Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Relawan Jokowi Gelar Musra , Hasto PDIP: Pencapresan Urusan Partai

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mendaftarkan sebagai Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. PDI Perjuangan sebagai partai politik pertama yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mendaftarkan sebagai Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. PDI Perjuangan sebagai partai politik pertama yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari langkah kelompok relawan Jokowi yang menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) untuk menjaring nama-nama calon presiden atau Capres 2024. Hasto mengingatkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ikut-ikutan dalam urusan tersebut.

"Dalam situasi seperti ini, bagi pemerintahan Presiden Jokowi, bagi Pak Jokowi, bagi para menteri, skala prioritasnya adalah bukan lagi untuk menjaring dan mendengarkan nama, tapi skala prioritasnya adalah bagaimana pemerintahan mengatasi berbagai tekanan-tekanan ekonomi. Sehingga itu yang seharusnya didahulukan," ujar Hasto di Hotel JS Luwansa, Rabu, 31 Agustus 2022.

Hasto mengingatkan, aturan main pencalonan capres harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. "Rule of the game-nya kan begitu. Pencalonan itu kan harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Dan relawan itu dibentuk setelah konfigurasi calon itu dipastikan dengan penetapan partai-partai politik disitu," tuturnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebut Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat merupakan ruang bagi rakyat untuk berdemokrasi.

Jokowi Angap Baik

Menurut Jokowi dalam sambutan pada Musra I Jawa Barat di SPORT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, gagasan gelaran Musra Relawan Jokowi itu baik karena rakyat bisa menyampaikan keinginannya, baik mengenai Indonesia ke depan maupun kriteria pemimpin yang diinginkan.

"Memang kita harus tahu juga bahwa menurut undang-undang, yang mengusung calon presiden dan wakil presiden itu partai atau gabungan partai, tapi pada saat pencoblosan itu yang menentukan adalah rakyat," kata dia, Ahad, 28 Agustus 2022.

Presiden menyebut Musra adalah instrumen berdemokrasi yang diharapkan bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, khususnya untuk ajang politik pada tahun 2024.

"Kita harapkan Musra bisa memunculkan pemimpin yang dicintai rakyat, yang mau dekat dengan rakyat, yang mau turun ke bawah, tidak hanya duduk enak di Istana, setuju?" kata Jokowi.

Musra digelar oleh para relawan Jokowi. Selain di Bandung, Jawa Barat, rencananya Musra juga bakal digelar di seluruh provinsi hingga tahun 2023.

Nantinya, setiap warga yang hadir dalam Musra tersebut dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya di depan forum berkaitan dengan harapan Indonesia ke depannya maupun menyampaikan kriteria pemimpin atau capres 2024 yang diinginkan.

Jika nantinya sudah menghasilkan kesimpulan, Jokowi meminta kepada penyelenggara Musra untuk menyampaikan hasilnya. "Nanti kalau dalam Musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki, karena ini adalah forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan," kata Presiden Jokowi.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

28 menit lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang ,5 Desember 2023 dimulai dari rencana OJK menutup 600 BPR.


Jokowi Tunjuk Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

1 jam lalu

Kepala Densus 88 Irjen Pol Marthinus Hukom saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Maret 2022. Rapat tersebut memabahas data-data kasus terorisme dan evaluasi tugas fungsi, pola koordinasi dengan instasi lain, serta membahas anggaran penanganan perkara. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tunjuk Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Jokowi tunjuk Irjen Marthinus Hukom sebagai Kepala BNN yang baru. Sebelumnya sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Polri. Ini julah harta kekayaannya.


Profil Bendungan Mbay Senilai Rp 1,47 Triliun yang Disebut Jokowi Bakal Turut Dongkrak Produksi Beras

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa, 5 Desember 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Profil Bendungan Mbay Senilai Rp 1,47 Triliun yang Disebut Jokowi Bakal Turut Dongkrak Produksi Beras

Jokowi optimistis pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, NTT, akan turut mewujudkan kedaulatan pangan nasional.


Jokowi Kunjungi Bendungan Mbay, Berharap Bisa Dorong Produksi Beras Nagekeo NTT

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa, 5 Desember 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kunjungi Bendungan Mbay, Berharap Bisa Dorong Produksi Beras Nagekeo NTT

Presiden Jokowi memantau langsung progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa.


PDIP Disebut Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

4 jam lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
PDIP Disebut Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

PDIP disebut telah mencabut laporan terhadap akademisi Rocky Gerung. Rocky sebelumnya dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik Presiden Jokowi.


Jokowi Kunjungi Kabupaten Nagekeo NTT, Tinjau Bendungan hingga Bagikan Bansos

4 jam lalu

Aksi Presiden Joko Widodo bermain bola di Lapangan Bola Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin, 4 Desember 2023. Jokowi bermain sebagai kiper saat melawan warga kampung sekitar. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Kunjungi Kabupaten Nagekeo NTT, Tinjau Bendungan hingga Bagikan Bansos

Jokowi bertolak menuju Kabupaten Nagekeo, pada Selasa pagi. Akan tinjau bendungan hingga blusukan ke pasar membagikan bantuan sosial.


Terpopuler: Jokowi Bagikan 200 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Sultra, KCIC Diingatkan Jangan Sampai Pailit

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Terpopuler: Jokowi Bagikan 200 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Sultra, KCIC Diingatkan Jangan Sampai Pailit

Berita terpopuler bisnis pada 4 Desember 2023 dimulai dari pemberian 200 sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi untuk masyarakat di Sulawesi Tenggara.


Jokowi Menari Ja'i Bersama Warga Komodo Nusa Tenggara Timur

12 jam lalu

Aksi Presiden Joko Widodo bermain bola di Lapangan Bola Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin, 4 Desember 2023. Jokowi bermain sebagai kiper saat melawan warga kampung sekitar. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Menari Ja'i Bersama Warga Komodo Nusa Tenggara Timur

Setelah selesai bermain bola, Jokowi tampak ikut menari Ja'i bersama warga Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.


Jadi Kiper Saat Main Bola di NTT, Jokowi Kegolan Satu

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menpora Dito Ariotedjo (kanan) mengumumkan bidding atau pengajuan Indonesia untuk tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 edisi 2025 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Desember 2023. PSSI
Jadi Kiper Saat Main Bola di NTT, Jokowi Kegolan Satu

Presiden Jokowi ikut bermain bola di tengah guyuran hujan bersama anak-anak Desa Batu Cermin, NTT. Jadi kiper, Jokowi kebobolan satu gol.


Jokowi Serahkan 200 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Sultra, Pj Gubernur: Wujud Kepastian dan Perlindungan Hukum

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo memperlihatkan sertifikat ketika memberikan sambutan saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Jokowi Serahkan 200 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Sultra, Pj Gubernur: Wujud Kepastian dan Perlindungan Hukum

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan sebanyak 200 buah sertifikat tanah bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).