Kontroversi Amplop Kiai, Yenny Wahid: Tak Kenal Budaya Ulama

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Yenny Wahid saat meluncurkan Pesantren Programer Qoryatus Salam di Kompleks Peace Village atau Asrama Pesantren Qoryatus Salam, Sleman, Yogyakarta, Selasa, 22 Februari 2022. Pesantren hanya menerima santriwati. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta -  Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menanggapi polemik pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa soal amplop kiai.

"Jadi, kalau kiai-kiai disebut terlibat dalam money politics, saya rasa itu karena enggak kenal budaya kiai dan ulama," kata Yenny Wahid di Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Putri almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan bahwa kiai dan ulama itu justru lebih banyak memberi kepada masyarakat daripada menerima sesuatu dari masyarakat.

"Banyak orang yang datang sowan ke kiai untuk minta didoakan karena mereka percaya bahwa silaturahmi ke kiai akan mendatangkan keberkahan. Baik orang miskin maupun kaya, pejabat maupun orang biasa, semua diterima dan dihormati," kata  Direktur Eksekutif Wahid Foundation itu.

Bahkan, kata Yenny, tak jarang ada yang datang membawa sumbangan dan oleh-oleh untuk kiai.

Menurut Yenny, ada yang datang membawa hasil bumi, seperti singkong dan kelapa. Akan tetapi ada juga yang memilih memberikan sumbangan berupa uang dan jumlahnya pun beragam.

"Bapak saya dahulu sering diberi uang Rp5.000,00 oleh masyarakat yang sowan. Namun, banyak kiai yang bahkan besaran sumbangannya saja tidak tahu karena biasanya akan disalurkan langsung untuk keperluan pondok pesantren, membangun masjid, dan lain-lain," katanya.

Yenny menegaskan bahwa banyak pondok pesantren yang masih disubsidi oleh kiainya agar para santri bisa belajar dan tinggal secara gratis di sana.

Ia mengungkapkan pengalaman unik dengan almarhum Kiai Maimun Zubair, tokoh karismatik PPP. Kalau beliau diberi amplop, amplopnya diterima, lalu dikembalikan lagi kepada yang memberi.

"Beliau mengatakan bahwa sumbangannya beliau terima. Karena sudah menjadi haknya, beliau memberikan kembali kepada orang yang memberi sumbangan tersebut sebagai hadiah dari beliau," ujarnya.

Yeni lantas menegaskan, "Itulah akhlak kiai, yang bisa menolak secara halus tanpa menyinggung perasaan orang yang ingin mendapatkan berkah."

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mendapat sorotan setelah mengungkap soal amplop untuk kiai dalam acara pembekalan anti korupsi untuk kader partainya.

Belakangan setelah kontroversi tersebar di masyarakat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas itu meminta maaf atas pernyataannya.

"Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan. Mestinya ada cara lain, bukan dengan mengungkapkan ilustrasi yang justru mengundang interpretasi yang keliru, dan apalagi dipotong-potong. Untuk itu saya mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya," ujar Suharso lewat keterangannya, Jumat, 19 Agustus 2022.

Baca juga: Suharso Monoarfa Beri Klarifikasi dan Meminta Maaf Atas Polemik 'Amplop Kiai'

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

1 hari lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

1 hari lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

5 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

6 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

6 hari lalu

Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut di Jakarta, wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

7 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

7 hari lalu

Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan setelah IKN, Jakarta tetap menjadi provinsi yang dipimpin gubernur tapi tanpa ada wali kota atau bupati.


Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

7 hari lalu

Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.


Heru Budi Hartono Bicara Jakarta setelah Bukan Ibu Kota Negara, Bappenas Janji Bangun Lebih Baik

7 hari lalu

Heru Budi Hartono Bicara Jakarta setelah Bukan Ibu Kota Negara, Bappenas Janji Bangun Lebih Baik

Heru Budi Hartono menggelar pertemuan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, di Balai Kota DKI.


Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden

9 hari lalu

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono diangkan jadi urusan kusus presiden