Tolak Kenaikan Harga Pertalite, Ratusan Ojol Demo di DPR

Reporter

Editor

Febriyan

Ratusan pengemudi ojek online berdemonstrasi di depan Gedung DPR menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut perbaikan regulasi kemitraan, pada Senin, 29 Agustus 2022. TEMPO/Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar soal akan adanya kenaikan BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar direspon ratusan pengemudi ojek online (ojol) dengan berdemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Para pengemudi  ojol menolak kenaikan harga tersebut karena akan memberatkan perekonomian mereka.

"BBM naik semua ikut naik!" kata seorang orator di mobil komando.

Dia mengatakan kondisi pengemudi ojol akan semakin menderita dengan kenaikan harga bensin bersubsidi. Terlebih, tarif ojek online tidak ikut naik seperti kenaikan harga Pertalite.

Selain soal harga Pertalite, para pengemudi ojol juga menuntut perbaikan regulasi kemitraan antara para pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi ojek online. 

Menurut mereka selama ini belum ada payung hukum yang menaungi para pengamudi ojol. Akibatnya, hak pengemudi kerap kali tak terpenuhi. Para pengemudi jadi mudah diberhentikan sebagai pengemudi.

"Kami menuntut hak kami yang belum diberikan," kata dia.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar dalam waktu dekat. Pemerintah ingin menaikkan harga karena anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp 502 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berujar pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Menurutnya harga BBM di Indonesia adalah yang termurah.

"Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban APBN yang besar kita," ucapnya.

Pemerintah masih menghitung kenaikan harga yang akan diberlakukan. Rencananya harga baru BBM bersubsidi akan terjadi di akhir Agustus atau awal September 2022. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Akan tetapi Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah belum akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar. Dia menyatakan presiden meminta pengucuran bantuan sosial terlebih dulu. 

"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," kata Sri Mulyani usai bertemu Jokowi di Istana Negara. 

Informasi yang diperoleh Majalah Tempo menyebutkan BBM bersubsidi akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini yang Rp 7.650 per liter dan Biosolar Rp 5.150 per liter.






Pesan Presiden Jokowi dan Komposisi Timnas U-20 Buat Shin Tae-yong Gundah

6 jam lalu

Pesan Presiden Jokowi dan Komposisi Timnas U-20 Buat Shin Tae-yong Gundah

Pelatih kepala timnas U-20 Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku gelisah karena skuadnya belum lengkap menjelang Piala Asia U-20 2023.


Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

7 jam lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

8 jam lalu

Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

12 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Coca Cola Investasi Rp 556 Miliar Bangun Fasilitas Daur Ulang Sampah Plastik

13 jam lalu

Coca Cola Investasi Rp 556 Miliar Bangun Fasilitas Daur Ulang Sampah Plastik

PT Coca Cola Europasific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) berinvestasi Rp 556 miliar membangun fasilitas daur ulang sampah plastik


Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Tonjok Pramusaji RamenYa Lipp Mall karena Salah Kasih Orderan

14 jam lalu

Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Tonjok Pramusaji RamenYa Lipp Mall karena Salah Kasih Orderan

Driver ojek online yang aniaya karyawan RamenYa itu terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.


Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

15 jam lalu

Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

Berita ekonomi dan bisnis terkini. Mulai dari kinerja ekspor yang moncer hingga penolakan privatisasi PT PGE.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

17 jam lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Penetapan Tarif Ojol, Serikat Pekerja Angkutan: Aturan Tidak Berpihak kepada Pengemudi

21 jam lalu

Penetapan Tarif Ojol, Serikat Pekerja Angkutan: Aturan Tidak Berpihak kepada Pengemudi

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menilai aturan tarif ojek online (ojol) selama ini belum berpihak kepada para pengemudi.


Polda Metro Pastikan Fortuner yang Tabrak Lari Ojol di Jaktim Bukan Mobil Dinas Polri

1 hari lalu

Polda Metro Pastikan Fortuner yang Tabrak Lari Ojol di Jaktim Bukan Mobil Dinas Polri

Polda Metro Jaya menyebut pelat nomor Polri yang terpasang di Toyota Fortuner, yang diduga tabrak lari sopir Ojol di Pulogadung, pelat nomor palsu