Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muktamar Muhammadiyah ke-48 Gunakan e-Voting, Begini Plus Minus Ketika Diterapkan di Pemilu indonesia

image-gnews
Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, pemilihan dan penghitungan suara pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan berlangsung November 2022 berbasis teknologi digital, yaitu dengan cara e-Voting.

Melansir lan.go.id, sistem e-Voting atau electronic voting merupakan metode yang dipakai untuk memungut dan penghitungan suara yang masuk dalam sebuah pemilihan menggunakan perangkat elektronik.

Biasanya e-Voting dilakukan dengan menggunakan smartphone dan komputer melalui web standar kepemerintahan.  Ada juga di beberapa negara yang memakai mesin tertentu dan sudah terhubung dengan internet.

Di Indonesia, metode e-Voting tidak terbilang baru. Cara ini pernah diterapkan pertama kali dalam pemilihan Kepala Dusun Jembrana di Bali pada tahun 2009, dan dianggap berhasil. Bahkan di tahun 2021, metode ini pun telah dipakai secara serentak dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 155 Desa.

Sementara melansir kominfo.go.id, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dapat menjadi momentum untuk berkomitmen terhadap digitalisasi di Indonesia. Hal ini terdorong karena banyaknya negara di Asia yang telah menerapkan sistem e-Voting.

Melihat pencapaian atas digitalisasi ini, maka pertanyaannya mengapa suatu negara perlu menerapkan metode e-Voting ini? Apakah segudang manfaat dari penerapan metode ini?

Mengapa harus memakai e-Voting?

Berdasarkan jurnal berjudul Prospek dan Tantangan Penerapan E-voting di Indonesia, penerapan e-Voting dilakukan sebagai alternatif permasalahan yang timbul ketika melaksanakan pemilihan secara konvensional. Tak jarang masalah tersebut hingga dibawa ke ranah hukum.

Permasalahan pertama ialah banyaknya kesalahan dalam memproses data peserta. Misalnya dalam Pemilu 2009, banyak penduduk yang sudah meninggal masih tercatat dalam pendaftaran. Sebaliknya, pemilih aktif ada yang tidak tercatat dalam daftar pemilih. Ada pula pengguna dengan identitas ganda yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu.

Permasalahan umum lainnya ialah ketika banya pemilih salah memberi tanda suara yang membuat kertas menjadi tidak sah. Selain itu, proses pengumpulan suara terbilang cukup lamban karena perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di setiap daerahnya. Hal ini akan berdampak pada perhitungan suara karena harus menunggu pendistribusian kartu tersebut.

Manfaat Hadirnya e-Voting

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu berbagai permasalah itu akan menurunkan kualitas dari sistem pemilihan secara langsung. Maka dari itu, hadirnya e-Voting diharapkan membantu memperbaiki sistem yang telah ada.

Dalam jurnal berjudul E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi, ada beberapa manfaat yang diterima dari penerapan metode ini. Dari segi biaya akan memotong pengeluaran sumber daya yang menjadikannya lebih hemat dan efisien. Lalu dari segi waktu akan menghitung suara dengan kalkulasi serta pendataan yang lebih tepat dan rinci.

Kemudian terkait hasil akan mengurangi terjadinya kasus human error selama sistem beroperasi dari berbagai ancaman kejahatan. Terakhir e-Voting akan lebih transparan kepada public karena dihitung secara otomatis dan bersifat real time online.

Kelemahan sistem e-Voting

Setiap alternatif atau terobosan baru tentu tak lepas dari kelemahan dan tantangannya tersendiri. Begitu pula dalam halnya e-Voting, berbagai pihak banyak menyoroti sejauh mana e-Voting dapat menjaga keamanan data seorang peserta. Hal ini karena diduga e-Voting rentan dengan kemungkinan adanya manipulasi data sebagai hasil suara yang sah.

Selain itu, hal yang menjadi kekurangan ialah dalam segi pengawasan. Tidak ada seseorang yang memastikan proses pemberian suara benar-benar dilakukan. Berbeda dengan cara konvensional mulai dari awal hingga akhir dapat diawasi terus-menerus.

FATHUR RACHMAN 

Baca: 3 Jenis Metode e-Voting, Mana Paling Cocok untuk Pemilu Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

16 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

21 jam lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

2 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

6 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.