INFO NASIONAL -- Pengamat Migas dan Energi Ari Soemarno, menegaskan, selama masih ada subsidi dan selama masih ada disparitas, yakni harga antara harga keekonomian dan harga subsidi yang besar, stok BBM tidak akan aman. "Tidak akan pernah bisa aman, karena yang subsidi itu dikuota," kata Ari dalam acara Ngobrol Tempo bertajuk 'Subsidi BBM untuk Siapa', di Gedung Tempo, Kamis, 25 Agustus 2022.
Ari menjelaskan, jika kuotanya habis, maka Pertamina juga tidak bisa apa-apa. Sebab, untuk menjaga kuota berarti harus ada pembatasan.
"Pertamina tidak mempunyai infrastruktur, tidak mempunyai wewenang untuk membatasi itu, dasar hukumnya tidak ada dan pertamina juga tidak punya infrastruktur untuk menjadi polisi BBM satu republik ini. Itu masalah utamanya," ujarnya.
Namun, Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Abdi Mustakim, mengatakan stok BBM yang disubsidi yakni Pertalite dan Biosolar dalam kondisi aman. "Pengadaan terus dilakukan, insyaAllah tidak akan pernah ada kekosongan di SPBU," kata dia.
Menurutnya, adanya pemberitaan yang menyebut akan ada penyesuaian subsidi BBM membuat masyarakat langsung ke SPBU untuk penuhin tangki kendaraannya. "Jadi langsung ada peningkatan konsumsi secara drastis, seperti seolah-olah terjadi kekurangan, padahal tidak seperti itu. Secara nasional stok kita aman," ujarnya.
Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, telah menegaskan bahwa subsidi BBM sudah terlalu besar. Dari Rp170 triliun, kini menjadi Rp502 triliun.
Karena itu, pemerintah tengah menghitung ulang terkait besarnya subsidi BBM ini yang tidak sepenuhnya tepat sasaran dan banyak dinikmati mereka yang tak seharusnya menerima subsidi.
Pada 30 Juni 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan selain karena harga minyak dunia, pembengkakan belanja subsidi BBM juga didorong oleh meningkatnya volume konsumsi BBM dan karenanya perlu dikendalikan agar APBN tidak terpukul.
Menurutnya, jika subsidi BBM bisa dihapuskan atau setidaknya dikurangi mendekati harga keekonomiannya, maka pemerintah berpeluang mengalihkan alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM ke sektor lain yang lebih membutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.(*)
