Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sempat Usul Penonaktifan Kapolri, Benny K Harman Klarifikasi di Hadapan Listyo Sigit

Reporter

Editor

Febriyan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pemaparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pemaparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengklarifikasi pernyataannya soal usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo selama proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo berlangsung. Klarifikasi disampaikan Benny di hadapan Sigit dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.

Benny menjelaskan, usul itu awalnya disampaikan setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut "Kerajaan Sambo" mendominasi Polri, sehingga menyebabkan kasus Brigadir J sulit diungkap. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, dua hari lalu.

"Sangking sulitnya, kebenaran kasus ini baru diungkap setelah permintaan presiden. Bapak presiden konon katanya empat kali meminta Pak Kapolri supaya mengukapkan kasus ini apa adanya, karena Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini," ujar Benny.

Hal itulah, kata Benny, yang membuat dirinya mengusulkan Kapolri dinonaktifkan terlebih dahulu.

"Dalam konteks itulah saya mengusulkan, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada bapak presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara. Hal tersebut agar kasus ini bisa diungkapkan apa adanya, kalau betul kerajaan Sambo memang sudah mendominasi dan Pak Kapolri juga tersandera oleh kerajaan Sambo ini. Jadi itu konteksnya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Benny menepis tudingan adanya agenda tersembunyi dibalik usulan penonaktifan itu. "Jadi tidak ada agenda, dibilang membawa agenda pihak ketiga, pihak ketiga, siapa? Ndak ada itu, yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan yang ingin diperjuangkannya," ujar dia. "Saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri menuntaskan kasus ini" 

Komisi III DPR mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat soal kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Di hadapan Komisi III DPR, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa tim khusus bentukannya telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi. 

Selain itu, tim inspektorat khusus bentukan Kapolri juga telah memeriksa 97 anggotanya terkait dengan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J. Dari jumlah itu, 35 orang diantaranya diduga melakukan pelanggaran. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Maryoto juga sempat menyatakan bahwa mereka menduga lima anggota polisi diduga menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J itu. Mereka adalah  Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Hakim, Kompol Baiquni Wibowo dan Kompol Chuk Putranto. 

DEWI NURITA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Demokrat Desak Deklarasi Cawapres Anies Baswedan Juni, Begini Respons Tim 8

2 jam lalu

Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (tengah) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kiri) dan Jubir PKS Pipin Sopian (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
Demokrat Desak Deklarasi Cawapres Anies Baswedan Juni, Begini Respons Tim 8

Sudirman Said menanggapi desakan Partai Demokrat agar deklarasi calon wakil presiden Anies Baswedan dilakukan bulan ini.


PKS Apresiasi Usulan Demokrat soal Deklarasi Cawapres Anies Baswedan Dipercepat, Tapi...

3 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyampaikan pidato dalam Temu Kebangsaan Relawan Anies di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2023.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
PKS Apresiasi Usulan Demokrat soal Deklarasi Cawapres Anies Baswedan Dipercepat, Tapi...

PKS apresiasi dengan usulan Demokrat untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies Baswedan Namun ada tapinya. Apa itu?


Demokrat dan NasDem Bersilang Pendapat Soal Deklarasi Cawapres Anies Baswedan

8 jam lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Demokrat dan NasDem Bersilang Pendapat Soal Deklarasi Cawapres Anies Baswedan

NasDem menyebut deklarasi cawapres Anies Baswedan akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Demokrat menginginkan diumumkan bulan ini. Apa alasannya?


Demokrat Bakal Evaluasi Dukungan ke Anies Bila Cawapres Tak Diumumkan Bulan Ini

10 jam lalu

Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Ketua DPP Partai PKS Al-Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, serta Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsya (dari kiri ke kanan) bergandengan tangan usai memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Demokrat Bakal Evaluasi Dukungan ke Anies Bila Cawapres Tak Diumumkan Bulan Ini

Usulan ini disebut Andi mencuat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan.


Survei Temukan Elektabilitas Anies Turun, Demokrat Usul Deklarasi Cawapres Dipercepat

11 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Survei Temukan Elektabilitas Anies Turun, Demokrat Usul Deklarasi Cawapres Dipercepat

Andi Arief menduga penurunan elektabilitas Anies ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor lambannya deklarasi pasangan calon wakil presiden.


Demokrat Yakin Bacawapres Pilihan Anies Baswedan Kejutkan Koalisi Lain

1 hari lalu

Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Tim kecil Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut hadir di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Februari 2023.
Demokrat Yakin Bacawapres Pilihan Anies Baswedan Kejutkan Koalisi Lain

Menurut Demokrat Anies Baswedan segera mengumumkan cawapresnya dan dipastikan merupakan pasangan terbaik Pilpres 2024.


Sebut Kasus di Parimo Bukan Pemerkosaan, Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho Disorot, Ini Profilnya

1 hari lalu

Irjen Agus Nugroho. Wikipedia
Sebut Kasus di Parimo Bukan Pemerkosaan, Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho Disorot, Ini Profilnya

Kapolda Sulteng, Irjen Agus Nugroho dianggap keliru menyebut kasus pemerkosaan remaja di arimo sebagai persetubuhan anak di bawah umur.


Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli 2023

3 hari lalu

Anies Baswedan usai mengisi kuliah umum di acara Orientasi Caleg DPR RI Partai NasDem di NasDem Tower, Jumat 2 Juni 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli 2023

Nama bakal calon wakil presiden Anies Baswedan telah mengerucut ke satu nama.


Komnas HAM Soroti Rencana Perombakan Satgas TPPO

3 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menaiki bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Komnas HAM Soroti Rencana Perombakan Satgas TPPO

Komnas HAM menyatakan pergantian Kepala Satgas TPPO tak akan menjamin penanganan lebih baik.


Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

3 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

Anggota Komnas HAM harus menyamar untuk melihat secara langsung praktik perdagangan orang di Batam.