Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berbincang dengan warga saat meninjau pelayanan kepengurusan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu, 22 Juni 2022. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto serius memberantas mafia tanah karena menyulitkan masyarakat yang mengurus sertifikat. Kepala negara meminta Hadi langsung menggebuk mafia tanah jika memang ditemukan.

“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 22 Agustus 2022. 

Kendati demikian, Jokowi tak merinci mafia tanah yang dia maksud. Tapi di lapangan, berbagai kasus yang diduga berkaitan dengan mafia tanah terus terjadi. 

Terbaru ada perusahaan negara, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII yang jengkel terhadap okupansi ilegal yang terus terjadi di lahan mereka di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Perusahaan pun berniat melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

PTPN menyatakan sudah sejak lama pihak okupan ilegal atau mafia tanah diberi kesempatan penyelesaian secara m . Akan tetapi malah melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. 

"Kami melihatnya di sini ada kerugian negara yang disebabkan oleh hukum, artinya dampak perbuatan ini pun akan bermuara ke ranah hukum. Itu kan lahan negara, masih dikuasai dan pajaknya juga masih dibayar negara dan artinya itu masih aset negara. Kok bisa dan ini jadi pertanyaannya," kata penasihat hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus kepada Tempo. Sabtu, 6 Agustus 2022.

Lebih lanjut, Jokowi menyadari belum semua tanah sekarang ada sertifikatnya. Di Jawa Timur yang dikunjunginya, Jokowi menyebut masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat.

Jokowi meminta Hadi Tjahjanto yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN segera menyelesaikan ini. “Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” kata dia.

Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah. Konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia, kata dia, masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut. 

“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada', (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” ujar eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Muhammadiyah Dukung Penuh Keinginan Pemerintah Berantas Mafia Tanah






Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

4 jam lalu

Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

Sesuai adat Jawa, Kaesang Pangarep wajib melalui satu tradisi yakni memberikan barang sebagai simbol ke kakak-kakak Erina Gudono karena belum menikah.


Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

5 jam lalu

Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku selama ini tak pernah mempermasalahkan apakah pemerintah mengambil kebijakan impor beras atau tidak.


Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

5 jam lalu

Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

"Presiden Joe Biden berkomitmen membantu meningkatkan transportasi rendah emisi di Indonesia," kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia.


Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

8 jam lalu

Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Sejarah pembangunan Pura Mangkunegaran, lokasi pernikahan Kaesang-Erina, erat kaitannya dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran.


Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari permintaan Jokowi ke seluruh jajarannya agar benar-benar menghitung stok dan kebutuhan beras.


Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

9 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan.


Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

10 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

10 jam lalu

Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Sedikitnya ada tiga pejabat negara yang akan hadir dan terlibat langsung dalam akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

11 jam lalu

Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

Kaesang Pangarep juga mengajak para pelaku UMKM binaannya untuk ikut menampilkan produk andalannya saat acara Ngunduh Mantu.


Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

11 jam lalu

Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi meminta para menteri melakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan