TEMPO.CO, Jakarta - Survei nasional yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022 mengungkapkan sebanyak 58,7 persen masyarakat tidak setuju harga BBM naik. Dalam rentang waktu survei itu dilakukan, isu kenaikan BBM tengah menjadi perbincangan karena Presiden Jokowi berkali-kali menyinggung soal subsidi BBM yang terus membengkak hingga Rp 502 triliun.
"Hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak dinaikkan, walaupun itu akan menambah utang. Jadi kalau kebijakan menaikan BBM itu bukan kebijakan populer di pemerintah," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Ahad, 4 September 2022.
Menurut mayoritas responden, meski saat ini harga minyak dunia sedang naik, pemerintah harus mencari cara untuk menahan kenaikan di dalam negeri, termasuk dengan cara berutang. Sementara untuk responden yang setuju dengan kenaikan harga BBM ada di angka 26,5 persen.
Responden yang setuju dengan harga BBM naik, karena memaklumi harga minyak dunia yang saat ini tengah melonjak. Maka untuk menekan pengeluaran APBN, responden setuju harga BBM dinaikkan.
Survei ini dilakukan LSI dengan mewawancarai secara langsung 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan dipilih secara random (multistage random sampling). Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control itu tidak ditemukan kesalahan berarti.
Kebijakan pemerintah yang mengubah subsidi dari bentuk pengontrolan harga barang ke subsidi lansung melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tampak kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sebanyak 58,1 persen setuju jika subsidi dialokasikan dalam bentuk harga barang sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Sementara responden yang memilih subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai atau BLT berada di angka 39,5 persen.
Pada Sabtu kemarin, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Sebagai kompensasi harga BBM naik, pemerintah memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Presiden Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Baca: Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi Capai 72,3 Persen Sebelum Pengumuman Kenaikan BBM
