Konflik Warga dengan PT KAI, Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Demo di Istana Negara Besok

Spanduk kuasa hukum warga dan simbol nisan untuk PT KAI di reruntuhan rumah warga di kawasan Anyer Dalam, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Bandung, Ahad, 21 November 2021. Sejumlah organisasi non pemerintah dan mahasiswa menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta -Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia (APRTN) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Mereka mengklaim memiliki legalitas menempati tanah dan rumah yang diklaim PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI sebagai asetnya. 

"Secara fakta di lapangan, masyarakat yang mendiami tanah dan rumah tersebut dilindungi oleh Undang-undang Pertanahan dan Reforma Agraria, serta Peraturan Pemerintah Mengenai Rumah Negara,” kata Ketua Umum APRTN Achmad Syafi'i dalam keterangan tertulis, 5 September 2022.

Dia berujar masyarakat atau anggota APRTN telah memiliki legalitas domisili dan pajak dari pemerintah. Bahkan, tidak sedikit yang sedang menjalani program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

APRTN mengatakan PT KAI menggunakan dalih penggusuran dengan menuduh masyarakat mendiami tanah mereka. Padahal, menurut dia, tanah dan rumah yang didiami warga tidak termasuk di dalam penyertaan modal pemerintah. Achmad juga menyesalkan perobohan rumah warga oleh PT KAI, termasuk mengkriminalisasi warga. 

“Tercatat PT KAI pernah mengkriminalisasi warga hingga masuk penjara dan menjadi tahanan kota hanya karena menempati rumah yang mereka tempati selama 50 tahun,” katanya. 

APRTN mencatat peristiwa penggusuran di Bungur, Jakarta Pusat, menyebabkan kematian satu warga. Kemudian, peristiwa penggusuran paksa 25 rumah di Jalan Anyer, Bandung, menyebabkan gangguan psikologis salah seorang warganya. “Padahal di saat bersamaan warga sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Achmad.

Peristiwa kedua adalah pengosongan paksa tanpa melalui proses hukum, yang mengakibatkan tujuh rumah di Jalan Laswi, Bandung, dan hilangnya barang-barang penghuni rumah.

Pernyataan ini adalah tanggapan APRTN terhadap pemberitaan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo yang bertemu dengan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto untuk memperkuat pengamanan aset KAI dengan dukungan penuh dari pemerintah.

“PT KAI mengharapkan dukungan dari Bapak Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian berbagai permasalahan aset yang ada di wilayah KAI,” kata Didiek Hartantyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.

Didiek mengatakan terdapat sejumlah permasalahan aset PT KAI  di antaranya yaitu pendudukan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam kurun waktu yang lama bahkan berkeinginan untuk menguasainya. Untuk mengamankan aset tersebut, KAI terus melakukan penertiban aset dengan dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.

MUH. RAIHAN MUZAKI

Baca Juga: PT KAI Minta Dukungan Kementerian ATR/BPN Atasi Masalah Aset Perusahaan






Unjuk Rasa 3 Hari di Mongolia Berujung Rusuh

7 jam lalu

Unjuk Rasa 3 Hari di Mongolia Berujung Rusuh

Unjuk rasa di Mongolia berujung ricuh saat demonstran merangsek ke Istana Negara dan mendapat perlawanan dari kepolisian anti-huru-hara


Militer dan Partai Politik di Sudan Bikin Kesepakatan

15 jam lalu

Militer dan Partai Politik di Sudan Bikin Kesepakatan

Militer dan sejumlah partai politik di Sudan membuat kesepakatan yang diharapkan bisa mengakhiri kebuntuan setelah kudeta pada Oktober 2021


Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru Masih Tersedia, Tanggal Favorit 23 Desember

1 hari lalu

Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru Masih Tersedia, Tanggal Favorit 23 Desember

KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan memesan tiket kereta dari jauh hari sebelum keberangkatan.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

1 hari lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


Protes Perempuan Wajib Pakai Jilbab di Iran Dimulai Sejak Revolusi 1979

1 hari lalu

Protes Perempuan Wajib Pakai Jilbab di Iran Dimulai Sejak Revolusi 1979

Semangat progresif untuk kebebasan dengan menentang kewajiban berjilbab di Iran, secara historis dianggap sudah dimulai pada 1979, masa awal revolusi yang membawa Iran menjadi Republik Islam.


Jelang Libur Nataru, PT KAI Daop 1 Jakarta Jual 20.557 Tiket Kereta

1 hari lalu

Jelang Libur Nataru, PT KAI Daop 1 Jakarta Jual 20.557 Tiket Kereta

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Operasi 1 Jakarta menyediakan 745.622 tiket kereta jarak jauh untuk musim libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.


Warga Italia Memprotes Rencana Pengiriman Senjata ke Ukraina

1 hari lalu

Warga Italia Memprotes Rencana Pengiriman Senjata ke Ukraina

Demonstran mengutuk Pemerintah Italia karena memperbaharui sebuah dekrit yang mengizinkan pengiriman sejumlah senjata ke Ukraina sampai 2024


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

1 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

1 hari lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


Kereta Cepat Bakal Terkoneksi LRT dan KA Feeder, Jakarta-Bandung Cuma 1 Jam?

1 hari lalu

Kereta Cepat Bakal Terkoneksi LRT dan KA Feeder, Jakarta-Bandung Cuma 1 Jam?

Kereta Cepat Jakarta-Bandung rencananya beroperasi pada pertengahan 2023.