TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Ia menilai pemerintah tidak mendengar masukan masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya.
“Masyarakat kurang mampu akan menderita akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 4 September 2022.
Ia memproyeksikan kebijakan menaikkan harga BBM akan berdampak pada meroketnya harga bahan pangan. Menurutnya, naiknya harga pangan akan menimbulkan efek berlapis. “Garis kemiskinan bisa bergeser karena kenaikan harga bbm bersubsidi, sehingga akan muncul orang miskin baru,” kata dia.
Mulyanto turut menyinggung ihwal pengalihan subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya bantuan sosial (bansos) ini diberikan untuk bottom of pyramide alias orang miskin terbawah. Namun, kata dia, bansos pun masih memiliki pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.
“Akurasi program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih dipertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR Komisi IV, Suhardi Duka, menilai kebijakan menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi baru pulih pasca pandemi adalah kontra produktif. Setali tiga uang dengan Mulyanto, ia menilai kebijakan ini akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan.
“Saat ini inflasi di atas 4 persen merangkak naik. Tentu dengan kenaikan BBM maka harga barang akan mengikuti dan inflasi akan naik. Dampaknya akan menambah angka kemiskinan,” kata dia, Sabtu, 3 September 2022.
Suhardi mengatakan menambah subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan hal terlarang sepanjang penerimaan negara mencukupi. Menurutnya, saat ini Indonesia diuntungkan dengan menaikan minyak dan gas (migas).
“Khususnya gas dan harga komoditas seperti batu bara, nikel dan crude palm oil, ini menambah pundi-pundi penerimaan pemerintah. Kenapa tidak dialokasikan ke subsidi?” kata dia.
Suhardi mendesak pemerintah untuk menunda proyek yang tidak prioritas seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Sebab, kebijakan ini menyangkut ekonomi dan hajat hidup orang banyak.
Per Sabtu, 3 September 2022, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Merdeka. Menurutnya, keputusan ini diambil dalam kondisi yang sulit.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
BBM yang harganya naik di antaranya Pertalite dan Solar. Sebelumnya, Pertalite seharga Rp 7650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter dan harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Ima Dini Shafira | M. Julnis Firmansyah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
