INFO NASIONAL – Proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan dukungan pemerintah, di antaranya berupa ekuitas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengusulkan untuk mengalokasikan PMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,56 Triliun ke Hutama Karya.
Saat ini, PT Hutama Karya telah menyelesaikan pembangunan 5 ruas Tahap I dengan dukungan Pemerintah berupa PMN dan penjaminan Pemerintah atas pinjaman dan Obligasi. Delapan ruas lainnya saat ini masih dalam proses konstruksi dengan pendanaan dari ekuitas dan penerbitan Global Medium-Term Note (GMTN).
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko PPR, Luky Alfirman, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya pemerintah untuk terus mendukung pemulihan ekonomi untuk memberikan efek multiplier kepada masyarakat. Salah satu tantangan terbesar berkaitan dengan aspek pembiayaan yang secara keseluruhan membutuhkan Rp572 triliun, sehingga dibangun secara bertahap dan perlu dikembangkan skema innovative creative financing.
Dukungan fiskal yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu dilakukan secara terintegrasi, termasuk dalam melakukan monitoring risiko. “Dari sisi risiko meskipun beberapa ruas proyek sudah terbangun, namun bukan berarti risiko tidak ada yang perlu diperhatikan, salah satunya bagaimana memenuhi target operasi JTTS untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam pembangunan. Namun dengan semangat sinergi hal ini bisa dipecahkan,” kata Dirjen PPR saat workshop bertema “Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Melalui Sinergi Pembinaan Sektor, Korporasi Dan Fiskal” di Hotel Santika Premier, Palembang, belum lama ini.
Pengelolaan risiko ini juga diperkuat pada Kementerian BUMN dengan pengembangan sistem manajemen risiko dengan melakukan agregasi risiko BUMN untuk memonitor dan mengevaluasi secara cepat dan akurat. Kementerian BUMN menyampaikan optimisme bahwa JTTS akan memberikan manfaat ekonomi dan potensi pengembangan kawasan, sekaligus memberikan manfaat secara keuangan bagi BUMN serta menarik lebih banyak investor.
Workshop kali ini merupakan kelanjutan agenda forum manajemen risiko BUMN hasil kolaborasi Kemenkeu dan Kementerian BUMN. Sebelumnya forum manajemen risiko BUMN telah terselenggara pada 14 Juni 2022 di Jakarta, dengan mengangkat topik “Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Atas Penjaminan BUMN Infrastruktur.”
Dengan dukungan PT Hutama Karya selaku pelaksana penugasan pembangunan JTTS, kegiatan ini mengundang beberapa elemen terkait, seperti SMV Kemenkeu, BUMN, Kementerian PUPR, lembaga keuangan, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah di wilayah area provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Sejalan dengan tema yang diangkat, narasumber yang dihadirkan merupakan perwakilan dari Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan PT Hutama Karya. Para narasumber memberikan pemaparan dalam 2 sesi, yaitu dari sisi evaluasi pembangunan proyek dan lesson learned untuk penyelesaian JTTS tahap selanjutnya, serta dari sisi pengelolaan risiko JTTS dan alternatif sumber pendanaan/investasinya.
