak untuk dalam negeri yang harus dipenuhi oleh perusahaan supaya mendapatkan izin ekspor. Sementara DPO adalah acuan harga minyak sawit dalam negeri.

Menurut jaksa, DMO itu tidak dipenuhi hingga menyebabkan minyak goreng langka. Kelangkaan minyak goreng menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan program bantuan langsung tunai ke masyarakat.


Baca: 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng Didakwa Rugikan Negara Rp 18,3 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






BPS Sebut Industri Logam Dasar Tumbuh Paling Tinggi karena Harga Komoditas Membaik

1 jam lalu

BPS Sebut Industri Logam Dasar Tumbuh Paling Tinggi karena Harga Komoditas Membaik

BPS mengumumkan kinerja beberapa sektor unggulan atau leading sectors sepanjang tahun 2022.


Mendag Zulkifli Hasan Pantau Stok dan Harga Bapok di Surabaya

1 jam lalu

Mendag Zulkifli Hasan Pantau Stok dan Harga Bapok di Surabaya

Harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia


MinyaKita Langka di Pasaran, Simak Aturan Baru untuk Membelinya

8 jam lalu

MinyaKita Langka di Pasaran, Simak Aturan Baru untuk Membelinya

Agar masyarakat tak memborong Minyakita sehingga menimbulkan kelangkaan di pasar, Mendag mengeluarkan aturan terbaru untuk membeli minyak goreng itu.


Faisal Basri Sebut Perbedaan Harga CPO Penyebab Minyak Goreng Langka, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

1 hari lalu

Faisal Basri Sebut Perbedaan Harga CPO Penyebab Minyak Goreng Langka, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

Kementerian ESDM menanggapi kritik ekonom Faisal Basri ihwal perbedaan harga CPOsebagai penyebab minyak goreng langka.


Minyak Goreng Langka, Pemerintah Disarankan Tiru Singapura Beri Voucher untuk Masyarakat Miskin

1 hari lalu

Minyak Goreng Langka, Pemerintah Disarankan Tiru Singapura Beri Voucher untuk Masyarakat Miskin

Faisal Basri menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura dalam mengendalikan kenaikan harga, termasuk minyak goreng.


75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

1 hari lalu

75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

Ekonom Senior UI Faisal Basri blak-blakan soal data penerima insentif sawit dari BPDPKS hanya mengalir ke segelintir perusahaan besar.


Faisal Basri Kritik Harga CPO untuk Biodiesel Lebih Mahal ketimbang Minyak Goreng: Ini Biang Keladinya

1 hari lalu

Faisal Basri Kritik Harga CPO untuk Biodiesel Lebih Mahal ketimbang Minyak Goreng: Ini Biang Keladinya

Faisal Basri menduga perbedaan harga jual CPO untuk biodiesel dan pangan menjadi penyebab langkanya minyak goreng, khususnya Minyakita.


Tambah Pasokan Minyakita di Denpasar, Zulhas: Harganya Tidak Boleh di Atas Rp 14.000 per Liter

1 hari lalu

Tambah Pasokan Minyakita di Denpasar, Zulhas: Harganya Tidak Boleh di Atas Rp 14.000 per Liter

Kemendag menambah pasokan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita di Pasar Kreneng, Denpasar, Bali pada Sabtu, 4 Februari 2023.


Terpopuler Sepekan: Minyak Goreng Langka, Faisal Basri: Pemerintah Sembrono Sih, CoHive Gulung Tikar

1 hari lalu

Terpopuler Sepekan: Minyak Goreng Langka, Faisal Basri: Pemerintah Sembrono Sih, CoHive Gulung Tikar

Ekonom senior UI Faisal Basri mengomentari kelangkaan minyak goreng dan Minyakita. CoHive resmi dinyatakan pailit oleh Pen


Kritik Implementasi B35, Faisal Basri: Ada Penghematan Devisa, tapi Ongkosnya Lebih Besar Jadi Minus

1 hari lalu

Kritik Implementasi B35, Faisal Basri: Ada Penghematan Devisa, tapi Ongkosnya Lebih Besar Jadi Minus

Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menepis klaim pemerintah bahwa implementasi program biodiesel B35 dapat menghemat devisa.