Mendagri Sebut Banyak Masyarakat di DOB Papua Minta Pj Gubernur dari Luar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan), dan Wamendagri John Wempi Wetipo (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas perkembangan RUU pembentukan provinsi Papua Barat Daya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pihaknya baru saja bertemu dengan masyarakat di tga daerah otonom baru atau DOB Papua untuk menyerap aspirasi tentang Penjabat (Pj) Gubernur. Ketiga DOB itu antara lain Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. 

Hasilnya, Tito mengklaim banyak masyarakat Papua yang menginginkan Penjabat Gubernur DBO pilihan Kemendagri berasal dari luar Papua. 

"Justru tokoh-tokohnya minta orang netral dari luar. Di Papua Pegunungan minta agar orang netral, minimal bukan dari daerah sini, dari luar juga boleh asal netral," ujar Mendagri Tito dalam RDP bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Agustus 2022. 

Tito menjelaskan, permintaan memilih Pj Gubernur dari luar Papua bukan tanpa alasan. Menurut Tito, masyarakat Papua khawatir terjadi konflik kepentingan Pemilu 2024 jika Pj Gubernur yang dipilih berasal dari orang Papua asli. 

Lebih lanjut, Tito mengatakan Undang-Undang tidak melarang jika Pj Gubernur Papua diambil dari orang luar. Menurut Tito, Undang-Undang hanya mewajibkan gubernur definitif harus orang asli Papua. 

"Ini masih terbuka opsi, saya tidak mengatakan harus orang di luar Papua, tapi kami mau menangkap aspirasi yang berkembang terutama dari masyarakat asli Papua," kata Tito. 

Sebelumnya, RUU DOB Papua telah disahkan dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada akhir Juni 2022. Selain menambah jumlah provinsi, pemekaran wilayah itu juga mengakibatkan jumlah wilayah yang akan mengikuti Pemilu 2024 bertambah dan aturan terkait pemilu perlu diubah.

M JULNIS FIRMANSYAH 

 
Baca: Mendagri Sarankan Penerbitan Perppu Agar DOB Papua Bisa Ikut Pemilu 2024


Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

12 jam lalu

Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi meminta para menteri melakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan


PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

14 jam lalu

PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

PSI DKI menyayangkan pengunduran diri Michael Victor Sianipar. Sebab, Michael dianggap telah mencetak banyak pencapaian dan sejarah.


Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

1 hari lalu

Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

AHY akan melantik pengurus Partai Demokrat di NTT pada hari ini. Bagian pemanasan menjelang Pemilu 2024?


Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

3 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

Hasto menyebut Megawati menginstruksikan tiga pilar PDIP untuk rajin turun ke bawah demi meraih kepercayaan rakyat.


Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

4 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

4 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

5 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

5 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

5 hari lalu

Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan 10 tahun tabrakan terus.