Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Nasional Pembaruan Agraria dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur memvonis bebas masyarakat adat Dayak Marjun dalam perkara sengketa lahan. Mereka menganggap masyarakat adat itu merupakan korban kriminalisasi dari konflik agrarian dengan perusahaan perkebunan.

“Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun yang memperjuangkan hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidupnya,” kata perwakilan KNPA, Benni Wijaya dalam keterangan tertulis, Senin, 5 September 2022.

Dia mengatakan enam masyarakat adat Dayak Marjun itu akan menghadapi sidang putusan pada Kamis, 8 September 2022. Menurut Benni, kriminalisasi ini bermula dari konflik agraria antara masyarakat adat Dayak Marjun dan sebuah perusahaan perkebunan yang telah berlangsung sejak 2006. Menurut dia, perusahaan tersebut merampas wilayah adat Masyarakat Dayak Marjun untuk keperluan kebun kelapa sawit.

Benni menuturkan masyarakat sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya protes dan penolakan. Namun, 6 orang yang melakukan protes malah ditangkap pada 4 Juni 2022. Mereka adalah 4 Masyarakat Adat Dayak Marjun, Jamaluddin, Shabir, Mansur dan Amin; dua lainnya adalah Ketua DPC KASBI, Boni dan pekerja sawit Alek. Mereka dituduh mencuri sawit di lahan milik perusahaan.

Menurut Benni, KNPA dan gerakan buruh mendapati sejumlah kejanggalan selama proses penyidkan hingga persidangan kasus ini. Kejanggalan pertama, kata dia, perusahaan telah menanam sawit di luar area Hak Guna Usaha dan menyerobot wilayah adat Dayak Marjun seluas 1.800 hektare. “Tidak ada pengawasan dan tindakan hukum atas pelanggaran tersebut,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Benni menuturkan pada persidangan saksi dan pelapor tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan HGU dan batas-batas HGU yang diklaim dan dikuasai oleh perusahaan. “Para penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam menerapkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat,” ujar dia.

Karena kejanggalan itu, KNPA dan GEBRAK meminta hakim memutus secara adil, yakni membebaskan keenam orang tersebut. Mereka juga menuntut agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera melakukan evalusi dan menyelesaikan konflik antara Masyarakat Dayak Marjun dengan perusahaan perkebunan.

Baca juga: Jokowi Bertemu Adian Napitupulu Cs, Bahas Masalah Agraria dan Resesi Global

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Masyarakat Adat di Raja Ampat Menolak Hutan Mereka Dijadikan Perkebunan

6 jam lalu

Barisan pulau di Raja Ampat, Papua Barat.
Masyarakat Adat di Raja Ampat Menolak Hutan Mereka Dijadikan Perkebunan

Masyarakat adat di Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, menolak hutan adat mereka dijadikan perkebunan.


Grace Natalie Sebut IKN sebagai Wajah Indonesia, Dipersiapkan Sebagus Mungkin

19 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 serta menggaungkan menang sekali putaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Grace Natalie Sebut IKN sebagai Wajah Indonesia, Dipersiapkan Sebagus Mungkin

Staf Khusus Presiden Grace Natalie menyebut IKN sebagai wajah Indonesia, jadi akan dibuat sebagus dan sesempurna mungkin.


Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

1 hari lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

Sejumlah situasi belakangan menunjukkan pengembangan IKN tak sesuai target yang dipromosikan. Pemindahan kantor presiden molor dari rencana awal.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

3 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Ubur-ubur Langka di Pulau Kakaban Masih Menghilang, Wisatawan Diminta Tidak Berenang

6 hari lalu

Ubur-Ubur dan ikan air payau berenang di Danau Kakaban, Kepulauan Derawan, Berau, Kaltim, 12 Maret 2015. ANTARA/Prasetyo Utomo
Ubur-ubur Langka di Pulau Kakaban Masih Menghilang, Wisatawan Diminta Tidak Berenang

Setelah pulih, Danau Ubur-ubur di Pulau Kakaban akan kembali dibuka untuk wisatawan tetapi dengan peraturan baru.


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

6 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

8 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.


Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

8 hari lalu

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam aksinya massa buruh menyerukan penolakan PHK pada industri tektil dan jasa logistik. Selain itu buruh juga menyerukan dicabutnya Cabut Permendag No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. TEMPO/Subekti.
Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

Pelaksana harian Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa.


Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak

9 hari lalu

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam aksinya massa buruh menyerukan penolakan PHK pada industri tektil dan jasa logistik. Selain itu buruh juga menyerukan dicabutnya Cabut Permendag No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. TEMPO/Subekti.
Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak

Perwakilan buruh mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas harus bijak melihat persoalan yang dituntut oleh buruh.


Organisasi Buruh Dukung Airin Rachmi Diany Jadi Guberbur Banten

9 hari lalu

Para pimpinan buruh dari Federasi dan Konfederasi se-Provinsi Banten bersilaturahmi dengan bakal calon gubernur Banten AirinRachmi Diany. Senin 1 Juli 2024. Para pimpinan buruh dari Federasi dan Konfederasi se-Provinsi Banten menyatakan dukungan terhadap Airin di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024
Organisasi Buruh Dukung Airin Rachmi Diany Jadi Guberbur Banten

Airin dinilai sebagai pemimpin yang penuh prestasi, humanis dan selalu mendengar berbagai aspirasi buruh.